Buka konten ini
BATAM (BP) — Satu tahun lalu, babak baru pemerintahan Kota Batam resmi dimulai. Pelantikan Amsakar Achmad sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, bersama Li Claudia Chandra sebagai Wakil Wali Kota Batam dan Wakil Kepala BP Batam pada 20 Februari 2025, menandai lahirnya sebuah konfigurasi kepemimpinan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Batam.
Untuk pertama kalinya, kendali politik pemerintahan daerah berjalan beriringan secara penuh dengan otoritas strategis Badan Pengusahaan Batam—lembaga yang memegang kewenangan krusial dalam pengelolaan lahan, perizinan, serta pengembangan kawasan ekonomi. Integrasi kepemimpinan ini bukan sekadar perubahan struktur administratif, melainkan eksperimen besar tata kelola pemerintahan yang sejak awal memantik harapan tinggi, sekaligus kehati-hatian publik.
Satu tahun tentu belum cukup untuk menilai keberhasilan secara utuh. Bagi Batam, tahun pertama kepemimpinan Amsakar–Li Claudia bukan hanya soal capaian program, melainkan tentang membangun fondasi kepercayaan—bahwa sejarah baru yang dijanjikan benar-benar bergerak dari wacana menuju kenyataan.
Selain itu, upaya pemenuhan kebutuhan publik juga terus dikebut. Termasuk di antaranya, pemenuhan target 15 program prioritas Amsakar-Li sebagai langkah strategis mewujudkan visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara.
Program tersebut mencakup optimalisasi pengembangan dan pelayanan air bersih serta penanganan banjir. Di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, pemerintah menghadirkan pengobatan gratis bagi masyarakat ber-KTP Batam dan peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta bantuan untuk lanjut usia.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, disiapkan pinjaman modal tanpa bunga hingga Rp20 juta bagi UMKM, peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif, serta penguatan investasi dan pengembangan destinasi MICE.
Di sektor pendidikan, pemerintah menyediakan seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP, beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat hinterland dan siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta pembangunan sekolah dan ruang kelas baru.
Penataan transportasi publik juga menjadi fokus melalui pengembangan BRT dan pembangunan LRT, disertai percepatan pembangunan jalan lingkar. Selain itu, pemerintah akan membangun pusat seni dan budaya di setiap kota, memperkuat pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok, serta menerapkan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
Secara keseluruhan, kelima belas program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi, serta mewujudkan Batam yang lebih maju dan berkelanjutan
Dalam evaluasi satu tahun kepemimpinannya yang disampaikan melalui podcast Batam Pos pada Sabtu (14/2), Amsakar Achmad memaparkan sejumlah capaian di sektor strategis. Dari sisi makro, kinerja ekonomi daerah menunjukkan tren positif. Target awal indeks kinerja yang ditetapkan pada angka 60 berhasil dilampaui, dengan realisasi mencapai 69,3 atau sekitar 115,5 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Batam pada 2025 tercatat turun dari 7,68 persen menjadi 7,57 persen. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan signifikan, dari 4,85 persen menjadi 3,8 persen.
Salah satu indikator paling konkret dari kinerja satu tahun kepemimpinan ini tercermin pada capaian pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam tercatat meningkat dari 83,53 menjadi 83,8—menempatkan Batam sebagai salah satu daerah dengan IPM tertinggi secara nasional. Kenaikan ini dipandang sebagai refleksi dari perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, meski tantangan ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah jangka menengah.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Batam masuk kategori daerah dengan pertumbuhan investasi atraktif dan meraih tiga penghargaan dari pemerintah pusat terkait kinerja penanaman modal. Pemerintah daerah juga gencar melakukan promosi melalui media nasional serta menjalin komunikasi dengan pejabat Singapura, termasuk Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan, untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi lintas negara.
Untuk 2026, target investasi diproyeksikan meningkat dari kisaran Rp69–70 triliun menjadi Rp72–75 triliun. Dengan dukungan ketersediaan lahan dari BP Batam, pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan bergerak dari sekitar 7 persen menuju 7,2 persen.
“Kalau kita lihat dari sisi investasi dan iklim ekonomi, kita cukup optimistis,” ujar Amsakar.
Di balik capaian ekonomi tersebut, pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan layanan dasar yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pada sektor persampahan, Amsakar menggambarkan persoalan yang dihadapi tidak sederhana karena mencakup seluruh rantai penanganan, dari hulu hingga hilir.
Di sisi hulu, keterbatasan armada dan kondisi kendaraan yang sebagian tidak lagi prima menghambat ritme pengangkutan. Sementara di hilir, tekanan terbesar berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kapasitasnya kian terbatas.
“Soal pengelolaan sampah, yang membuat kesulitan itu adalah armada dan tata kelola secara keseluruhan. Kompleksitasnya ada di semua titik, baik di hulu maupun di hilir,” kata Amsakar.
Sejumlah kendaraan dilaporkan dalam kondisi setengah layak bahkan rusak. Untuk membangun kesadaran publik, Amsakar menginisiasi sayembara pembuatan video tentang praktik pembuangan sampah sembarangan, dengan hadiah Rp5 juta dari dana pribadi. Langkah ini diikuti apel sekitar 950 petugas kebersihan di Alun-alun Bukit Raya.
“Saya berikan pemahaman bahwa Batam ini beranda depan Republik. Tolong kita jaga citra negeri ini, citra kota ini,” ujarnya.
Saat ini, pengelolaan sampah masih menggunakan metode open dumping. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup, sistem tersebut diarahkan beralih ke metode landfill. Fokus penanganan berada di Zona B TPA, dengan ketinggian timbunan mencapai sekitar 20 meter dan estimasi volume 7,5 juta ton.
Sebagai langkah taktis, pembuangan sementara dialihkan ke Zona A sembari dilakukan perapihan Zona B. Pemerintah juga menggandeng pelaku usaha untuk membantu penyediaan armada, serta menyiapkan skema pengelolaan lanjutan melalui kemitraan swasta maupun pengelolaan mandiri.
Di sektor air bersih, pemerintah menyiapkan adendum kerja sama dengan PT Moya Indonesia untuk memperluas ruang lingkup layanan. Selama ini, kerja sama lebih banyak berfokus pada suplai air, sementara aspek lain dalam sistem belum sepenuhnya tertangani.
Penurunan debit air baku akibat berkurangnya daerah tangkapan dan faktor cuaca berhadapan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan industri. Evaluasi awal menunjukkan sedikitnya 18 wilayah masuk kategori stress area.
Untuk jangka pendek, pemerintah menyiapkan sekitar 100 armada tangki air guna menjaga kontinuitas pasokan, terutama menjelang Ramadan. Sementara strategi jangka menengah dan panjang diarahkan pada peningkatan kapasitas instalasi dan pembenahan jaringan melalui proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 18 titik.
Amsakar menegaskan, ketersediaan air bersih dan keandalan listrik menjadi pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modal di Batam—sekaligus indikator keberhasilan pelayanan dasar bagi masyarakat. (*)
LAPORAN : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK