Buka konten ini
BATAM (BP) – Sektor perhotelan dan restoran di Batam seperti menemukan setetes air di tengah padang pasir. Di saat pelaku usaha mulai mengeluh soal sepinya kegiatan, bahkan terancam gulung tikar dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), kabar baik datang dari pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi sinyal kuat: kegiatan pemerintahan di hotel dan restoran boleh digelar lagi. Kebijakan ini sontak jadi angin segar. Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyambut baik instruksi tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, pihaknya menunggu surat edaran resmi dari Kemendagri sebagai dasar pelaksanaan teknis di lapangan. “Dengan adanya kebijakan ini, kita butuh edaran baru untuk rasionalisasi dan penyesuaian kembali atas edaran sebelumnya soal efisiensi anggaran,” kata Rudi, Senin (9/6).
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Ardiwinata, menilai keputusan ini bisa memulihkan denyut industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang selama ini menjadi tulang punggung pariwisata Batam. “Pada intinya kami menyambut baik semua kebijakan pusat, apalagi yang berdampak langsung terhadap geliat sektor pariwisata dan perhotelan,” ujar Ardi.
Kebijakan serupa juga disambut baik oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan pusat, tentunya dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. “Prinsipnya BP Batam akan menjalankan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran yang ada,” katanya.
Sektor MICE Nyaris Mati
Sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan beberapa waktu lalu, kegiatan di luar kantor nyaris tak terdengar lagi. Tak ada lagi rapat, pelatihan, atau seminar di hotel. Banyak pelaku usaha MICE di Batam yang terpukul.
“Operasional hotel dan restoran benar-benar menurun. Ini bukan hanya bicara pendapatan, tapi juga soal keberlangsungan karyawan,” ujar Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid.
Ia menilai langkah Mendagri sangat tepat. Menurutnya, kegiatan pemerintah selama ini jadi penopang utama sektor perhotelan dan restoran, apalagi di masa sepi kunjungan wisatawan.
“Ancaman PHK yang sempat mencuat mudah-mudahan bisa ditekan dengan kembali bergeliatnya operasional hotel dan restoran,” katanya.
Rafki mengingatkan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak dimaknai sebagai pemangkasan total kegiatan di luar kantor. “Jangan disamakan efisiensi itu dengan menghentikan kegiatan di hotel. Banyak pelaku usaha menggantungkan hidup dari aktivitas seperti ini,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Pemko Batam dan BP Batam, tak ragu menjalankan kebijakan pusat ini. “Ini bisa menjadi penyelamat di tengah kondisi usaha yang nyaris kolaps,” tuturnya.
Menanggapi kebijakan Kemendagri, Aston Hotel Tanjungpinang menyambut positif kebijakan ini. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang memberikan dampak positif terhadap pemulihan industri perhotelan dan jasa, khususnya di daerah.
Terlebih selama ini sektor hospitality berperan penting sebagai mitra strategis dalam mendukung kegiatan pemerintahan seperti rapat kerja, bimbingan teknis, pelatihan, hingga seremoni resmi. ”Dengan adanya regulasi terbaru ini, kami siap memberikan pelayanan terbaik yang mengutamakan kenyamanan, profesionalisme, serta efisiensi anggaran,” kata Director of Sales Aston Hotel Tanjungpinang, Wulan Andriani, Senin (9/6).
Ia menegaskan bahwa seluruh proses layanan yang ditawarkan telah disesuaikan dengan standar operasional yang tinggi dan prinsip akun-tabilitas. Sehingga mampu mendukung kebutuhan Pemda dalam menjalankan program-programnya secara transparan dan optimal.
Sebagai bagian dari jaringan hotel nasional terkemuka, Aston Hotel Tanjungpinang berkomitmen bakal terus menjadi mitra terpercaya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan formal maupun non-formal.
Terlebih larangan kegiatan Pemda di hotel beberapa waktu lalu diklaim memberikan dampak, khususnya pada segmen MICE yang selama ini menjadi salah satu keunggulan.
”Selama masa tersebut, kami secara aktif mengoptimalkan peluang di luar sektor pemerintahan, mulai dari memperkuat kerja sama dengan korporasi swasta dan BUMN,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito menyatakan kebijakan ini sudah dibicarakan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah daerah pun diberikan keleluasaan untuk kembali menggelar kegiatan resmi di hotel dan restoran.
“Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada. Laksanakan kegiatan di hotel dan restoran, terutama di tempat-tempat yang hampir kolaps. Bantu mereka supaya tetap hidup,” kata Tito. (*)
Reporter : ARJUNA – RENGGA YULIANDRA – MOHAMMAD ISMAIL
Editor : RYAN AGUNG