Buka konten ini

MUNCULNYA tagar #SellSingapore dan berbagai narasi di media sosial yang mengaitkan hubungan ekonomi Indonesia-Singapura dengan isu harga diri bangsa mendapat sorotan dari kalangan ekonom. Masyarakat diingatkan agar tidak terbawa sentimen emosional yang justru berpotensi merugikan daerah perbatasan seperti Batam dan Kepulauan Riau.

Pengamat ekonomi Batam, Suyono Saputro, menilai narasi yang berkembang saat ini cukup berbahaya jika dibawa ke ranah ekonomi. Menurut dia, Batam dan Kepri akan menjadi wilayah yang paling cepat merasakan dampaknya apabila hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura benar-benar memanas atau bahkan mengarah pada perang dagang.
“Narasinya sudah berbahaya kalau dibawa ke ranah harga diri bangsa. Batam dan Kepri yang paling cepat kena getahnya kalau Indonesia dan Singapura benar-benar masuk fase perang dagang, meskipun skalanya kecil,” ujar Suyono, Kamis (11/6).
Ia menjelaskan ketergantungan ekonomi Batam terhadap Singapura masih sangat tinggi. Selain menjadi tujuan utama ekspor berbagai produk industri, Singapura juga merupakan sumber investasi asing terbesar yang masuk ke Batam.
Menurut Suyono, sekitar 40 persen ekspor Batam mengalir ke Singapura, mulai dari produk elektronik, komponen industri hingga jasa galangan kapal. Sementara hampir 50 persen investasi asing langsung (FDI) di Batam berasal dari negeri tersebut.
“Investor Singapura sangat sensitif terhadap sinyal politik dan ketidakpastian,” katanya.
Ia menilai ancaman terbesar bukanlah hengkangnya investor dari Batam. Namun, cukup dengan menunda ekspansi usaha selama enam hingga 12 bulan, dampaknya sudah bisa dirasakan melalui berkurangnya investasi baru, tertundanya pembukaan lapangan kerja, hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau narasi boikot Singapura menjadi arus utama di Batam, investor tidak perlu cabut. Mereka cukup menunda ekspansi. Dampaknya bisa langsung terasa,” ujarnya.
Suyono juga mengingatkan bahwa perlambatan hubungan ekonomi Indonesia-Singapura berpotensi mengganggu berbagai kerja sama strategis, mulai dari perdagangan, investasi, hingga proyek ekspor listrik bersih yang tengah dikembangkan di Kepri.
Menurutnya, kondisi ekonomi nasional saat ini masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menyikapi isu tersebut.
“Investasi asing yang masuk ke Indonesia sebagian besar berasal dari Singapura. Indonesia jangan gegabah membuat persoalan ini menjadi lebih rumit karena dampaknya tidak main-main,” katanya.
Ia menambahkan, dampak perlambatan hubungan ekonomi juga dapat dirasakan sektor usaha yang selama ini bergantung pada kunjungan warga Singapura ke Batam, seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, hingga klinik kecantikan.
“Kalau masyarakat Batam ikut-ikutan menyerukan boikot, pedagang yang selama ini mengandalkan pembeli dari Singapura bisa terdampak. Begitu juga sektor restoran, hotel, hingga klinik kecantikan,” ujarnya.
Karena itu, Suyono mengajak masyarakat untuk tetap rasional dan tidak memperkeruh suasana. Ia berharap berbagai perbedaan kebijakan antara kedua negara dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi dan komunikasi antarpemerintah.
“Hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura sudah terbangun sangat lama dan saling menguntungkan. Masyarakat sebaiknya menahan diri dan tidak ikut memperkeruh suasana. Yang dibutuhkan saat ini adalah sikap rasional agar kepentingan ekonomi masyarakat tetap terlindungi,” tutupnya.
Hoaks Perang Dagang Bisa Ganggu Persepsi Investor
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Batam (Uniba) sekaligus pengamat ekonomi, Dr Mohamad Gita Indrawan ST MM, menegaskan masyarakat perlu membedakan informasi yang viral di media sosial dengan kondisi nyata hubungan ekonomi kedua negara.
Menurut dia, sejumlah klaim yang menyebut Singapura membatalkan pembelian kapal tanker buatan Indonesia sebagai respons terhadap kebijakan ekspor satu pintu di bawah Danantara, maupun narasi yang menggambarkan adanya “perang ekonomi” antara kedua negara, tidak memiliki dasar fakta yang kuat.
“Berdasarkan hasil verifikasi sejumlah lembaga pemeriksa fakta, termasuk Antara dan Turnbackhoax, informasi tersebut tidak terbukti benar. Yang terjadi sesungguhnya adalah dinamika perdagangan dan negosiasi bisnis yang lazim dalam hubungan ekonomi internasional, bukan tindakan politik atau bentuk permusuhan ekonomi antarnegara,” ujar Gita kepada Batam Pos, Kamis (11/6).
Menurut dia, hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura hingga saat ini masih berjalan normal dan saling menguntungkan.
Meski demikian, Gita mengingatkan bahwa Batam dan Kepulauan Riau memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap investasi Singapura.
Data investasi menunjukkan Singapura masih menjadi investor terbesar di Batam. Pada 2025, realisasi investasi Batam mencapai sekitar Rp69,3 triliun dan sebagian besar berasal dari investor Singapura.
Bahkan, triwulan 1 2026, realisasi investasi Singapura masih yang tertinggi, mencapai Rp4,82 Triliun, Hongkong Rp1,25 Triliun, USA Rp1 Triliun, Tiongkok dan Jepang masing-masing hampir Rp400 Miliar.
“Kalau ketegangan itu benar-benar terjadi dan berlanjut menjadi kebijakan yang merugikan kedua pihak, dampaknya tentu bisa dirasakan. Investor biasanya sangat sensitif terhadap ketidakpastian,” katanya.
Menurut Gita, dampak awal yang berpotensi muncul adalah tertundanya realisasi investasi baru karena investor cenderung menunggu kepastian situasi sebelum mengambil keputusan.
Dalam jangka panjang, risiko yang lebih besar adalah bergesernya investasi ke kawasan pesaing yang menawarkan stabilitas lebih baik.
“Namun sampai hari ini belum ada bukti bahwa investor Singapura menarik investasinya dari Batam. Justru tren investasi masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif,” jelasnya.
Gita menjelaskan investor asing umumnya tidak mengambil keputusan berdasarkan perdebatan media sosial semata. Namun, jika narasi negatif terus berkembang tanpa klarifikasi yang memadai, kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi risiko terhadap suatu kawasan investasi.
“Yang perlu dipahami, media sosial bisa menjadi akselerator persepsi. Kalau narasi konflik terus-menerus dibangun, investor bisa mulai mempertimbangkan risiko politik dan risiko kebijakan dalam kalkulasi bisnis mereka,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai hubungan ekonomi Batam dan Singapura yang telah terjalin selama puluhan tahun tidak mudah terganggu hanya oleh sentimen sesaat di media sosial. Menurutnya, hubungan kedua wilayah sudah terintegrasi melalui investasi, perdagangan, logistik, jasa keuangan, hingga mobilitas tenaga kerja.
Ekspor Listrik Jadi Proyek Strategis
Gita juga menyoroti rencana ekspor listrik hijau dari Indonesia ke Singapura yang belakangan ramai diperbincangkan.
Menurutnya, proyek tersebut memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar dibanding sekadar perdagangan energi.
Ekspor listrik hijau dari Batam, Bintan, dan Karimun dirancang untuk menarik investasi bernilai puluhan miliar dolar AS sekaligus mendorong pertumbuhan industri hijau di Kepulauan Riau.
“Kalau proyek ini tertunda dalam jangka panjang, dampaknya bisa cukup besar. Bukan hanya pada sektor energi, tetapi juga terhadap pengembangan industri hijau dan investasi teknologi tinggi yang membutuhkan pasokan energi bersih,” katanya.
Ia menjelaskan proyek tersebut menjadi fondasi pengembangan ekonomi hijau melalui pembangunan PLTS skala besar dan sistem penyimpanan energi.
Karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor penting agar momentum investasi tidak berpindah ke kawasan lain yang menawarkan peluang serupa.
Tantangan Batam Ada di Dalam Negeri
Terkait kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara, Gita menilai kebijakan tersebut tidak secara langsung memengaruhi investasi utama Singapura di Batam.
Saat ini, kebijakan tersebut lebih banyak menyasar komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah, dan paduan besi.
Sementara investasi Singapura di Batam lebih dominan pada sektor manufaktur, elektronik, peralatan listrik, instrumen kesehatan, dan industri pengolahan.
“Kebijakan ini sebenarnya lebih bertujuan memperkuat tata kelola ekspor nasional dan meningkatkan daya tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis. Jadi tidak secara langsung menyentuh investasi manufaktur Singapura di Batam,” jelasnya.
Menurut Gita, tantangan utama investasi Batam saat ini justru berada pada faktor-faktor domestik seperti infrastruktur, efisiensi perizinan, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta persaingan dengan kawasan ekonomi lain seperti Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ).
“Batam harus terus melakukan diversifikasi ekonomi, memperkuat industri hilir, mengembangkan ekonomi digital, pariwisata, dan sektor-sektor baru lainnya. Itu jauh lebih penting dibanding terjebak dalam narasi konflik yang belum tentu sesuai fakta,” katanya.
Perlu Literasi Ekonomi yang Sehat
Gita mengingatkan pentingnya literasi ekonomi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
Menurut dia, hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura selama ini telah memberikan manfaat besar bagi kedua negara melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan investasi.
“Hubungan ekonomi ini bukan permainan menang-kalah. Indonesia dan Singapura saling membutuhkan. Karena itu masyarakat perlu melihat persoalan secara lebih objektif dan berdasarkan data,” ujarnya.
Ia optimistis Batam dan Kepulauan Riau tetap memiliki prospek investasi yang kuat selama pemerintah mampu menjaga stabilitas kebijakan, memperbaiki iklim usaha, dan memperkuat komunikasi dengan para mitra ekonomi utama.
“Dengan memperkuat fundamental ekonomi dan menjaga hubungan bilateral yang kondusif, Batam akan tetap menjadi salah satu tujuan investasi paling menarik di Asia Tenggara,” tutupnya. (***)
Laporan : RENGGA YULIANDRA – M. SYA’BAN
Editor : RATNA IRTATIK