Buka konten ini
ANKARA (BP) – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Israel terkait eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran.
Dalam pernyataannya, Erdogan menilai Israel sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas konflik yang dinilainya tidak sah dan berdampak luas terhadap kawasan hingga ekonomi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Erdogan dalam rapat kelompok parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) di Ankara.
“Pemerintah Israel memikul tanggung jawab utama atas perang yang tidak sah ini, yang tidak hanya mengubah kawasan menjadi zona konflik, tetapi juga membebani perekonomian global,” ujarnya.
Erdogan juga menyinggung peran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia menilai konflik yang terus berlangsung justru menguntungkan posisi politik Netanyahu di dalam negeri.
“Tidak boleh dilupakan, setiap tetes darah yang tumpah dalam perang ini akan memperpanjang kelangsungan politik Netanyahu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa konflik di Timur Tengah tidak hanya berkaitan dengan isu keamanan, tetapi juga sarat kepentingan politik domestik.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Erdogan menegaskan Turki tetap berkomitmen mendorong jalur diplomasi guna meredakan konflik. Ankara, kata dia, siap mengambil peran aktif untuk membuka jalan menuju perdamaian.
“Kami berharap jalan menuju perdamaian dapat dibuka tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Untuk itu, kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan,” katanya.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat seiring meluasnya konflik yang melibatkan Israel dan Iran. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan dampak yang lebih luas, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi global.
Di sisi lain, sebanyak 7 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur tercatat berada di kawasan Timur Tengah dalam lima tahun terakhir, di tengah situasi yang kian memanas.
AS dan Israel Terancam Dibatasi, Risiko Global Meningkat
Sementara itu, Iran mulai menunjukkan langkah konkret untuk memperketat kendali di Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi dunia.
Pemerintah Teheran menyatakan kawasan tersebut akan diatur ulang dalam sebuah tatanan regional baru yang kini memasuki tahap akhir persiapan.
Angkatan Laut Garda Revolusi Iran (IRGC) menyebut keseimbangan strategis di Selat Hormuz telah berubah secara fundamental. Kondisi lama, terutama bagi Amerika Serikat dan Israel, disebut tidak lagi berlaku.
“Jalur ini tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelumnya,” tegas IRGC.
Selain itu, Iran juga tengah mematangkan perencanaan operasional terkait tatanan baru di Teluk Persia. Langkah ini menunjukkan kesiapan Teheran tidak hanya pada tataran wacana, tetapi juga strategi di lapangan.
Di sisi legislatif, parlemen Iran turut bergerak. Komisi Keamanan Nasional telah menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz, termasuk rencana penerapan biaya transit.
Rancangan aturan tersebut mencakup sejumlah poin penting, seperti penggunaan mata uang rial Iran untuk pembayaran, pembatasan terhadap negara yang mendukung sanksi, serta potensi larangan melintas bagi Amerika Serikat dan Israel.
Selain itu, kewenangan militer Iran di kawasan juga akan diperluas, seiring penguatan aspek keamanan maritim, keselamatan navigasi, hingga perlindungan lingkungan.
Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai jalur utama distribusi minyak dunia. Setiap perubahan kebijakan atau eskalasi di kawasan tersebut berpotensi memicu dampak besar terhadap harga energi global dan stabilitas geopolitik.
Langkah Iran yang memadukan tekanan militer dan kerangka hukum dinilai sebagai upaya serius untuk memperkuat kendali di kawasan. Situasi ini sekaligus meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat.
Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam hubungan Iran dengan negara Barat, tetapi juga terhadap keamanan jalur perdagangan global yang bergantung pada stabilitas Selat Hormuz. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK