Buka konten ini
KARIMUN (BP) – Penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun tidak sekadar mengurangi kehadiran pegawai di kantor, tetapi juga diarahkan untuk mendorong efisiensi anggaran.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun, Djuniady, menegaskan bahwa kebijakan WFH harus berdampak pada penghematan penggunaan listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya di kantor.
“WFH bukan hanya bekerja dari rumah. ASN yang tetap bekerja di kantor harus memastikan adanya penghematan, khususnya listrik, air, dan lainnya,” ujarnya kepada Batam Pos, Kamis (9/4).
Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memantau penggunaan listrik, terutama di ruangan yang pegawainya menjalani WFH.
Untuk tahap awal, Pemkab Karimun menargetkan penghematan listrik hingga 10 persen, meskipun belum ditetapkan secara pasti karena besaran tagihan tiap OPD berbeda.
“Target awal kita bisa mencapai penghematan sekitar 10 persen pada bulan pertama,” jelasnya.
Djuniady mengungkapkan, anggaran listrik Pemkab Karimun setiap tahun mencapai lebih dari Rp1 miliar, termasuk untuk penerangan jalan umum.
Evaluasi penerapan WFH, khususnya terkait efisiensi biaya listrik, akan dilaporkan ke pemerintah pusat dalam dua bulan ke depan.
“Data tagihan listrik sebelum dan sesudah penerapan WFH akan kami bandingkan dan laporkan ke pusat,” paparnya.
Selain itu, Pemkab Karimun juga akan memperkuat kebijakan melalui surat edaran lanjutan yang lebih spesifik. Salah satunya adalah pelarangan perjalanan dinas luar (DL) pada hari Jumat.
“Tidak ada alasan melakukan perjalanan dinas pada hari Jumat, apalagi bagi ASN yang dijadwalkan WFH. Jika hanya koordinasi, cukup melalui telepon atau komunikasi daring,” tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan pengeluaran daerah sekaligus mendorong budaya kerja yang lebih efisien di lingkungan ASN. (*)
Reporter : Sandi PRAMOSINTO
Editor : GUSTIA BENNY