Buka konten ini
KETUA Komisi V DPR RI, Lasarus, memastikan DPR RI tidak pernah mengajukan usulan penutupan gerai Alfamart dan Indomaret di seluruh Indonesia. Ia menilai informasi yang beredar di media sosial soal dukungan DPR terhadap penutupan dua jaringan ritel tersebut sebagai kabar bohong dan sarat tendensi.
“Saya sampaikan, dan bisa dicek melalui rekaman rapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ada satu pun pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret ditutup. Kesimpulan rapat juga akan kami lampirkan sebagai dokumen resmi,” ujar Lasarus kepada wartawan, Senin (23/2).
Ia menjelaskan, narasi tersebut muncul dari unggahan Instagram yang menampilkan foto Ketua DPR RI, Puan Maharani, seolah-olah menyatakan DPR mendukung penutupan minimarket tersebut.
“Dalam unggahan itu ditampilkan Ibu Puan Maharani yang sangat saya hormati. Saya tegaskan, yang menyampaikan pandangan soal sebaran Alfamart dan Indomaret adalah saya, bukan Ibu Puan Maharani,” katanya.
Lasarus menduga unggahan tersebut dibuat pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kepentingan tertentu.
“Sekali lagi, unggahan Instagram bertuliskan ‘DPR dukung Menteri Desa tutup Alfamart-Indomaret demi koperasi desa’ adalah hoaks dan tendensius,” tegasnya.
Menurut dia, pandangannya dalam rapat didasari aspirasi masyarakat, khususnya pedagang toko kelontong yang mengaku kesulitan bersaing dengan ekspansi ritel modern hingga ke desa-desa.
Ia mengusulkan pembatasan operasional gerai Alfamart dan Indomaret hanya sampai tingkat kabupaten dan kecamatan, bukan penutupan total. Tujuannya agar distribusi kebutuhan pokok di desa dan dusun dapat memberi ruang bagi pedagang lokal, BUMDes, maupun koperasi desa.
“Saya mengusulkan agar Alfamart dan Indomaret cukup beroperasi sampai kabupaten dan kecamatan. Rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun sebaiknya memberi kesempatan kepada pedagang sembako, BUMDes, atau koperasi desa,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah berjalan optimal, maka penyebaran minimarket di desa sebaiknya dihentikan.
“Saya setuju sekali di forum terhormat ini, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” kata Yandri dalam rapat bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).
Ia menilai pemerintah perlu berpihak pada masyarakat desa dengan memastikan Kopdes Merah Putih tidak terpinggirkan oleh dominasi ritel modern.
Senada, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga mengimbau pengelola ritel modern agar tidak menambah gerai baru di wilayah pedesaan demi memperkuat peran koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal.
“Stop bikin ritel modern di desa. Biarkan koperasi desa yang memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Ferry. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO