Buka konten ini
PEMERINTAH mulai mengkaji skema efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengurangi hari operasional dari enam menjadi lima hari dalam sepekan. Kebijakan ini disebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa usulan tersebut berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya efisiensi di tengah tekanan ekonomi global.
“Kan biasanya seminggu enam hari, dia bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Dia bilang saja bisa Rp40 triliun setahun,” ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3).
Menurut Purbaya, langkah efisiensi ini bukan pemangkasan sepihak oleh Kementerian Keuangan, melainkan inisiatif internal BGN yang menilai masih terdapat ruang penghematan tanpa mengurangi substansi program.
Ia menegaskan, rencana tersebut masih bersifat awal dan tengah dibahas dalam forum koordinasi lintas kementerian, serta akan diumumkan secara resmi oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana.
“Ini bukan saya yang memotong, memang dari BGN sendiri karena mereka melihat masih bisa efisiensi,” katanya.
Purbaya menambahkan, potensi penghematan dari MBG tersebut belum termasuk dalam total efisiensi anggaran sebesar Rp81 triliun yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun untuk program MBG. Dari jumlah tersebut, Rp268 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga, khususnya BGN, sementara Rp67 triliun atau sekitar 20 persen disiapkan sebagai cadangan anggaran.
Di tengah wacana efisiensi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan, bahkan dalam kondisi krisis ekonomi sekalipun.
Menurutnya, program tersebut menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan gizi dan stunting yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah.
“Saya akan bertahan untuk sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.
Ia menekankan bahwa pemerintah masih memiliki ruang efisiensi di sektor lain tanpa harus mengorbankan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa program MBG mendapat perhatian internasional, termasuk dari lembaga global yang menilai program tersebut sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Dengan demikian, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan program sosial, agar manfaat MBG tetap optimal sekaligus tidak membebani anggaran negara secara berlebihan. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK