Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pengamat intelijen Sri Rajasa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi cukai rokok di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Ia menilai penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata.
Sejauh ini, KPK telah memeriksa tiga pengusaha rokok dalam proses penyidikan perkara tersebut. Namun, Rajasa menegaskan bahwa kasus ini berpotensi lebih luas dan menyentuh aspek mendasar dalam praktik korupsi.
“Ini dugaan kejahatan yang bisa menyentuh penyalahgunaan kewenangan hingga tindak pidana pencucian uang. Karena itu, penanganannya tidak boleh berhenti di permukaan,” ujarnya, Rabu (1/4).
Menurut dia, KPK perlu memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membongkar seluruh rantai dugaan penyimpangan, termasuk aliran dana yang terkait dalam perkara tersebut.
Rajasa menilai, jika terdapat indikasi pencucian uang, maka tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus menjadi bagian utama dalam konstruksi perkara, bukan sekadar pelengkap. “Jika keuntungan dari penyimpangan cukai dialirkan atau diputihkan, maka TPPU menjadi inti perkara yang harus diusut,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak luas dari kasus tersebut, tidak hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga terhadap tata kelola industri tembakau secara keseluruhan.
Karena itu, penegakan hukum diminta menyasar hingga ke akar persoalan, termasuk peran korporasi dan pihak yang diduga menjadi pengendali.
“Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Masuk ke struktur korporasi, telusuri pemberi, bongkar pengendali, dan ikuti aliran dananya,” ujarnya.
Rajasa menambahkan, maraknya peredaran rokok ilegal menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan. Kondisi ini dinilai menjadi celah bagi praktik korupsi yang lebih besar.
“Masalah kita bukan hanya korupsi, tetapi kebiasaan berhenti di pinggir. Menangkap pelaksana, tetapi membiarkan pengendali,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila pola tersebut kembali terjadi, maka penanganan kasus hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
“Kalau hanya memotong ranting tanpa mencabut akar, persoalan akan terus berulang,” pungkasnya. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK