Buka konten ini
LINGGA (BP) – Di ruang rapat Kantor Bupati Lingga, Selasa siang (17/6), sejumlah pejabat pemerintah daerah tampak serius membahas hal yang tidak biasa membuka jalan bagi lahirnya Sekolah Rakyat di kabupaten kepulauan tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga memimpin langsung rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Topiknya bukan sekadar soal pendidikan, melainkan soal keadilan akses belajar bagi kelompok paling rentan.
Muhammad Arif, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lingga, menjelaskan bahwa tahap awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini masih berkutat pada satu persoalan krusial, lahan.
“Syarat utama yang ditetapkan adalah ketersediaan lahan seluas lima hingga sepuluh hektare, harus bersertifikat, dan milik Pemerintah Kabupaten,” kata Arif, Rabu (18/6).
Beberapa opsi lahan tengah dipetakan. Salah satu lokasi yang sempat diajukan terletak di Desa Mepar. Namun, harapan itu terhenti setelah diketahui statusnya adalah tanah wakaf.
”Tanah wakaf tak bisa dialihkan menjadi aset daerah. Itu jelas dalam hukum. Jadi, meskipun sempat dibahas, kami harus cari alternatif lain,” ujarnya.
Di balik pencarian lahan itu, ada misi sosial yang lebih dalam. Sekolah Rakyat bukan lembaga pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban atas keterbatasan akses pendidikan formal bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.
Kurikulumnya pun dirancang khusus, menyesuaikan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat di akar rumput.
“Program ini menyasar kelompok yang tak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Jadi memang spesifik, dan tak ditujukan untuk semua,” ujar Arif.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lingga menyambut baik program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan digawangi oleh Kementerian Sosial tersebut. Mereka menaruh harapan besar agar sekolah ini dapat menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak.
“Kami dukung penuh. Tapi pembangunan tidak bisa dimulai sebelum urusan lahan selesai. Prinsip kami, program ini harus tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Arif. (*)
Reporter : VATAWARI
Editor : GALIH ADI SAPUTRO