Buka konten ini
BATAM (BP) – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan kesiapan Kepri menjadi Laboratorium hidup bagi berbagai program nasional, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Nyanyang mengikuti peluncuran 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Pasar Hang Tuah, Batu Besar, Kota Batam, Sabtu (16/5).
Wagub Nyanyang mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau menyambut baik dengan peluncuran program strategis nasional tersebut sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan.
Menurut Nyanyang, semangat pemerataan pembangunan yang diusung melalui program KDKMP sangat relevan bagi daerah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks.
”Walaupun lokus utama peluncuran berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, esensi dari pemerataan pembangunan ini gaungnya sampai ke beranda terdepan NKRI, yaitu bumi Segantang Lada, Kepulauan Riau,” kata Wagub Nyanyang.
Wagub Nyanyang menerangkan, Kepri merupakan provinsi kepulauan dengan 96 persen wilayah berupa lautan dan hanya 4 persen daratan. Provinsi Kepri, kata dia juga memiliki lebih dari 2.408 pulau yang tersebar, termasuk 22 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Besarnya potensi maritim yang dimiliki Kepri, lanjut Nyanyang, juga menghadirkan berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat.
Beberapa persoalan mendasar yang masih dihadapi di antaranya kesenjangan infrastruktur antar-pulau akibat tingginya biaya logistik dan transportasi laut, keterbatasan akses digital dan jaringan komunikasi di wilayah pulau terluar, hingga perlunya optimalisasi sektor perikanan melalui modernisasi teknologi dan penguatan sarana pendukung bagi nelayan tradisional.
“Masih terdapat titik-titik blank spot di wilayah perbatasan yang menghambat akselerasi digitalisasi desa dan kampung. Karena itu kami berharap adanya penguatan jaringan internet satelit untuk mendukung desa digital di wilayah kepulauan,” katanya.
Selain itu, Nyanyang juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terus berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan daerah.
Nyanyang menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah telah membuahkan sejumlah capaian positif pada indikator makro pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025 tercatat sebesar 6,94 persen, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional setelah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga meningkat dari 79,89 pada tahun 2024 menjadi 80,53 pada tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri juga mengalami penurunan dari 6,89 persen pada Februari 2025 menjadi 6,35 persen pada November 2025.
Melihat keberhasilan pembangunan 1.061 KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Nyanyang berharap program serupa dapat diperluas hingga menyentuh wilayah kepulauan dan perbatasan di Kepulauan Riau dengan pendekatan berbasis karakteristik kemaritiman.
“Kepulauan Riau siap menjadi mitra strategis dan laboratorium hidup bagi berbagai program nasional berbasis kemaritiman dan kawasan perbatasan,” tegasnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau, Nyanyang turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerintah pusat atas peluncuran program tersebut yang dinilai mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di Indonesia. (*)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : RATNA IRTATIK