Energi Hijau Lokal Menjawab Krisis

DI tengah dunia yang serba tak pasti, satu hal menjadi makin jelas: masa depan tidak bisa terus bergantung pada energi yang mahal, kotor, dan mudah terguncang. Krisis iklim, gejolak geopolitik, kenaikan harga pangan dan energi, hingga tekanan ekonomi global telah membuat banyak negara memikirkan ulang arah pembangunannya.

Apalagi di tengah berkecamuknya perang di Timur Tengah dan Eropa Timur. Dalam situasi seperti ini, energi hijau dari potensi lokal bukan lagi sekadar wacana idealis, melainkan pilihan yang masuk akal, strategis, dan sangat mungkin diwujudkan.

Indonesia sebenarnya berada dalam posisi yang cukup istimewa. Kita dianugerahi sinar matahari sepanjang tahun, sumber air yang melimpah, biomassa dari sektor pertanian dan perkebunan, angin di sejumlah wilayah pesisir, hingga potensi panas bumi yang besar.

Artinya, energi bersih tidak harus selalu datang dari luar negeri atau dari teknologi yang terasa jauh dan mahal. Justru banyak solusi yang sudah ada di depan mata, tersebar di desa, kebun, sungai, pasar, hingga atap rumah kita sendiri.

Data terbaru menunjukkan, produksi listrik Indonesia dari energi terbarukan mencapai 19,6 persen pada 2022, naik dari 18,16 persen pada 2021, dengan produksi sekitar 65 TWh. Angka itu memang menggembirakan, tetapi juga mengingatkan bahwa ruang pertumbuhannya masih sangat luas.

Dekat dengan Sumber
Salah satu kesalahan dalam diskusi energi adalah membayangkan solusi besar harus selalu datang dalam bentuk megaproyek. Padahal, potensi lokal justru sering lebih tahan krisis karena dekat dengan sumbernya, menyerap tenaga kerja setempat, dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah.

Ambil contoh biomassa. Indonesia memiliki limbah pertanian, limbah sawit, sekam padi, sisa tebu, sampah organik, dan residu kehutanan dalam jumlah besar. Jika dikelola dengan teknologi yang tepat, bahan-bahan itu dapat menjadi sumber energi, bukan sekadar beban lingkungan. Kajian yang beredar juga menegaskan bahwa biomassa merupakan salah satu pilar besar potensi EBT Indonesia.

Lalu, ada energi surya. Ini mungkin yang paling demokratis. Setiap atap rumah, sekolah, rumah ibadah, gudang, puskesmas, hingga kantor desa bisa menjadi ladang listrik mini. Indonesia memiliki intensitas matahari yang baik sepanjang tahun dan tenaga surya yang tidak menuntut wilayah khusus yang rumit.

Jika dirancang dengan serius, solar rooftop bisa menjadi cara cepat memperluas akses energi sekaligus menekan tagihan listrik dalam jangka panjang.

Di wilayah tertentu, mikrohidro juga sangat menjanjikan. Sungai-sungai kecil di daerah pegunungan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit skala desa. Teknologi ini mungkin tidak sepopuler panel surya, tetapi justru cocok untuk banyak daerah yang jauh dari jaringan besar.

Jangan lupakan panas bumi. Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi geotermal terbesar di dunia. Energi itu stabil, tidak bergantung pada cuaca, dan sangat cocok untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional. Dalam masa krisis, sumber yang stabil seperti ini adalah aset penting.

Yang sering luput dibicarakan, energi hijau bukan hanya soal lingkungan, melainkan juga ekonomi rakyat. Ketika energi diproduksi secara lokal, uang tidak selalu bocor ke luar daerah. Ia bisa berputar dalam bentuk pekerjaan, jasa perawatan, manufaktur komponen, distribusi, hingga pengelolaan limbah.

Coba bayangkan sebuah desa yang mengelola sampah organiknya menjadi biogas. Selain pencemaran berkurang, desa itu memperoleh energi untuk memasak atau kebutuhan produksi kecil. Atau, bayangkan kawasan pertanian yang limbah padinya diolah menjadi bahan bakar biomassa.

Para petani tidak lagi melihat jerami sebagai sisa tak berguna, melainkan sumber nilai baru.

Tantangan
Tentu, kita tidak boleh naif. Energi hijau bukan jalan bebas hambatan. Ada tantangan investasi awal, infrastruktur, regulasi, perizinan, kesiapan teknologi, hingga literasi masyarakat. Banyak potensi lokal yang mandek bukan karena tidak bagus, melainkan karena belum ada ekosistem yang mendukung. Kadang teknologi tersedia, tetapi pembiayaan sulit. Kadang sumber daya ada, tetapi koordinasi antarlembaga lemah. Kadang masyarakat siap, tetapi kebijakan berubah-ubah.

Selain itu, transisi energi harus adil. Jangan sampai energi hijau hanya dinikmati kota besar dan korporasi besar, sedangkan desa tertinggal tetap gelap. Jika itu terjadi, transisi justru memperlebar kesenjangan. Karena itu, pendekatannya harus inklusif: melibatkan pemerintah daerah, komunitas lokal, koperasi, dunia usaha, kampus, dan anak muda.

Kita juga perlu jujur bahwa energi hijau bukan solusi tunggal untuk semua krisis. Namun, ia adalah fondasi yang sangat penting. Energi hijau harus menjadi bagian dari gerakan perubahan yang lebih besar, bukan sekadar proyek pelengkap.

Kita tidak sedang memulai dari nol. Kita hanya perlu mempercepat langkah, menyatukan niat, dan berani percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari hal-hal yang selama ini berada di sekitar kita. (*)