Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas pada awal 2026 memaksa dilakukannya penyesuaian anggaran secara cepat. Defisit keuangan daerah bahkan tercatat menembus lebih dari Rp100 miliar.
Kondisi ini dipicu oleh lambannya transfer keuangan daerah (TKD) dari pusat serta menurunnya dana bagi hasil (DBH). Dari total APBD sebesar Rp840 miliar, defisit tersebut memberi dampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, mengatakan kondisi ini sudah terasa sejak triwulan pertama tahun anggaran 2026.
“Di triwulan pertama ini kita sudah mengalami defisit lebih dari Rp100 miliar. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan,” ujar Aneng, Senin (6/4).
Ia menjelaskan, Pemkab bersama DPRD telah menggelar rapat untuk mencari solusi, salah satunya melalui pergeseran anggaran dan efisiensi belanja daerah. “Ada beberapa kegiatan yang kita tunda pelaksanaannya, terutama yang tidak terlalu mendesak,” jelasnya.
Menurut Aneng, kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat menjadi prioritas untuk ditunda, bahkan sebagian telah dicoret dari rencana anggaran tahun ini.
Langkah ini diambil agar anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada program prioritas, khususnya yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Beberapa kegiatan yang tidak terlalu penting sudah kita coret. Anggarannya kita alihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” tegasnya.
Anggaran hasil efisiensi tersebut, lanjutnya, akan dialihkan untuk bantuan sosial serta pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Pemkab juga memastikan layanan dasar lainnya tetap berjalan agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh kondisi defisit anggaran.
“Prioritas kita memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar, termasuk kesehatan dan bantuan sosial,” katanya.
Aneng menegaskan, kebijakan efisiensi dilakukan secara selektif agar tidak membebani masyarakat di tengah kondisi fiskal yang sedang sulit.
“Jangan sampai masyarakat yang terkena dampak. Karena itu, kegiatan yang tidak penting kita tunda bahkan kita coret,” ujarnya.
Ia juga mengakui, pada tahun 2026 ini pembangunan fisik belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah menjaga stabilitas keuangan serta pelayanan publik.
“Tahun ini kita belum bisa melakukan pembangunan secara optimal. Fokus kita menyehatkan fiskal dan memastikan pelayanan tetap berjalan,” jelasnya. (*)
Reporter : Ihsan Imaduddin
Editor : GUSTIA BENNY