Buka konten ini
BATAM (BP) – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 resmi digelar di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Kamis (5/3). Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan keluarga serta menurunkan angka stunting menuju Indonesia Emas 2045.
Rakorda mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat I Kantor Perwakilan BKKBN Kepri dengan skema hybrid meeting yang diikuti sekitar 200 peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai mitra kerja.
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) Kemendukbangga/BKKBN, Nopian Andusti, turut hadir secara daring. Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa daerah memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi Program Bangga Kencana.
“Daerah adalah garda terdepan keberhasilan program Bangga Kencana. Rakorda ini menunjukkan adanya akselerasi, sehingga hasil Rakornas harus segera diterjemahkan menjadi gerakan nyata di daerah yang kontekstual,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai provinsi dengan karakter geografis kepulauan yang unik, Kepulauan Riau membutuhkan pendekatan program yang lebih adaptif agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif.
Forum Rakorda ini juga menegaskan komitmen Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Bangga Kencana di daerah.
Upaya tersebut dinilai penting dalam menghadapi tantangan bonus demografi sekaligus meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Rohina, mengatakan Rakorda juga menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program tahun sebelumnya sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan keluarga ke depan.
“Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kinerja Program Bangga Kencana Tahun 2025 sekaligus menyelaraskan kebijakan prioritas nasional dengan strategi pembangunan keluarga di daerah,” ujarnya.
Rohina memaparkan sejumlah capaian kinerja tahun 2025 yang dinilai cukup baik. Pada level tujuan, indikator Total Fertility Rate (TFR) dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) tercatat mencapai rasio di atas 100 persen.
Sementara pada level strategis, empat dari enam indikator utama tercapai optimal, yakni Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan sebesar 103,17 persen, Proporsi Kebutuhan KB Modern Terpenuhi 94,58 persen, Indeks Pembangunan Keluarga atau i-Bangga sebesar 111,67, serta Indeks Partisipasi Masyarakat sebesar 104,34 persen.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu mendapat perhatian, di antaranya tingkat kehamilan tidak diinginkan yang baru mencapai 65,94 persen serta Angka Kelahiran Remaja usia 15–19 tahun yang berada di angka 88,8 persen.
Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2025 tercatat sebesar 85,64 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 87,92 persen.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar Rp12,33 miliar yang dialokasikan ke tujuh kabupaten/kota.
“Kami berharap pada tahun 2026 capaian output maupun penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Rohina. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
Editor : GALIH ADI SAPUTRO