Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menilai konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dapat menjadi titik dorong bagi Indonesia untuk mempercepat kebijakan elektrifikasi energi. Langkah ini dinilai penting guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.
“Perang di kawasan Teluk berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia. Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas,” kata Defiyan dalam keterangannya.
Defiyan menjelaskan, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama seiring target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Selain potensi gangguan pasokan, konflik juga berisiko mendorong lonjakan harga minyak global yang pada akhirnya membebani anggaran subsidi energi dalam APBN.
Berdasarkan data, subsidi energi di Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, anggaran tercatat Rp95,7 triliun, kemudian naik menjadi Rp131,5 triliun pada 2021.
Angka tersebut kembali meningkat menjadi Rp157,6 triliun pada 2022 dan Rp159,6 triliun pada 2023, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk BBM dan LPG impor.
Memasuki 2024, subsidi energi melonjak menjadi Rp203,4 triliun, dengan Rp114 triliun di antaranya untuk BBM dan LPG 3 kilogram. Pada 2025, anggaran subsidi dan kompensasi energi meningkat lagi menjadi Rp394,3 triliun atau naik 1,9 persen dibanding tahun sebelumnya, termasuk kenaikan alokasi BBM dan LPG menjadi Rp204,3 triliun.
“Dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, termasuk Rp105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG,” katanya.
Menurut Defiyan, besarnya anggaran untuk energi fosil tersebut perlu ditinjau ulang, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Ia mendorong pemerintah untuk mulai mengalihkan sebagian subsidi BBM dan LPG ke program elektrifikasi, seperti kompor listrik dan kendaraan listrik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya dalam mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan melalui program elektrifikasi nasional, termasuk pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah terpencil serta memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Defiyan menegaskan, kebijakan elektrifikasi harus dibarengi dengan reformasi subsidi energi agar tidak sekadar menjadi respons jangka pendek terhadap dinamika global. Ia juga menyarankan perluasan insentif bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, guna mempercepat adopsi energi listrik.
“Selain itu, pemerintah perlu melakukan proyek percontohan di beberapa wilayah untuk mempercepat migrasi penggunaan energi dari BBM dan LPG menuju listrik. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap penggunaan energi listrik,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI