Buka konten ini
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam resmi mengumumkan hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rabu (2/7). Dari total 15.039 rencana daya tampung (RDT) yang disiapkan tahun ini, sebanyak 12.238 siswa mendaftar, dan 12.065 siswa dinyatakan diterima di SMP negeri.
Namun, masih terdapat 1.039 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kepala Dinas Pendidikan Batam, Tri Wahyu Rubianto, menegaskan bahwa ini bukan akhir dari proses. Disdik Batam tetap memberikan solusi berupa penempatan di sekolah negeri lain yang masih memiliki kuota.
“Bagi siswa yang tidak diterima di sekolah pilihan atau yang belum mendaftar sama sekali, kami sediakan jalur alternatif. Salah satunya melalui layanan posko yang kami buka di Gedung Gurindam mulai hari ini (kemarin, red),” ujar Tri, Rabu (2/7).
Layanan posko dibuka khusus bagi siswa yang sama sekali belum mendaftar sekolah. Posko ini berlokasi di Gedung Gurindam, Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam, dan akan beroperasi mulai Rabu (2/7) hingga Jumat (4/7). “Kami akan data mereka, lalu tempatkan di sekolah yang masih tersedia kuotanya. Tapi, orang tua harus bersedia menerima penempatan sesuai sekolah yang kami tunjuk,” tegas Tri.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal pendidikan hanya karena persoalan teknis atau ketidaktahuan prosedur pendaftaran.
Tri menjelaskan bahwa sejumlah kendala turut memengaruhi proses seleksi, seperti Kartu Keluarga (KK) yang belum berusia satu tahun, alamat domisili yang tidak sesuai, serta penggunaan KK dari luar wilayah Batam.
“Tercatat 984 kasus pada jenjang SD dan 441 kasus di SMP terkait usia KK yang belum genap satu tahun. Ini berdampak pada penilaian sistem dalam jalur zonasi,” jelasnya.
Selain itu, Disdik menerima 995 laporan pengaduan masyarakat terkait pendaftaran. Dari jumlah itu, 778 berasal dari siswa yang memiliki akun resmi di sistem SPMB, sementara 217 lainnya hanya mengisi formulir pengaduan tanpa menyelesaikan proses pendaftaran daring.
Tri juga menekankan bahwa sekolah yang sudah penuh tidak diperbolehkan menambah rombongan belajar (rombel), sesuai ketentuan nasional dan sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan). “Kalau tetap dipaksakan masuk ke sekolah yang sudah penuh, maka siswa tersebut tidak akan tercatat di Dapodik. Ini artinya dia tidak akan mendapatkan ijazah karena secara sistem tidak terdata,” ungkapnya.
Meski sebagian besar sekolah favorit telah penuh, Disdik mencatat masih ada 38 dari total 45 SMP negeri di Pulau Batam yang memiliki sisa kuota. Data ini akan dimanfaatkan untuk menempatkan siswa yang belum mendapatkan sekolah.
“Kami sudah prioritaskan jalur afirmasi lebih awal agar sisa kuota bisa segera dialihkan ke jalur domisili. Strategi ini agar tidak ada bangku kosong yang terbuang,” kata Tri.
Siapkan Empat Titik Strategis Posko Pelayanan
Serupa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Pendidikan resmi membuka Posko Penyaluran Calon Murid Baru bagi siswa jenjang SMA dan SMK yang belum tertampung di sekolah negeri. Posko ini menjadi solusi konkret untuk memastikan seluruh lulusan SMP di Batam mendapatkan akses pendidikan merata pada Tahun Ajaran 2025/2026.
Penyaluran calon peserta didik ini merupakan bagian dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025/2026 dan dilaksanakan secara luring mulai 3–5 Juli 2025. Proses ini ditujukan khusus bagi siswa yang tidak lolos SPMB sebelumnya dan belum memperoleh bangku di sekolah negeri.
Disdik Kepri menyiapkan empat titik strategis untuk posko pelayanan, yakni SMAN 1 Batam, SMAN 5 Batam, SMKN 7 Batam, dan SMAN 16 Batam. Setiap posko bertugas mendata calon siswa mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, sesuai zonasi dan tujuan sekolah.
Secara teknis, siswa yang ingin masuk ke SMAN 4, SMAN 24, dan SMAN 29 Batam diarahkan ke posko SMAN 1 Batam. Untuk siswa yang memilih SMAN 17, 18, 19, 23, dan 27 Batam serta SMKN 8 dan 11, dapat mengisi formulir di posko SMAN 5 Batam.
Sementara itu, SMKN 7 Batam menjadi lokasi pendataan bagi siswa tujuan SMAN 12, 14, 15, 21, 25, dan 26 serta SMKN 2. Adapun siswa yang akan disalurkan ke SMAN 28, SMKN 3, dan SMKN 9 diarahkan ke SMAN 16 Batam.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, dalam suratnya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pendidikan. “Dengan pengisian formulir penyaluran, kami memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal haknya untuk mendapatkan pendidikan menengah,” ujar Andi. Ia meminta agar orang tua siswa segera mengisi dan mengembalikan formulir sesuai petunjuk yang telah disebarkan.
Dalam formulir tersebut, siswa diminta mencantumkan identitas diri dan memilih hingga lima SMK negeri dengan maksimal tiga jurusan pilihan di masing-masing sekolah. Proses penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan kebutuhan, lokasi tempat tinggal, dan ketersediaan jurusan.
Dinas Pendidikan juga menjamin bahwa proses distribusi siswa dari jalur penyaluran ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota akan diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami peluang yang tersedia.
Namun di lapangan, sejumlah orang tua masih berharap anaknya bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit. Suhardi, warga Batuaji, mengaku tetap ingin anaknya diterima di SMKN 1 Batam karena alasan kualitas dan kedekatan dari rumah. “Biaya di sekolah negeri juga lebih terjangkau,” katanya.
Hal serupa disampaikan Veronika, warga Sagulung. Ia berharap anaknya bisa diterima di SMKN 5 Batam yang dikenal memiliki jurusan perkapalan.
“Selain itu, jaraknya hanya beberapa menit dari rumah kami di Kaveling Seroja,” ujarnya.
Menanggapi harapan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepri di Batam, Kasdianto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan penambahan kuota siswa. “Yang ada baru kebijakan pemerataan siswa melalui penyaluran sesuai surat edaran Kadisdik,” ucapnya.
Melalui posko-posko ini, Dinas Pendidikan Kepri berharap proses penyaluran berjalan lancar, adil, dan tepat sasaran. Pemerintah berkomitmen memastikan semua siswa mendapatkan tempat belajar dan tidak ada yang tertinggal dari sistem pendidikan formal.
Fokus Siapkan Lulusan Siap Kerja
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, berkomitmen memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Kepri guna menjawab kebutuhan tenaga kerja siap pakai di kawasan industri dan pariwisata. Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah mengonversi sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi SMK mulai tahun ini.
“Antusiasme masyarakat untuk masuk ke SMK luar biasa. Maka beberapa SMA akan kita konversi menjadi SMK. Ini sudah saya sampaikan sejak awal, bahwa daerah investasi seperti kita ini idealnya hanya 20–30 persen SMA, sisanya SMK,” kata Gubernur Ansar di Batam, kemarin.
Menurutnya, SMK memiliki keunggulan karena lulusannya telah dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Sedangkan lulusan SMA umumnya belum siap kerja dan masih membutuhkan pelatihan tambahan, kecuali jika melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
“Kami harus mengubah pola pikir masyarakat. Tapi sekarang mereka juga sudah mulai sadar. Anak-anak SMK lebih cepat terserap kerja, apalagi diperkuat dengan program link and match bersama kawasan industri,” jelasnya.
Saat ini, Pemprov Kepri juga tengah menyiapkan pembangunan dua unit sekolah SMK baru di wilayah padat penduduk dan industri, yakni di Bengkong dan Tanjunguncang. Namun, pembangunan ini masih menunggu kesiapan anggaran tahun depan.
“Kalau anggaran memungkinkan, dua SMK baru akan kami bangun di Bengkong dan Tanjunguncang. Tapi memang masih kurang. Makanya konversi SMA jadi SMK juga harus jalan,” ujar Ansar.
Saat ditanya jumlah pasti SMA yang akan dikonversi tahun ini, Ansar belum dapat merinci. “Saya akan cek lagi dengan Pak Andi Agung (Kepala Dinas Pendidikan Kepri, red). Yang jelas disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya.
Selain fokus pada pendidikan vokasi industri, Pemprov Kepri juga mengarahkan SMK pariwisata untuk mempersiapkan lulusan yang siap mengisi kebutuhan tenaga kerja hotel dan resor. Pasalnya, pembangunan dan revitalisasi hotel di Kepri terus berkembang, termasuk Hotel Movenpick di Bintan yang sedang direvitalisasi menjadi 400 kamar.
“Saya ingin nanti hotel-hotel yang tumbuh ini diisi oleh anak-anak Kepri. Maka saya akan undang semua kepala SMK pariwisata. Kami data lulusan-lulusan mereka, kami bantu akses agar mereka diterima kerja,” tegasnya.
Gubernur juga menyiapkan anggaran besar untuk program pemagangan, khususnya bagi siswa SMA yang tidak melanjutkan kuliah. Program ini akan menempatkan mereka di hotel-hotel selama tiga hingga enam bulan dengan dukungan biaya transportasi dari pemerintah.
“Yang SMA tapi tidak lanjut kuliah, akan kami magangkan. Kami siapkan pelatihan, bantu biaya transport, hotel tinggal memberikan kesempatan mereka belajar,” ucapnya.
Tak hanya itu, Pemprov juga membuka pelatihan khusus bagi anak-anak Rempang, terutama dalam ilmu nautika dasar. Setelah lulus, mereka akan difasilitasi bekerja di kapal-kapal.
“Saya ingin anak-anak punya keterampilan dan langsung kerja. Termasuk anak-anak Rempang, kami latih ilmu nautika, lalu kami tempatkan mereka di kapal-kapal. Kami fasilitasi semua itu,” pungkas Ansar. (***)
Reporter : Eusebius Sara Yashinta
Editor : RYAN AGUNG