Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Rencana besar membentangkan jembatan yang menghubungkan Batam dan Bintan kembali menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memastikan bahwa hasil studi kelayakan atau feasibility study pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) segera dilaporkan ke pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut proyek ini masih terus berjalan dan menjadi prioritas utama, sejalan dengan janji kampanye yang pernah mereka gaungkan bersama Gubernur Ansar Ahmad.
“Pembangunan Jembatan Babin sudah sampai pada tahap soil investigation atau investigasi tanah. Ini menjadi bagian dari janji politik kami,” ujar Nyanyang, Selasa (17/6).
Setelah tahapan investigasi tanah rampung, laporan studi kelayakan proyek akan dikirimkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pelaporan ini ditargetkan pada Juli atau Agustus 2025.
“Begitu soil investigation selesai, kita laporkan hasilnya. Setelah itu baru bisa masuk ke tahap lelang proyek,” tambahnya.
Sinyal positif terhadap kelayakan proyek ini sebelumnya juga datang dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kepri. Menurut Kepala BPJN Kepri, Soendiarto, jembatan sepanjang sekitar tujuh kilometer yang akan melintas di atas laut ini dinyatakan layak dibangun, berdasarkan hasil survei kedalaman yang dilakukan selama hampir setahun.
Survei tersebut selesai pada akhir Desember 2024 dan hasilnya telah diserahkan ke Pemprov Kepri untuk dijadikan dasar penyempurnaan desain jembatan. “Survei kedalaman ini penting untuk memastikan aspek keamanan struktur jembatan,” kata Soendiarto.
Namun, survei bukan tanpa kendala. Tim BPJN harus menghadapi tantangan teknis, salah satunya keberadaan kabel bawah laut milik PLN serta kabel optik internasional penghubung Singapura dan Jakarta.
“Di dasar laut itu ada kabel listrik dan kabel optik. Kami harus meminta izin ke pemerintah pusat sebelum bisa melakukan survei. Proses ini memakan waktu dan dana yang tidak sedikit, mencapai Rp68 miliar,” ujar Soendiarto. (*)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GALIH ADI SAPUTRO