Buka konten ini
ALARM pengangguran di Kepri belum padam. Sebanyak 75 ribu orang masih tanpa kerja, dengan 75 persen terkonsentrasi di Batam dan didominasi usia produktif.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri mencatat tingkat pengangguran mencapai 6,4 persen atau sekitar 75 ribu orang dari total angkatan kerja.
Kepala Disnaker Kepri, Dicky Wijaya, mengatakan mayoritas pengangguran terkonsentrasi di Batam. Sekitar 75 persen dari total pengangguran berada di kota industri tersebut.
“Dari 75 ribu itu, sekitar 75 persennya ada di Batam. Kita masih peringkat tiga pengangguran secara nasional,” ujarnya, Jumat (10/4). Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yang mencapai 6,8 persen. Penurunan ini menjadi indikasi bahwa berbagai upaya mulai menunjukkan hasil, meski belum signifikan.
Dicky menjelaskan, sebagian besar pengangguran berasal dari kelompok usia produktif, yakni 16 hingga 25 tahun. Dari sisi pendidikan, didominasi lulusan SMA dan SMK yang mencapai hampir 70 persen.
“Rata-rata usia muda, dan sebagian besar lulusan SMA. Mereka belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.
Menurut dia, persoalan utama bukan pada minimnya lapangan pekerjaan, melainkan ketidaksiapan tenaga kerja dalam memenuhi standar industri. Kondisi ini terutama terlihat pada sektor galangan kapal dan manufaktur di Batam yang membutuhkan tenaga teknis, seperti welder dan pekerja fabrikasi.
“Lowongan itu banyak, tapi kita belum siap. Industri membutuhkan tenaga dengan keterampilan tertentu, sementara pencari kerja belum memiliki kompetensi tersebut,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pola pikir sebagian pencari kerja yang masih cenderung memilih jenis pekerjaan tertentu, seperti menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau profesi formal lainnya. Akibatnya, peluang di sektor industri kurang diminati.
“Masih banyak yang pilih-pilih pekerjaan. Padahal peluang di sektor industri sangat besar,” tambahnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disnaker Kepri terus mendorong pelatihan berbasis kompetensi di berbagai bidang, mulai dari barista, welder, hingga keterampilan teknis lainnya. Program ini didukung berbagai sumber anggaran, termasuk dana Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Batam yang mencapai sekitar Rp20 miliar per tahun.
“Pelatihan terus kita tingkatkan. Semua diarahkan agar masyarakat memiliki keterampilan dan mampu bersaing,” ujarnya.
Secara keseluruhan, anggaran pelatihan vokasi di Kepri dapat mencapai Rp50 miliar per tahun jika digabungkan dengan kabupaten dan kota.
Akses pelatihan juga kini semakin terbuka. Masyarakat cukup memiliki kartu tanda penduduk (KTP) untuk mengikuti pelatihan tanpa harus memiliki ijazah tertentu.
“Sekarang tidak perlu ijazah. Yang penting mau belajar dan punya KTP, silakan ikut pelatihan,” tegasnya.
Dicky berharap, melalui peningkatan pelatihan dan sertifikasi, tenaga kerja lokal mampu bersaing di tengah tingginya arus pendatang yang datang ke Batam untuk mencari pekerjaan.
Terkait tingginya pengangguran di Kota Batam, sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Yudi Suprapto, mengatakan bahwa dinamika kependudukan Batam sebagai kota industri turut memengaruhi angka pengangguran. Menurut Yudi, perpindahan penduduk ke Batam tidak selalu didorong oleh motif mencari pekerjaan.
“Ada yang pindah ke Batam bukan ingin bekerja, tapi mengikuti keluarga atau anak.
Faktor-faktornya banyak. Di Batam juga, hari ini orang bekerja belum tentu minggu depan masih bekerja, dan yang hari ini menganggur belum tentu besok masih menganggur. Itu dinamika penduduk,” jelasnya.
Meski demikian, Yudi menegaskan secara data tren pengangguran di Batam sebenarnya mengalami penurunan. Hanya saja, banyaknya informasi lowongan kerja dan rencana pembukaan perusahaan baru mendorong masyarakat dari luar daerah datang ke Batam dan menetap, bahkan mengganti identitas kependudukan menjadi KTP Batam.
“Orang sudah datang duluan karena tahu Batam banyak lowongan. Itu juga berpengaruh pada angka pengangguran,” katanya.
Terkait dugaan ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri, Yudi mengakui masih terjadi mismatch (ketidakcocokan) keterampilan. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan industri Batam.
“Kebutuhan industri di Batam itu spesifik, termasuk jurusannya. Ini terus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Ada wacana, kalau tidak salah, SMKN 8 dan SMKN 11 (Batam) akan diubah dari SMK Kesehatan menjadi SMK Konstruksi, baik konstruksi sipil maupun perkapalan, untuk mendukung pembangunan industri,” ungkapnya.
Untuk lulusan sarjana, Yudi menilai peluang kerja relatif terbuka selama kompetensinya sesuai. Kendala utama biasanya terletak pada minimnya pengalaman kerja.
“Sarjana baru lulus tentu belum punya pengalaman. Tapi secara psikologis, rata-rata mereka bisa menyesuaikan. Ini juga sudah kami sampaikan ke HRD perusahaan agar memberi ruang bagi fresh graduate (lulusan baru),” ujarnya.
Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam pada 2025 masih berada di angka 7,57 persen atau sekitar 49,93 ribu hingga 50 ribu orang.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, terjadi pergeseran struktur serapan tenaga kerja di Kota Batam. Sektor jasa kini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan proporsi mencapai 56,27 persen, melampaui sektor industri yang berada di angka 40,90 persen. Adapun sektor pertanian hanya menyerap 2,83 persen tenaga kerja.
Meski sektor industri masih menjadi tulang punggung perekonomian Batam, sektor jasa justru menampung lebih banyak tenaga kerja. (***)
Reporter : YASHINTA
Editor : RATNA IRTATIK