Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kabar baik untuk petani singkong atau ubi kayu di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto setuju penghentian impor singkong dan produk turunannya. Membanjirnya produk singkong impor menyebabkan kerugian bagi petani karena rendahnya harga jual.
Penghentian impor singkong itu sebelumnya diusulkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh terhadap usulan menghentikan impor ubi kayu dan produk turunannya guna melindungi petani lokal. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas kondisi pasar singkong nasional dan upaya perlindungan terhadap petani, pada Jumat (23/5).
Prabowo menegaskan apabila produksi dalam negeri mencukupi, maka tidak ada alasan untuk membuka keran impor. Menurutnya, kebijakan itu mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani serta komitmen dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
“Petani singkong kita terpukul. Karena itu, kami usulkan langkah strategis berupa pengendalian impor, termasuk opsi pelarangan terbatas terhadap produk turunan singkong,” ujar Amran.
Sementara itu tuntutan supaya pemerintah menghentikan impor singkong juga disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (DPN TMI), Don Muzakir, pada Sabtu (24/5) di Jakarta.
Menurut dia perbaikan tata niaga singkong dan kebijakan larangan impor akan menyelematkan ekonomi keluarga petani singkong yang merugi. Anjloknya harga dalam negeri karena industri menyerap singkong petani di bawah harga acuan Rp1.350 per kilogram. Kondisi ini membuat petani menjerit.
”Di sini peran Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menerbitkan larangan impor tepung tapioka sangat dinantikan,” kata dia.
DPN TMI mendorong dan mendukung kebijakan pemerintah agar kedua pihak antara petani dan industri dalam negeri tumbuh bersama. Atas dasar itu, DPN TMI menyerukan kepada stakeholder terkait untuk menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) singkong di tingkat petani, yang mencerminkan biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar.
Don menegaskan, mereka tidak akan membiarkan petani singkong yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan nasional menjadi korban dari harga pasar yang tidak adil. Pemerintah harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga pelindung petani kecil. (*)
Reporter : JP Group
Editor : Gustia Benny