Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara (Sumut), pada Kamis (26/6) malam. Mereka diduga terlibat suap proyek pembangunan dan preservasi jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sumut dan Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Pasca OTT, komisi antirasuah akan mendalami keterlibatan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).
Plt Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya akan mendalami perkara tersebut. ”Kami akan mendalami tidak hanya ke atas dan ke bawah, tapi juga ke samping. Semua dilihat keterlibatannya,” ujarnya.
Lima orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (28/6). Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Pemprov Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar (RES), dan Heliyanto (HEL) sebagai PPK Satker PJN Wilayah I Sumut.
”Ini kan ada PPK, kami dalami dari sana,” ucap Guntur.
Dua tersangka lainnya merupakan pengusaha bapak-anak yang menguasai proyek jalan di Sumut, baik preservasi dan rehabilitasi jalan Pemprov Sumut maupun proyek pembangunan jalan di Satker PJN. ”Keduanya bekerja sama dengan pejabat di PUPR Sumut dan PJN I Sumut,” ujar Guntur.
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan, OTT itu merupakan peringatan. Sebab, sebelumnya, dia telah berulang kali meminta jajaran menjaga integritas.
”Pertama saya harus me-ngucapkan Innalilahi wa innailaihirojiun. Bagi saya, ini adalah tamparan besar karena saya sudah bicara berbuih-buih, pentingnya integritas, pentingnya meng-hadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih saja begini,” ujarnya.
Karena itu, Kemen PU akan menyerahkan seluruh proses kepada aparat penegak hukum. ”Saya juga berterima kasih kepada jajaran dan ketua KPK, juga kepada Pak Jaksa Agung, dan seluruh jajarannya. Mereka banyak membantu saya, terutama membantu Kemen PU untuk menjaga integritas kita,” jelas Dody.
Dia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan peringatan. ”Karena yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewangan wajib berhenti, atau yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat,” papar Dody.
Mulai minggu ini, kata Dody, pihaknya akan mengevaluasi seluruh jajaran Kemen PU. Dari mulai eselon 1 sampai PPK. ”Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan,” terangnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG