Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tidak dirancang sebagai program bisnis. Program ini lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya kelompok miskin.
Menurut Nanik, gagasan tersebut berawal dari pengalaman pribadi Prabowo pada 2012 ketika melihat langsung kondisi warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu, Prabowo menyaksikan warga mengais sisa makanan dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan bersama keluarga mereka.
“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo menganggap Program MBG bukan berorientasi bisnis,” kata Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3).
Nanik menjelaskan, Program MBG dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG. Prioritas diberikan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Kebijakan tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga mendapat dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka.
“Di awal, mau tidak mau mitra itu dalam bentuk CV atau PT, tetapi harus berada di bawah yayasan. Yayasan pun ada syaratnya, yakni yayasan pendidikan, sosial, atau keagamaan. Mengapa? Karena Pak Prabowo berpikir yayasan-yayasan ini sudah membantu negara, tetapi tidak punya cukup dana. Diharapkan insentif yang ada bisa digunakan untuk membenahi pondok atau sekolah mereka, karena kebutuhan makan sudah dipenuhi negara,” jelasnya.
Namun dalam perkembangannya, Nanik mengakui muncul sejumlah pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan semata-mata untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, ada pihak yang mengelola banyak dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.
“Hal di luar dugaan terjadi. Sampai Juni–Juli masih on track, kebanyakan adalah yayasan yang benar-benar murni. Tetapi ketika target program dipercepat, muncullah ‘ternak-ternak yayasan’. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ungkapnya.
Menurut Nanik, kondisi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program. Dalam beberapa kasus, pengelolaan dapur lebih berorientasi pada keuntungan sehingga aspek fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.
“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena yang muncul bukan yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan, melainkan pengusaha berkedok yayasan. Orientasinya bisnis. Akibatnya fasilitas pun tidak dipikirkan; diminta AC susah, peralatan rusak tidak diganti karena dihitung sebagai biaya bisnis,” ujarnya.
Karena itu, Nanik menegaskan BGN akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara Program MBG. Kontrak kerja sama dengan mitra pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
“Mereka lupa, kontraknya hanya satu tahun dan bisa tidak diperpanjang. Sewaktu-waktu kerja sama bisa kami sudahi. Kami akan luruskan kembali bahwa MBG bukan bisnis, melainkan program kemanusiaan dan investasi sosial. Kalau ada yang hanya berpikir soal uang, nanti akan kami hentikan. Evaluasi akan terus dilakukan,” tegasnya. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK