Buka konten ini
Seoul (BP) – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengusulkan anggaran tambahan sebesar 26,2 triliun won (Rp290 triliun), yang sebagian untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Tambahan anggaran itu juga mencakup pemberian bantuan tunai kepada sekitar 70 persen penduduk.
“Gelombang besar krisis dengan cepat mendekati perekonomian kami, didorong oleh peningkatan tajam tentang ketidakpastian di dalam dan luar negeri akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah,” kata Menteri Perencanaan dan Anggaran Korsel Park Hong-keun, Selasa (31/3).
Menurut laporan kantor berita Yonhap, usulan yang disetujui dalam rapat kabinet itu berfokus pada tiga hal utama, yakni menanggapi harga minyak yang tinggi, menstabilkan mata pencaharian, dan meminimalkan kerusakan industri sambil mengamankan rantai pasokan, demikian menurut Kementerian Perencanaan dan Anggaran Korsel.
Harga minyak global telah naik tajam karena Selat Hormuz secara efektif ditutup sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dilakukan pada akhir Februari lalu hingga mengganggu pasokan minyak global. Korea Selatan sangat bergantung pada impor untuk energi.
Menteri Hong-keun menambahkan bahwa harga minyak tinggi dan inflasi memberikan beban lebih berat kepada kelompok rentan, termasuk pemilik usaha kecil dan generasi muda di Korea Selatan.
Komponen utama dari usulan tambahan anggaran tersebut adalah pemberian uang tunai sebesar 4,8 triliun won (Rp53,1 triliun) untuk 70 persen kelompok masyarakat berpenghasilan terendah.
Sekitar 35,8 juta warga Korea Selatan akan menerima sekitar 100 ribu won (Rp1,1 juta) dan 600 ribu won (Rp6,6 juta) per orang, dengan pembayaran yang dibedakan berdasarkan tingkat pendapatan, wilayah, dan apakah penerima bantuan tinggal di daerah yang mengalami penurunan populasi.
Manfaat terbesar hingga 600 ribu won (Rp6,6 juta) per orang akan diberikan kepada penerima jaminan hidup dasar yang tinggal di wilayah metropolitan Seoul.
Sementara itu, sebanyak 5,1 triliun won (Rp56,5 triliun) lainnya akan dialokasikan untuk mendukung program pembatasan harga bahan bakar dan langkah-langkah mengatasi potensi gangguan pasokan nafta, bahan baku utama yang banyak digunakan dalam industri petrokimia dan industri lainnya.
Di bawah sistem pembatasan harga yang diadopsi pada Maret, Pemerintah Korea Selatan menetapkan harga maksimum untuk produk bahan bakar yang dipasok kilang minyak ke SPBU dan distributor ritel setiap dua pekan, yang mencerminkan perubahan harga minyak internasional.
Dari anggaran tambahan Rp56,5 triliun tersebut, sebanyak 87,7 miliar won (Rp971,8 miliar) di antaranya akan digunakan untuk meningkatkan tingkat pengembalian biaya transportasi umum hingga 30 persen selama enam bulan, sebagai tindak lanjut dari sistem rotasi kendaraan wajib selama lima hari.
Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan sistem pembatasan kendaraan di sektor publik, sambil mendorong partisipasi sukarela dari sektor swasta dan mempromosikan penggunaan transportasi umum.
Kementerian mengatakan 9,7 triliun won (Rp107 triliun) lainnya akan digunakan untuk memperkuat keuangan pemerintah daerah secara signifikan.
Pengeluaran lainnya ialah 1,9 triliun won (Rp21 triliun) untuk kewirausahaan pemuda dan dukungan lapangan kerja, 500 miliar won (Rp5,5 triliun) untuk transisi energi terbarukan, serta 700 miliar won (Rp7,7 triliun) untuk stabilisasi rantai pasokan.
Anggaran tambahan itu diusulkan tanpa menerbitkan obligasi tambahan, dengan menggunakan 25,2 triliun won (Rp279 triliun) dari pendapatan pajak dan 1 triliun won (Rp11 triliun) dari dana publik.
“Pendapatan pajak tambahan ini berasal dari pertumbuhan ekonomi yang kuat yang dicapai di bawah pemerintahan saat ini, termasuk tingginya sektor semikonduktor dan kinerja pasar saham yang kuat,” kata Menteri Hong-keun.
Partai-partai oposisi juga telah sepakat untuk mengesahkan rancangan undang-undang anggaran tambahan tersebut pada sidang pleno yang dijadwalkan pada Jumat (3/4). (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY