Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya isu kesehatan jiwa anak dan remaja menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Kepala daerah diharapkan memberikan dukungan penuh, termasuk menyediakan anggaran melalui APBD.
“Kalau ingin program ini berjalan, anggarannya harus dialokasikan sejak perencanaan APBD,” ujar Mendagri saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Tito menyadari kemampuan fiskal tiap daerah berbeda. Bagi daerah dengan keterbatasan anggaran, intervensi dari pemerintah pusat diperlukan agar program tetap terlaksana. Selain itu, ia menekankan pentingnya pemahaman para kepala daerah agar dukungan yang diberikan efektif.
Untuk itu, Mendagri mengusulkan pertemuan virtual khusus dengan para kepala daerah. “Nanti kita undang supaya mereka wajib hadir,” kata dia.
Kemendagri juga akan memastikan isu kesehatan jiwa anak dan remaja masuk dalam APBD. Surat edaran terkait peran Pemda akan diterbitkan, dengan keterlibatan kementerian maupun lembaga terkait, seperti KemenPPPA, Kemenkes, dan Kemenko PMK.
Selain itu, Mendagri mendorong pemberian penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa secara optimal, sebagai motivasi Pemda untuk serius menanganinya.
Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kominfo Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan KB Wihaji, Menteri PPPA Arifah Fauzi, dan Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.
Di akhir pertemuan, sembilan menteri menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO