Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Upaya menjaga daya beli masyarakat perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai kesempatan kerja menjadi faktor penting untuk menahan tekanan terhadap konsumsi masyarakat.
“Kebijakan pemerintah perlu fokus pada memperkuat pendapatan kelas menengah melalui penciptaan pekerjaan produktif di sektor manufaktur dan jasa modern,” kata Rizal dilansir Antara, Kamis (5/3).
Menurut Rizal, penurunan kelas menengah di Indonesia lebih banyak dipicu oleh tekanan biaya hidup dibanding perubahan gaya hidup.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 9-10 juta kelas menengah (middle class) turun ke kategori calon kelas menengah (aspiring middle class) dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.
“Kondisi ini terjadi ketika biaya kebutuhan dasar terutama pangan, perumahan, pendidikan, dan transportasi yang cenderung naik lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan riil,” jelas Rizal.
Pada saat yang sama, lanjut dia, konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 53–54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) mulai me lambat. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup telah menggerus daya beli kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi domestik.
Maka dari itu, pemerintah perlu menekan biaya hidup melalui stabilisasi harga pangan, efisiensi rantai pasok, serta kebijakan perumahan dan transportasi yang lebih terjangkau.
Di sisi lain, Rizal juga menyoroti persoalan yang lebih struktural. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti penciptaan pekerjaan berkualitas dengan upah tinggi.
Banyak tenaga kerja masih terserap di sektor informal yang porsinya sekitar 59–60 persen dari total pekerja, sehingga peningkatan pendapatan relatif terbatas. Akibatnya, ketika inflasi kebutuhan dasar meningkat, daya beli kelas menengah menjadi lebih rentan.
Untuk itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. Secara paralel, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih ramah kelas menengah, seperti insentif pajak dan penguatan jaminan sosial. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI