Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal alasannya tak memberi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Agrinas Pangan Nusantara yang memperoleh mandat untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sebagai gantinya, Agrinas Pangan justru diperbolehkan melakukan pinjaman jumbo senilai Rp240 triliun dari perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Namun tetap memperoleh keistimewaan, karena cicilan pembiayaan ke himbara akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui alokasi dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Purbaya, pilihan tersebut diambil untuk membatasi eksposur langsung terhadap APBN, sekaligus mendorong disiplin pembiayaan dari sisi perbankan.
“Nanti saya terekspos langsung kan (jika memberi PMN), kalau itu tagihan besar. Agrinas Pangan ini Koperasi Merah Putih ya? Kalau dia aja jeblok habis-habisan, saya habis-habisan, nggak unlimited loh,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, dikutip Selasa (24/3).
Mantan Ketua LPS ini menjelaskan, melalui skema pembiayaan Himbara, beban pemerintah dapat dikontrol secara lebih terukur. Di mana saat ini, pemerintah hanya perlu menanggung kewajiban pembayaran sekitar Rp40 triliun per tahun. “Kalau sekarang kan saya sudah pasti cuma bayar Rp40 triliun setiap tahun. Nanti yang nanggung kalau ada apa-apa, banknya sendiri. Kalau dia masih minjam selalu berlebih,” jelasnya.
Purbaya juga memaparkan bahwa total kebutuhan pembiayaan program tersebut mencapai sekitar Rp240 triliun dalam jangka waktu enam tahun. Skema cicilan tahunan dinilai lebih realistis dibandingkan harus menggelontorkan dana besar di awal melalui PMN. “Tapi kan sudah kelihatan Rp240 triliun panjang enam tahun, saya cicil Rp40 triliun,” tuturnya.
Meski ada pandangan bahwa skema ini berpotensi kurang efisien, Purbaya menilai pembayaran dana desa untuk pembangunan Koperasi Merah Putih justru memiliki potensi keuntungan.
Terlebih, kata dia, apabila Koperasi Merah Putih yang dibangun benar-benar dapat berjalan optimal. Pasalnya, potensi dana desa yang hilang pun sama besarnya jika tak ada program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
“Orang bilang mungkin tidak efisien. Tapi dibanding (anggaran) yang hilang dari dana desa, hampir sama. Malah saya bisa untung, kalau memang koperasinya hidup,” pungkasnya.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa pihaknya sejak awal sudah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk satu unit Koperasi Merah Putih. Dengan begitu secara total untuk sebanyak 80.000 unit koperasi kebutuhannya mencapai Rp240 triliun.
“Sudah budget kita ajukan dari awal. Untuk satu koperasi itu, untuk sarana-prasarana dan fisik gerainya itu Rp3 miliar semuanya. Jadi kita mengajukan anggarannya,” ujar Joao Angelo saat ditemui JawaPos.com di Kantornya, belum lama ini.
Dari pembiayaan yang diajukan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Dirut Agrinas Pangan membeberkan bahwa pihaknya baru memperoleh senilai Rp175 triliun atau sekitar 72,9 persen dari total sebesar Rp 240 triliun. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI