Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pembangunan Rusun MBR di kawasan Meikarta menjadi langkah konkret dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Proyek hunian vertikal bersubsidi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan rumah rakyat secara cepat dan terjangkau, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
Pembangunan hunian vertikal bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi itu kini memasuki tahap awal konstruksi dan mendapat perhatian langsung dari Komisi V DPR RI.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI dilakukan untuk meninjau kesiapan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang sebelumnya telah diresmikan melalui groundbreaking pada 8 Maret 2026. Proyek ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung program nasional pembangunan Tiga Juta Rumah.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menjelaskan bahwa pembangunan hunian vertikal tersebut berdiri di atas lahan hibah dari PT Lippo Group dan selanjutnya akan dikembangkan oleh Danantara.
Menurutnya, pembangunan rusunawa akan dipusatkan pada tiga lokasi utama di kawasan Meikarta, yakni Cibatu, Jayamukti, dan Pasir Sari.
“Pemerintah menargetkan proyek ini dapat diselesaikan pada Agustus 2026. Kami berharap arahan serta dukungan dari Komisi V DPR RI agar pelaksanaannya berjalan optimal,” ujar Sri Haryati dalam sambutannya dilansir propertynbank.
Ia juga menegaskan bahwa proyek hunian MBR ini tidak berkaitan dengan proyek pengembangan Meikarta sebelumnya yang sempat menjadi perhatian publik. Program yang berjalan saat ini merupakan inisiatif baru pemerintah dengan skema berbeda.
Status lahan hibah menjadi faktor penting dalam menekan harga hunian. Dengan tidak memasukkan komponen harga tanah dalam perhitungan biaya, pemerintah berharap unit hunian dapat ditawarkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah dukungan regulasi untuk memperkuat daya beli masyarakat, termasuk rencana penambahan tenor kredit serta optimalisasi skema subsidi pembiayaan perumahan.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyambut positif konsep pembangunan tersebut. Menurutnya, model hunian vertikal berbasis hibah lahan dapat menjadi alternatif solusi percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat urban.
“Konsep ini menarik, namun perlu pengawalan serius agar implementasinya berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Komisi V DPR RI juga menyoroti sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah dan pengembang, mulai dari kesesuaian konsep dengan kebutuhan backlog perumahan, standar kenyamanan dan keamanan hunian, hingga kemudahan akses pembiayaan agar unit yang dibangun benar-benar terserap pasar.
Pemerintah daerah turut memberikan dukungan terhadap proyek strategis tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Syamsudin, menyatakan pembangunan hunian vertikal menjadi langkah relevan mengingat tingginya kebutuhan rumah di kawasan urban Bekasi.
“Kami mendukung penuh karena kebutuhan hunian di wilayah perkotaan Bekasi sangat tinggi. Namun tetap perlu memperhatikan kesesuaian tata ruang,” jelasnya.
BP Tapera Dukung Rusun MBR Meikarta
Dari sisi pembiayaan, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan peran lembaganya dalam menyalurkan subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ia menjelaskan bahwa proses penyaluran FLPP telah terintegrasi secara digital melalui ekosistem teknologi perumahan nasional, termasuk aplikasi SiKumbang yang menyediakan data proyek hunian nasional serta SiKasep yang menghubungkan calon debitur dengan perbankan penyalur.
Menurut Heru, kebijakan Pemprov Jabar terkait optimalisasi penggunaan lahan turut memperkuat posisi hunian vertikal sebagai solusi penyediaan rumah di wilayah dengan keterbatasan lahan. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI