Buka konten ini
NONGSA (BP) – BP Batam resmi memulai pembangunan Bundaran Raja Ali Haji Marhum Pulau Bayan di kawasan Bundaran Bandara Hang Nadim, Batubesar, Jumat (10/7). Proyek yang didanai melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kota untuk memperkuat identitas Batam sekaligus mempercantik wajah daerah.
Peletakan batu pertama dilakukan pada Jumat pagi sebagai penanda dimulainya pembangunan bundaran yang diharapkan menjadi ikon baru di gerbang utama Kota Batam. Selain memperindah kawasan, proyek ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya tarik Batam sebagai destinasi investasi dan pariwisata.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pembangunan bundaran tersebut telah dirancang sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Setelah melalui berbagai pembahasan serta menerima masukan dari sejumlah pihak, termasuk Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, proyek tersebut akhirnya direalisasikan.
”Spirit utama pembangunan ini adalah penataan kota. Kami ingin Batam menjadi kota yang lebih bersih, lebih tertata, dan semakin menarik untuk dikunjungi maupun menjadi tujuan investasi. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden agar kota-kota memiliki wajah yang indah dan tidak semrawut,” ujarnya.
Amsakar menjelaskan, nama Bundaran Raja Ali Haji Marhum Pulau Bayan dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh penting Kesultanan Riau-Lingga yang pernah menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda Riau. Raja Ali Haji Marhum Pulau Bayan juga memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Batam melalui ayahnya, Raja Isa, yang pernah memegang pemerintahan di Nongsa dan wilayah sekitarnya serta dikenal sebagai pendiri Batam.
Semula, kawasan tersebut direncanakan menggunakan nama Dataran Putri atau Dataran Laksamana Hang Nadim. Namun, usulan itu diubah setelah mempertimbangkan keberadaan Bandara Hang Nadim beserta ikon burung elang laut yang telah identik dengan nama Hang Nadim.
”Kalau semuanya menggunakan nama Hang Nadim tentu kurang tepat. Karena itu kami memilih mengabadikan nama Raja Ali Haji Marhum Pulau Bayan di gerbang utama masuk Kota Batam sebagai bagian dari penghormatan terhadap sejarah daerah,” katanya.
Menurut Amsakar, seluruh pembiayaan pembangunan bundaran berasal dari kontribusi dunia usaha melalui skema CSR. Ia mengapresiasi kepedulian para pelaku usaha yang ikut mendukung pembangunan tanpa membebani anggaran pemerintah.
”Alhamdulillah, sebelum menggunakan APBD maupun dukungan anggaran pemerintah lainnya, pelaku usaha sudah menunjukkan kepeduliannya untuk membantu pembangunan bundaran ini. Setelah selesai dibangun, aset tersebut nantinya akan diserahkan kepada BP Batam untuk dicatat sebagai aset negara,” jelasnya.
Nilai pembangunan bundaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah dengan target penyelesaian selama sembilan bulan atau rampung pada Februari tahun depan.
”Untuk anggaran pastinya saya tidak tahu persis,” ujar Amsakar.
Selain Bundaran Raja Ali Haji Marhum Pulau Bayan, BP Batam juga telah menyiapkan desain empat bundaran lainnya sebagai bagian dari program penataan kawasan. Menurut Amsakar, seluruh desain telah disusun dan masih terbuka untuk penyempurnaan apabila terdapat masukan dari masyarakat maupun tokoh adat.
”Insyaallah lima bundaran ini akan membuat wajah Batam semakin indah. Desainnya sudah ada, tinggal penyempurnaan jika masih diperlukan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, YM Raja Haji Muhammad Amin Ibni Raja Haji Muhammad, menyampaikan apresiasi atas komitmen BP Batam yang mulai mengakomodasi usulan penamaan jalan dan bundaran menggunakan nama tokoh-tokoh Melayu.
Ia mengungkapkan, LAM sebelumnya telah mengusulkan penamaan sekitar 46 simpang dan bundaran di Kota Batam agar menggunakan nama-nama yang memiliki nilai sejarah dan budaya Melayu.
”Hari ini menjadi tonggak pertama. Kami melihat BP Batam benar-benar memperhatikan usulan tersebut. Ke depan, kami berharap nama-nama simpang dan bundaran yang belum memiliki nilai historis juga dapat disesuaikan dengan budaya Melayu,” ujarnya.
Menurut Amin, langkah tersebut bukan sekadar pergantian nama, melainkan juga bagian dari upaya memperkuat identitas Batam sebagai wilayah yang memiliki akar sejarah dan budaya Melayu yang kuat.
”Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BP Batam. Ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengangkat kearifan lokal dan menjadikan sejarah Melayu tetap hidup di tengah pembangunan kota,” tutupnya. (*)
Reporter : YASHINTA
Editor : GALIH ADI SAPUTRO