Buka konten ini

JAKARTA (BP) – Pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng pihak swasta melalui skema gotong royong dalam pembiayaan dan pembangunan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto menjadi dorongan utama dalam percepatan program perumahan rakyat ini.
“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden, dan ada dukungan luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).
Ara mengungkapkan bahwa pemerintah memprioritaskan pemanfaatan aset negara di lokasi strategis, khususnya lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti lahan di bantaran rel kereta api milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Dalam implementasi program ini, pemerintah juga menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satu komitmen datang dari PT Astra yang siap membangun 1.000 unit rumah susun.
“Kemudian, di beberapa lokasi kami juga mendapatkan dukungan dari CSR perusahaan. Misalnya dari Astra, yang sudah berkomitmen membangun 1.000 unit rumah susun,” katanya.
Dalam skema tersebut, pemerintah akan menyiapkan lahan, sementara pihak swasta bertanggung jawab atas pembangunan sebelum diserahkan kepada negara.
“Jadi, lahannya akan kami siapkan, kemudian yang membangun nanti Astra, dan setelah itu diserahkan kepada negara,” ucapnya.
Ara menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta menjadi kunci percepatan pembangunan perumahan rakyat secara masif dan berkelanjutan.
“Gotong royong terjadi, ada APBN, ada Danantara, juga ada swasta dan yayasan, agar bisa bekerja dengan cepat,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah perbankan yang memfasilitasi menyediaan rumah bagi golongan MBR melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), rumah-rumah subsidi yang disalurkan melalui program FLPP tersebut terletak di 12.981 perumahan yang tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sedangkan total penyaluran KPR FLPP secara nasional untuk periode 19 Desember 2025 mencapai 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang.
Dari data tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) atas perannya mendukung pemenuhan rumah rakyat melalui penyaluran KPR FLPP yang mencapai sebanyak 182.952 unit pada 2025 dengan pencapaian tertinggi di antara para mitra bank penyalur lainnya secara nasional.
Data BP Tapera menyebutkan bahwa antara seluruh bank penyalur, BTN mendominasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP. Dari angka tersebut, penyaluran KPR Sejahtera FLPP oleh BTN mencapai sekitar 70% terhadap angka penyaluran secara nasional.
“Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberikan kualitas hidup kepada rakyat kita. Ini sangat membanggakan, tapi masih jauh dari yang harus kita capai,“ tutur Presiden Prabowo dalam pidatonya pada acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera & Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 Bersama Presiden RI di Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, Banten, waktu itu. (*)
Reporter : AZIS MAULANA
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI