Buka konten ini
PEMERINTAH melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah, khususnya dampak konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Di tengah memanasnya situasi geopolitik tersebut, muncul wacana kemungkinan penundaan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan opsi penundaan haji perlu dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri.
“Ya tentu nanti kita lihat perkembangan situasi di sana. Keputusan juga akan diambil berdasarkan diskusi dan masukan dari teman-teman Kemenlu dan pihak terkait lainnya,” kata pria yang karib disapa Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).
Meski demikian, ia menegaskan hingga saat ini pemerintah tetap melanjutkan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hal itu karena Pemerintah Arab Saudi masih memberikan respons positif terkait pelaksanaan haji tahun mendatang.
“Tapi sampai hari ini persiapan tetap berjalan,” ujarnya.
Menurutnya, Kemenhaj juga telah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat dinamika konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
Namun demikian, Gus Irfan berharap berbagai skenario tersebut tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan calon jemaah.
“Tapi nanti saya kira tidak perlu terlalu penting untuk diekspos ke calon jemaah. Nanti akan menimbulkan kegaduhan,” katanya.
DPR Minta Koordinasi Diperkuat
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menegaskan hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan penjelasan resmi terkait kemungkinan penundaan pelaksanaan ibadah haji 2026. Meski begitu, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah terus dipantau secara ketat.
Abidin menyatakan Komisi VIII DPR tetap optimistis penyelenggaraan haji 2026 akan berjalan sesuai rencana. Ia menilai belum ada kebijakan resmi dari otoritas Arab Saudi yang membatasi pelaksanaan ibadah haji, seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi guna memastikan kejelasan informasi bagi calon jemaah.
“Kami di Komisi VIII terus mengawal persiapan haji 2026 secara menyeluruh, termasuk aspek regulasi, teknis, pembiayaan, serta kesiapan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” kata Abidin kepada wartawan.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IX itu meminta pemerintah memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, sekaligus memastikan pelayanan kepada jemaah tetap optimal tanpa mengurangi kuota maupun kualitas layanan.
Komisi VIII DPR, lanjutnya, berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dapat berlangsung aman dan nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh calon jemaah haji Indonesia.
“Masyarakat diminta tetap tenang karena belum ada indikasi konflik yang akan mengganggu wilayah suci Makkah dan Madinah,” ujarnya.
Kepulangan Terkendala, 14 Ribu Jemaah Umrah Berpotensi Overstay
Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan sebanyak 50.374 jemaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sekitar 14.115 jemaah diperkirakan berpotensi mengalami overstay atau tertahan lebih lama dari jadwal kepulangan.
Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu menjelaskan, para jemaah tersebut berangkat melalui berbagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Tercatat ada 1.239 PPIU yang berkaitan dengan keberadaan jemaah umrah yang saat ini masih berada di Tanah Suci.
“Kami sudah memanggil semua PPIU yang terkait dengan ini,” ujar Gus Irfan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).
Menurutnya, potensi overstay tersebut berkaitan dengan kendala kepulangan jemaah, terutama bagi mereka yang menggunakan penerbangan dengan rute transit.
Meski terdapat potensi keterlambatan kepulangan, pemerintah memastikan kondisi keamanan di Arab Saudi tetap aman dan kondusif.
Berdasarkan laporan dari perwakilan pemerintah Indonesia serta hasil koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, situasi di sejumlah kota utama seperti Jeddah, Makkah, dan Madinah masih stabil.
Para jemaah umrah yang berada di wilayah tersebut juga dilaporkan masih dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa gangguan berarti.
Sementara itu, hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat indikasi meredanya konflik di kawasan Timur Tengah. Kondisi keamanan regional masih dinilai dinamis dan perlu terus dipantau.
“Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah, yang dijadwalkan dimulai dengan keberangkatan jemaah pada 22 April mendatang,” kata Gus Irfan.
Pemerintah saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kepulangan jemaah umrah dapat berjalan lancar sekaligus meminimalkan dampak terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK