Buka konten ini
MANILA (BP) – Suhu politik Filipina kembali memanas. DPR Filipina, Selasa (4/3), secara resmi meminta Wakil Presiden Sara Duterte memberikan tanggapan atas sejumlah aduan pemakzulan yang dialamatkan kepadanya.
Langkah itu diambil setelah Komite Kehakiman DPR menilai terdapat dasar atas berbagai tudingan, mulai dari kekayaan yang tak dapat dijelaskan, dugaan penyalahgunaan dana publik, hingga ancaman terbuka terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Sara merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte dan digadang-gadang sebagai kandidat kuat dalam pemilihan presiden 2028. Ia bahkan telah menyatakan niat maju dalam kontestasi tersebut. Pada 2025, ia sempat menghadapi upaya pemakzulan serupa, namun Mahkamah Agung membatalkannya karena dinilai melanggar perlindungan konstitusional.
Strait Times menulis, jika dalam persidangan di Senat nanti ia terbukti bersalah, Sara bisa dicopot dari jabatan dan dilarang menduduki posisi publik apa pun di masa mendatang.
Hingga berita ini disusun, tim kuasa hukumnya belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Pemungutan suara di Komite Kehakiman DPR berlangsung di tengah retaknya hubungan dua pemimpin yang sama-sama berasal dari dinasti politik berpengaruh. Keduanya sempat berpasangan dan memenangkan pemilu 2022, namun belakangan justru terlibat perseteruan terbuka.
Sebelum DPR memutuskan apakah proses pemakzulan akan berlanjut ke tahap persidangan, lembaga itu akan mempelajari jawaban Sara atas tudingan yang ada—jika ia menyampaikannya—serta respons dari para pelapor.
Adapun isi aduan terhadap Sara mencakup dugaan penyalahgunaan dana rahasia, praktik suap, kepemilikan harta tak wajar. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO