Dilema Kelas Menengah di Antara Bunga dan Rupiah

KELAS menengah Indonesia hidup di ruang yang serba penuh tanggung jawab. Mereka bukan kelompok paling miskin yang otomatis menjadi prioritas bantuan sosial, tetapi juga bukan kelompok kaya yang bisa menahan semua guncangan dengan tabungan dan aset.

Ketika rupiah melemah dan Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas, kelompok inilah yang paling cepat merasakan tekanan ganda: harga naik dari sisi kurs, dan cicilan naik dari sisi bunga.

Masalahnya, kelas menengah bukan sekadar kategori statistik. Mereka adalah guru swasta yang mencicil rumah, pegawai muda yang menanggung biaya anak hingga orang tua, dosen yang membayar sekolah anak, karyawan kantor yang baru membeli kendaraan, pemilik usaha kecil yang bergantung pada kredit modal kerja, dan keluarga urban yang tiap bulan menyeimbangkan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, tabungan, dan sedikit harapan untuk naik kelas.

Dalam ekonomi Indonesia, mereka adalah mesin konsumsi, pembayar pajak, penyangga pasar properti, pengguna transportasi, pelanggan layanan digital, dan pembeli produk industri domestik.

Karena itu, setiap pembahasan tentang BI Rate dan rupiah seharusnya tidak berhenti pada pasar uang. Kenaikan suku bunga memang dapat dibenarkan ketika rupiah tertekan. BI perlu menjaga agar pelemahan kurs tidak berubah menjadi inflasi impor dan kepanikan di pasar. Dalam konteks ini, mendukung langkah BI bukan berarti menutup mata terhadap dampaknya. Justru karena dampaknya besar, kebijakan moneter harus dibaca sebagai upaya untuk membeli waktu bagi ekonomi nasional agar tidak membayar biaya yang lebih mahal di kemudian hari.

Namun, waktu yang dibeli itu tidak boleh disia-siakan. Bagi kelas menengah, rupiah yang melemah muncul dalam bentuk yang sangat konkret: harga bahan pangan impor, obat, susu, elektronik, bahan bakar, tiket perjalanan, biaya pendidikan luar negeri, dan produk harian yang kandungan impornya tidak selalu terlihat.

Ketika BI Rate naik, tekanan datang dari pintu lain. KPR baru menjadi lebih mahal. Kredit kendaraan terasa lebih berat. Bunga kartu kredit dan pinjaman konsumsi lebih rendah. Perusahaan menunda ekspansi, perekrutan melambat, bonus dipangkas, dan sebagian pekerja informal di perkotaan kehilangan pekerjaan.

Inilah paradoks kelas menengah Indonesia. Mereka diminta untuk optimistis, konsumtif, produktif, patuh pajak, adaptif terhadap teknologi, dan tidak bergantung pada negara. Namun, ketika tekanan ekonomi datang, perlindungan terhadap mereka sering kali kabur.

Bantuan sosial lebih fokus pada kelompok miskin, sementara insentif pajak dan pembiayaan lebih sering dinikmati oleh sektor formal yang sudah kuat. Kelas menengah berada di tengah: terlalu mampu untuk dibantu, terlalu rentan untuk dibiarkan sendiri.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kerentanan itu bukan sekadar perasaan. Reuters pernah mencatat porsi kelas menengah Indonesia turun dari 21,5 persen dari populasi pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024. Konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB dan kelas menengah menyumbang bagian penting dari konsumsi swasta.

Bank Dunia sejak lama juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kelompok calon kelas menengah yang besar, tetapi belum sepenuhnya aman secara ekonomi. Artinya, yang sedang kita bicarakan bukan hanya nasib satu kelompok sosial, melainkan fondasi pertumbuhan nasional.

Ada pandangan bahwa kelas menengah harus lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada perlindungan negara. Pandangan ini ada benarnya. Kelas menengah memang perlu memperkuat literasi keuangan, menghindari utang konsumtif, menyiapkan dana darurat, serta lebih disiplin dalam mengelola risiko.

Tetapi menyalahkan kelas menengah semata adalah cara berpikir yang terlalu mudah. Banyak tekanan yang mereka hadapi berasal dari struktur ekonomi: pekerjaan formal yang tidak tumbuh cukup cepat, biaya pendidikan dan kesehatan yang terus naik, perumahan yang makin mahal, transportasi publik yang belum merata, dan pasar kerja yang makin tidak pasti.

Maka, solusi untuk kelas menengah bukan menolak kenaikan BI Rate. Bila rupiah dibiarkan jatuh terlalu jauh, kelas menengah justru akan membayar harga lebih mahal melalui inflasi, ketidakpastian kerja, dan turunnya kepercayaan. Solusinya adalah memastikan kebijakan stabilisasi moneter terhubung dengan kebijakan fiskal dan sektoral yang melindungi mobilitas sosial.

Pemerintah perlu memperluas agenda kelas menengah: pekerjaan formal berkualitas, pelatihan ulang tenaga kerja, pendidikan vokasi yang relevan, perumahan terjangkau, transportasi publik yang murah, layanan kesehatan yang andal, serta insentif bagi UMKM yang produktif.

Di sisi fiskal, pemerintah perlu berhati-hati dalam memilih jenis belanja. Belanja sosial penting, tetapi jangan hanya menjadi bantalan konsumsi jangka pendek. Belanja yang paling membantu kelas menengah adalah belanja yang menurunkan biaya hidup dan meningkatkan pendapatan masa depan: sekolah yang baik, rumah sakit yang efisien, transportasi yang mengurangi biaya harian, energi yang stabil, dan infrastruktur yang membuat usaha kecil lebih produktif.

Jika APBN digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup dan produktivitas, kelas menengah akan melihat negara hadir bukan sebagai pemberi subsidi sesaat, melainkan sebagai pembuka jalan untuk naik kelas.

Dunia usaha juga punya peran. Perusahaan harus lebih adil dalam membagi beban krisis: tidak semua tekanan kurs dan bunga boleh langsung dipindahkan kepada pekerja dan konsumen.

Perbankan perlu lebih kreatif dalam menata restrukturisasi, tenor, dan produk pembiayaan bagi keluarga produktif dan UMKM yang sehat. Kampus, lembaga pelatihan, dan asosiasi profesi perlu membantu pekerja kelas menengah memperbarui keterampilan, sebab ancaman mereka bukan hanya suku bunga, tetapi juga otomatisasi dan perubahan industri.

Nasib kelas menengah akan menentukan wajah ekonomi Indonesia. Bila mereka melemah, konsumsi turun, pajak melemah, tabungan menipis, dan optimisme sosial terkikis. Bila mereka kuat, ekonomi memiliki penyangga yang luas dan produktif. Maka BI benar-benar menjaga rupiah agar tidak kehilangan jangkar. Pemerintah juga perlu memastikan kelas menengah tidak kehilangan harapan.

Sebab negara yang ingin tumbuh tinggi tidak cukup hanya menjaga pasar tetap tenang. Pemerintah harus memastikan keluarga pekerja percaya bahwa kerja keras masih bisa membawa mereka naik, bukan perlahan-lahan turun kelas. (*)