Buka konten ini
PERNYATAAN Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, yang menyebut investasi tetap bisa berjalan tanpa status Proyek Strategis Nasional (PSN), menuai kritik dari kalangan pelaku industri.
Himpunan Kawasan Industri (HKI) menilai, persoalan utama yang dihadapi Batam saat ini bukan sekadar status PSN, melainkan ketidakjelasan arah kebijakan pengelolaan kawasan ke depan.
Koordinator HKI Batam dan Karimun, Adhy Prasetyo Wibowo, mengatakan PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kebijakan nasional yang memiliki dasar hukum jelas serta menjadi instrumen penting dalam mendorong investasi.
“Saat ini di Batam terdapat dua PSN dan tiga KEK yang berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Adhy kepada Batam Pos, Selasa (17/3).
Namun, ia menilai pernyataan bahwa investasi tetap bisa berjalan tanpa PSN justru memunculkan pertanyaan baru di kalangan pelaku usaha.
Menurutnya, dunia industri kini kembali mempertanyakan arah kebijakan Batam ke depan, termasuk kejelasan visi dan posisi kawasan tersebut dalam peta investasi nasional.
“Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukan sekadar status, tetapi kejelasan visi, misi, dan arah kebijakan pengelolaan Batam,” ujarnya.
Adhy menjelaskan, PSN dan KEK berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan keterlibatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sementara BP Batam juga berada dalam koordinasi kementerian yang sama.
Karena itu, menurut dia, sinkronisasi kebijakan menjadi hal yang krusial agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan.
“Jika arah kebijakan tidak jelas, ini berpotensi mengganggu kepercayaan investor dan pelaku usaha,” tegasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Batam juga dihadapkan pada tekanan eksternal, mulai dari kenaikan biaya logistik global akibat konflik geopolitik hingga lonjakan harga gas industri yang berdampak langsung pada biaya produksi manufaktur.
Dunia usaha pun berharap pemerintah menghadirkan dukungan konkret, terutama dalam menciptakan kemudahan berusaha (ease of doing business), melalui kepastian regulasi, percepatan perizinan, serta pemberian insentif.
“Perlu diingat, industri manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi Batam,” katanya.
Ia menambahkan, keberlangsungan industri yang telah lama beroperasi harus dijaga, terutama di kawasan utama seperti Batamindo Industrial Park, Kabil Industrial Estate, dan Panbil Industrial Estate, termasuk sektor manufaktur minyak dan gas.
Dengan kepastian kebijakan dan stabilitas regulasi, HKI berharap iklim investasi di Batam tetap terjaga.
“Kami dari dunia usaha menunggu kepastian visi dan misi Batam dari regulator,” tutupnya.
Apresiasi Investasi, Ekonomi Batam Tumbuh 7,49 Persen
Sementara itu, BP Batam menggelar Apresiasi Kolaborasi Investasi 2026 di Ballroom Hotel Grand Mercure, Batam Center, Senin (16/3). Kegiatan ini menjadi ajang penghargaan bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam mendorong investasi dan pembangunan ekonomi di Batam.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan capaian pembangunan Batam merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga iklim investasi yang kondusif.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendorong kemajuan ekonomi Batam,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan IV 2025 mencapai 7,49 persen secara tahunan (year on year). Sepanjang 2025, ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam tercatat sebesar Rp253,6 triliun, mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Selain itu, sejumlah indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025 atau sekitar 68 ribu jiwa.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam menempati posisi tertinggi di Kepulauan Riau, peringkat kelima di Sumatera, serta peringkat ke-27 secara nasional dari 514 kabupaten dan kota.
Amsakar menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jika ekonomi meningkat tetapi kemiskinan dan pengangguran tidak turun, tentu tidak menjadi kebanggaan. Namun ketika semuanya bergerak selaras, berarti pembangunan berada di jalur yang tepat,” katanya.
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.
Realisasi investasi Batam sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun, melampaui target pemerintah pusat sebesar Rp60 triliun atau 118 persen dari target.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 7,68 persen pada 2024 menjadi 7,57 persen pada 2025.
“Capaian ini menunjukkan kerja bersama yang kita bangun telah memberikan hasil nyata bagi penguatan ekonomi Batam,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada 2026 dunia usaha menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, gangguan rantai pasok, hingga kenaikan biaya energi dan logistik.
Dalam kondisi tersebut, Batam perlu menjaga kepercayaan investor dan memperkuat tata kelola investasi.
Fary juga menyoroti potensi sektor maritim sebagai penopang ekonomi Batam ke depan. Melalui PP Nomor 47 Tahun 2025, cakupan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam diperluas dari 80 pulau menjadi 122 pulau.
Saat ini, Batam memiliki lebih dari 135 perusahaan galangan kapal, atau lebih dari 60 persen dari total sekitar 200 galangan kapal di Indonesia.
“Tahun 2026 menjadi fase penting bagi Batam dalam menjalankan peran sebagai operator investasi pemerintah,” katanya. (***)
Reporter : M. SYA’BAN – ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK