Buka konten ini
TEHERAN (BP) – Perang selama 12 hari pada tahun lalu yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel menjadi pelajaran penting bagi Iran. Terutama terkait strategi penggunaan amunisi, baik dari sisi ketersediaan maupun efektivitasnya.
Karena itu, dalam lima hari pertama perang yang dipicu serangan AS dan Israel ke wilayah Iran pada Sabtu (28/2) pekan lalu, Teheran lebih banyak menggunakan drone Shahed yang relatif murah untuk menyerang berbagai fasilitas militer AS di kawasan Teluk Persia.
Sementara itu, misil balistik yang lebih canggih dan mahal biaya produksinya hanya digunakan untuk menyerang wilayah Israel atau target tertentu lainnya.
Strategi tersebut sejauh ini dinilai cukup efektif. Serangan ribuan drone Shahed memicu kepanikan di negara-negara sekutu AS di kawasan Teluk. Di sisi lain, serangan misil balistik juga membuat sirene tanda bahaya berkali-kali berbunyi di Israel, meskipun wilayah udara negara tersebut dilindungi sistem pertahanan udara Iron Dome.
Bahnem Ben Taleblu dari Foundation for Defense of Democracies menyebut Iran diperkirakan memiliki sekitar 2.000 misil sebelum perang, serta stok drone dalam jumlah yang lebih besar.
“Terlihat jelas mereka belajar dari Perang 12 Hari. Iran menggunakan drone untuk menyerang dan merusak sistem pertahanan udara sekutu AS, serta memakai misil untuk memaksa Israel menghabiskan stok penangkal rudal mereka,” kata Taleblu.
Mengutip Middle East Eye, kepanikan negara-negara sekutu di kawasan Teluk justru memunculkan persoalan baru bagi AS. Negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab membutuhkan sistem pertahanan udara tambahan untuk mengantisipasi serangan Iran.
Namun, stok persenjataan AS yang memasok sistem pertahanan udara bagi negara-negara tersebut dilaporkan mulai menipis. Bahkan, menurut laporan Washington Post, Amerika Serikat sendiri juga mengalami keterbatasan stok persenjataan canggih.
Akibatnya, militer AS mulai menggunakan persenjataan dengan spesifikasi yang lebih rendah dibandingkan yang selama ini digunakan.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut langkah tersebut diambil karena sistem pertahanan udara Iran sudah mengalami penurunan kemampuan setelah dibombardir bersama Israel.
“Dengan sepenuhnya mengontrol wilayah udara, kami akan menggunakan bom seberat 500 pound, 1.000 pound, dan 2.000 pound yang dilengkapi GPS maupun laser,” kata Hegseth.
Sebelumnya, AS lebih sering menggunakan misil yang ditembakkan dari kapal perang atau daratan. Jenis senjata tersebut dinilai lebih aman karena tidak melibatkan pilot, tetapi biaya produksinya mahal dan membutuhkan waktu lama.
Boros Penggunaan Amunisi
Menipisnya stok persenjataan canggih AS juga dikaitkan dengan kebijakan Presiden Donald Trump pada periode keduanya yang melancarkan berbagai operasi militer di sejumlah negara.
Sejak kembali berkuasa, pemerintahan Trump dilaporkan telah melakukan operasi militer di tujuh negara, yakni Irak, Iran, Nigeria, Somalia, Suriah, Venezuela, dan Yaman.
Selain itu, sebagian persenjataan juga dikirim ke Ukraina yang tengah berperang dengan Rusia. Sebagian lainnya digunakan dalam operasi pemberantasan jaringan narkoba di Amerika Latin.
Situasi tersebut membuat Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, disebut-sebut pernah menolak rencana serangan terhadap Iran karena khawatir terhadap menipisnya stok amunisi serta terbatasnya dukungan sekutu.
Meskipun kabar tersebut dibantah Trump, tiga sumber yang diwawancarai Washington Post menyebut stok persenjataan canggih AS, seperti rudal Patriot dan sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), hanya tersisa untuk hitungan hari.
“Yang paling mengejutkan Presiden Donald Trump adalah serangan Iran terhadap negara-negara Teluk yang menjadi sekutu AS. Hal itu dinilai sulit dipercaya,” ujar seorang mantan pejabat intelijen AS kepada Middle East Eye.
Guncang Stabilitas Iran, CIA Persenjatai Kelompok Kurdi
Serangan udara dan laut dinilai belum cukup untuk melumpuhkan Iran. Karena itu, Amerika Serikat dan Israel dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi operasi darat untuk mengguncang stabilitas negara tersebut.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin komunikasi dengan kelompok pemberontak Kurdi. Namun, rencana tersebut diduga sudah terdeteksi oleh pemerintah Iran.
Media Iran, Press TV, seperti dikutip Al Jazeera pada Kamis (5/3), melaporkan militer Iran telah menyerang “pasukan separatis anti-Iran”. Laporan tersebut tidak menyebutkan lokasi pasti serangan.
Video yang diunggah Press TV di platform X menunjukkan ledakan yang menerangi langit malam selama operasi tersebut berlangsung.
Sebelumnya, sejumlah ledakan juga dilaporkan terjadi di Provinsi Sulaimaniyah di timur laut Irak yang berbatasan dengan wilayah barat Iran. Menurut media lokal, sedikitnya empat ledakan terdengar di wilayah tersebut.
Sumber setempat menyebut ledakan itu merupakan bagian dari serangan yang menargetkan markas Komala, kelompok bersenjata Kurdi Iran yang berbasis di Irak.
Etnis Kurdi sendiri tersebar di tiga negara, yakni Iran, Irak, dan Turki. Di beberapa wilayah, kelompok ini kerap berada dalam posisi marginal sehingga sebagian memilih mengangkat senjata.
Kementerian Intelijen Iran menyatakan serangan tersebut menargetkan pos-pos kelompok separatis yang diduga berupaya memasuki wilayah Iran melalui perbatasan barat.
Pemerintah Iran juga mengklaim operasi tersebut menyebabkan kelompok bersenjata itu mengalami kerugian besar.
Kontak dengan AS
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kelompok oposisi Kurdi Iran terkait laporan rencana operasi darat dari wilayah Irak menuju Iran.
Namun, pada Selasa (3/3), sejumlah media AS melaporkan bahwa Gedung Putih tengah mengeksplorasi opsi untuk mendukung faksi oposisi Kurdi sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan rezim di Teheran.
CNN melaporkan bahwa CIA sedang berupaya mempersenjatai kelompok Kurdi untuk memicu pemberontakan.
Seorang pejabat senior Kurdi Iran mengatakan kelompok bersenjata tersebut diperkirakan akan terlibat dalam operasi darat di wilayah barat Iran dalam beberapa hari ke depan.
CNN juga menyebut pemerintahan Donald Trump telah melakukan komunikasi dengan Mustafa Hijri, presiden Partai Demokrat Kurdistan Iran.
Beberapa sumber Kurdi mengonfirmasi adanya diskusi tersebut. Sementara sumber lain menyebut hanya terjadi pertemuan daring antara anggota Kongres AS dan para pemimpin Kurdi. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK