Buka konten ini
TEHERAN (BP) – Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang fasilitas sipil di Iran memicu kekhawatiran internasional. Selain melanggar hukum perang, langkah tersebut juga dinilai dapat memperluas eskalasi konflik dan mengguncang stabilitas energi global.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas mengingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil, seperti pembangkit listrik dan jembatan, merupakan pelanggaran hukum internasional.
Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya terkejut dengan pernyataan Trump yang disampaikan melalui media sosial.
“Kami terkejut dengan retorika yang mengancam serangan ke pembangkit listrik, jembatan, dan infrastruktur sipil lainnya. Serangan terhadap fasilitas sipil adalah pelanggaran hukum internasional yang jelas,” tegasnya, Senin (6/4).
Ia menegaskan, Sekjen PBB Antonio Guterres terus mendesak semua pihak untuk mematuhi hukum humaniter internasional, bahkan dalam situasi perang sekalipun.
Menurutnya, fasilitas sipil tidak boleh menjadi target serangan karena berisiko besar menimbulkan korban dari kalangan masyarakat.
Ancaman tersebut bukan kali pertama disampaikan Trump. Pada 30 Maret, ia menyatakan akan “menghancurkan sepenuhnya” berbagai infrastruktur penting Iran jika kesepakatan damai gagal dicapai. Pernyataan itu kembali ditegaskan pada Minggu (5/4), dengan ancaman serangan lanjutan jika Iran tidak membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Bukan hanya ancaman, AS benar-benar menghancurkan sejumlah infrastruktur sipil. Bahkan sejak awal serangan yang menghantam sekolah anak-anak wanita hingga menewaskan ratusan anak. Kemudian menyasar sejumlah universitas dan jembatan.
Namun, bagi Iran, serangan ke infrastruktur sipil bukti keruntuhan moral AS.
Mengutip dari ANTARA, Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang fasilitas jembatan di Provinsi Alborz, Iran utara, dan menyebabkan korban tewas sebanyak 13 orang. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah jembatan pada Kamis (2/4) lalu.
Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan para korban merupakan warga sipil dari berbagai latar belakang, termasuk empat perempuan. Di antara korban terdapat pegawai pemerintah kota.
Informasi tersebut disampaikan IRNA dengan mengutip pernyataan Direktur Jenderal Yayasan Urusan Syuhada dan Veteran Provinsi Alborz, Amir-Hossein Daneshkohan.
Serangan tersebut menyasar Jembatan B1 yang berada di Karaj, ibu kota Provinsi Alborz. Jembatan ini dikenal sebagai salah satu yang tertinggi di Timur Tengah serta proyek infrastruktur kompleks di Iran.
Menurut laporan IRNA, jembatan tersebut dua kali menjadi sasaran serangan rudal pada hari yang sama. Selain menewaskan 13 orang, serangan itu juga menyebabkan 95 orang lainnya mengalami luka-luka.
Sikap Trump juga memicu respons dari Inggris. Pemerintah London memastikan tidak akan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang infrastruktur sipil di Iran.
Inggris hanya membuka kemungkinan penggunaan pangkalan untuk kepentingan defensif, bukan serangan ofensif terhadap target sipil. Pangkalan udara Fairford sendiri diketahui menjadi satu-satunya basis di Eropa yang dapat menampung pesawat pengebom strategis AS.
Di tengah memanasnya situasi, Trump juga melontarkan usulan kontroversial terkait Selat Hormuz. Ia mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih pungutan biaya bagi kapal yang melintas di jalur strategis tersebut.
“Bagaimana kalau kita saja yang memungut biaya lintasnya? Saya pikir lebih baik kita yang melakukannya daripada mereka,” kata Trump.
Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dan gas dunia. Ketegangan di kawasan ini telah menyebabkan lalu lintas pelayaran terganggu, bahkan sempat berhenti total. Dampaknya, harga energi global mulai mengalami tekanan.
Di sisi lain, Iran sebelumnya juga merancang kebijakan pengenaan biaya transit bagi kapal yang melintas, disertai kewajiban izin dari pemerintahnya. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat kontrol atas jalur strategis di tengah konflik yang terus meningkat.
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dimulai sejak akhir Februari telah menyebabkan kerusakan infrastruktur serta korban sipil. Serangan balasan Iran ke sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah semakin memperkeruh situasi.
Dengan kondisi yang terus memanas, PBB kembali menegaskan bahwa penyelesaian damai menjadi satu-satunya jalan untuk mencegah konflik meluas dan dampak global yang lebih besar. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK