Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memunculkan kekhawatiran terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pasalnya, rangkaian awal keberangkatan jemaah haji dijadwalkan dimulai dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.
Meski demikian, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan hingga saat ini belum ada perubahan rencana penyelenggaraan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Heni Hamidah mengatakan pihaknya juga belum menerima informasi mengenai kemungkinan perubahan jadwal atau skema penyelenggaraan haji dari otoritas Saudi.
“Jadi sampai saat ini pelaksanaan ibadah haji masih tetap sebagaimana yang direncanakan dan belum ada skenario lain dari Arab Saudi,” ujarnya.
Karena itu, masyarakat khususnya calon jemaah haji diminta tetap tenang dan tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pembatalan atau penundaan pelaksanaan ibadah haji.
“Kalaupun nanti ada perkembangan lebih lanjut tentunya akan disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” kata Heni.
Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas
Sementara itu, Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi ujian bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Terlebih, penyelenggaraan haji tahun ini merupakan yang pertama kali dikelola oleh kementerian tersebut.
Ia menegaskan bahwa keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Di sisi lain, pembatalan pengiriman jemaah secara sepihak juga berpotensi menimbulkan dampak besar, termasuk penumpukan antrean atau waiting list ibadah haji di Indonesia.
Selain itu, dana triliunan rupiah yang telah dibayarkan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji seperti penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan masyair akan menjadi persoalan apabila terjadi pembatalan. “Oleh karena itu, Kemenhaj harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan,” ujar Mustolih.
Menurutnya, kebijakan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggara ibadah haji tetap menjadi acuan utama. Saudi dapat saja tetap melaksanakan haji seperti biasa atau menerapkan pembatasan seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.
“Sampai hari ini Pemerintah Arab Saudi masih menyatakan sangat siap menyelenggarakan ibadah haji. Tapi Kemenhaj harus berani meminta jaminan keamanan atas ratusan ribu jemaah Indonesia yang akan berangkat,” tegasnya.
Mustolih juga meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif bersama DPR, Kemenlu, Badan Intelijen TNI, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum mengambil keputusan terkait penyelenggaraan haji.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan sikap negara-negara pengirim jemaah haji lainnya seperti Malaysia, Yaman, Pakistan, Turki, dan negara-negara Asia lainnya agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek.
Konflik Timur Tengah Memanas
Diketahui, konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel masih terus berlangsung. Selain melancarkan serangan ke Tel Aviv, Iran juga disebut menargetkan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Pada Sabtu (14/3), Arab Saudi dilaporkan berhasil mencegat sedikitnya delapan pesawat tanpa awak (drone) yang dikirim Iran.
Mengutip laporan Anadolu Agency, Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mengaktifkan pencegatan terhadap sejumlah drone yang memasuki wilayah timur negara tersebut.
Sementara itu, laporan The Wall Street Journal pada Jumat (13/3) menyebut lima pesawat pengisian bahan bakar milik Angkatan Udara Amerika Serikat mengalami kerusakan di Pangkalan Udara Prince Sultan, Arab Saudi.
Salah satu sumber menyebut kerusakan tersebut diduga terkait serangan rudal Iran yang menargetkan pangkalan militer tersebut dalam beberapa hari terakhir. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK