Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dipastikan tidak berdampak signifikan terhadap pasar perkantoran komersial. Tingkat hunian gedung kantor dinilai tetap stabil karena kebijakan tersebut tidak menyasar sektor swasta yang menjadi penggerak utama permintaan ruang kantor.
Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menilai kebijakan ini tidak menimbulkan demand shock terhadap pasar kantor. Tidak ada perubahan signifikan pada jumlah penyewa maupun aktivitas sewa dalam waktu dekat. Dengan kata lain, gedung kantor tetap terisi seperti sebelumnya.
Efeknya bersifat tidak langsung atau second-order effect. Perusahaan lokal, termasuk sejumlah BUMN, berpotensi mengikuti langkah serupa secara bertahap. “Kebijakan ini bukan menciptakan tren baru, melainkan mempercepat tren yang sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun terakhir: efisiensi penggunaan ruang kantor,” ujar Ferry.
Perusahaan kini semakin fokus pada optimalisasi ruang melalui: pengurangan kebutuhan area kerja, penataan ulang layout kantor, serta penggunaan ruang kerja fleksibel. Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah menyamakan okupansi dengan penggunaan ruang. Secara kontraktual, tingkat hunian gedung perkantoran tidak berubah karena tenant tetap menyewa ruang. Namun yang mengalami perubahan adalah tingkat utilisasi.
Ruang kantor mungkin tetap disewa penuh, tetapi tidak lagi digunakan secara maksimal setiap hari. Dalam jangka panjang, jika perusahaan mulai menyesuaikan luas kantor berdasarkan penggunaan aktual, barulah dampak terhadap permintaan ruang bisa terlihat. Proses ini berlangsung gradual, bukan perubahan mendadak akibat kebijakan WFH ASN.
Bagi pemilik gedung komersial, kebijakan ini belum menimbulkan tekanan langsung terhadap performa aset. Tidak ada indikasi tenant akan segera mengurangi ruang atau menghentikan kontrak sewa.
Namun secara strategis, kebijakan ini menjadi pengingat bahwa pola kerja terus berevolusi. Ke depan, fleksibilitas ruang dan efisiensi biaya akan menjadi pertimbangan utama penyewa. Artinya, respons yang dibutuhkan bukan reaksi cepat, melainkan strategi adaptasi jangka panjang.
Menariknya, efek kebijakan WFH justru berpotensi lebih terasa di luar sektor perkantoran. Pada sektor ritel, aktivitas di kawasan yang didominasi kantor pemerintah bisa mengalami penurunan trafik pada hari kerja tertentu, meski dampaknya bersifat lokal.
Sementara itu, sektor residensial berpeluang mendapatkan efek positif. Tren bekerja dari rumah mendorong preferensi terhadap hunian yang lebih nyaman, memiliki ruang kerja pribadi, serta lingkungan yang mendukung produktivitas.
Adapun sektor industri dan logistik relatif tidak terpengaruh karena karakter operasionalnya berbeda.
Secara keseluruhan, kebijakan WFH ASN tidak mengubah struktur pasar perkantoran secara instan. Tidak ada penurunan okupansi mendadak maupun kontraksi permintaan ruang kantor.
“Namun kebijakan ini memiliki makna strategis yang lebih dalam. WFH ASN bukanlah market driver, melainkan market signal, sebuah indikator arah perubahan jangka panjang dalam pola kerja dan penggunaan ruang kantor di Indonesia,” tegas Ferry.
Dampaknya mungkin tidak terasa hari ini, tetapi menjadi bagian dari transformasi perlahan menuju ekosistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan adaptif terhadap dinamika masa depan. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI