Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak lagi sekadar soal distribusi, tetapi mulai diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Kementerian Sosial (Kemensos) kini menyiapkan skema baru dengan melibatkan PT Pos Indonesia sebagai mitra strategis untuk memperkuat dampak program bagi masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai jaringan luas PT Pos Indonesia menjadi kekuatan utama untuk menjangkau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga ke wilayah terpencil. Dengan lebih dari 25 ribu titik layanan, perusahaan pelat merah itu dinilai mampu berperan lebih dari sekadar penyalur bansos.
“Ke depannya jika kita bisa bersinergi terkait pemberdayaan pasti luar biasa sekali dengan kekuatan 25.000 titik pos beserta pendamping PKH,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul saat menerima audiensi jajaran PT Pos Indonesia di Jakarta, Senin (6/4).
Ia menegaskan, keterlibatan PT Pos dalam program pemberdayaan diharapkan dapat menekan biaya penyaluran sekaligus meningkatkan efektivitas bantuan. Pemerintah juga tengah mencari formulasi agar efisiensi tersebut berdampak langsung terhadap keuangan negara.
Gus Ipul menjelaskan, salah satu tantangan utama penyaluran bansos saat ini adalah perubahan data penerima yang sangat cepat. Mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), daftar penerima bisa berubah setiap tiga bulan.
Dalam kondisi tersebut, PT Pos dinilai menjadi solusi tercepat untuk menyalurkan bantuan kepada penerima baru yang belum memiliki rekening bank (banked). Proses pembukaan rekening di bank Himbara, kata dia, umumnya membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan.
“Setiap tiga bulan ada penerima baru. Kalau belum punya rekening, pilihan paling cepat penyalurannya melalui PT Pos. Setelah rekening di Himbara selesai, barulah disalurkan lewat perbankan,” jelasnya.
Menurutnya, kecepatan distribusi menjadi kunci agar bansos benar-benar berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat rentan.
Tekan Pungli dan Kebocoran
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh skema baru tersebut. Ia menegaskan, perusahaan juga mengemban pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kualitas layanan publik.
“Tiga hal utama yang ditekankan adalah pembaruan data, ketepatan waktu penyaluran, dan memastikan tidak ada kebocoran maupun pungli,” ujar Daud.
Ia menambahkan, PT Pos juga memastikan layanan yang inklusif, termasuk penyediaan fasilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas agar akses terhadap bantuan semakin mudah.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat secara bertahap. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK