Buka konten ini
BATAM (BP) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 69 kali sepanjang 2026. Program ini digelar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.
Perum Bulog Cabang Batam memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan GPM sebagai bagian dari mandat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Batam, Guido XL Pereira, mengatakan keterlibatan Bulog dalam GPM merupakan upaya konkret mengendalikan gejolak harga di pasaran.
“Bulog berkomitmen penuh mendukung GPM 2026 sebagai bagian dari mandat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan,” ujarnya, Kamis (12/2).
Untuk pelaksanaan GPM di Tanjungpinang, Bulog menyiapkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 2 ton, beras premium 1 ton, serta Minyak Kita 50 dus.
Sementara di Batam, GPM digelar pada 9–13 Februari di dua titik berbeda setiap harinya dengan melibatkan distributor dan pelaku usaha setempat. Selama kegiatan di Batam, Bulog mengalokasikan beras SPHP 2 ton, beras premium 1 ton, dan Minyak Kita 20 dus.
“Ini bentuk dukungan kami agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau,” kata Guido.
Dalam kegiatan tersebut, harga beras SPHP dipatok Rp58 ribu per 5 kilogram, beras premium Rp70 ribu per 5 kilogram, Minyak Kita Rp14 ribu per liter, dan telur ayam Rp50 ribu per papan. Harga tersebut berada di bawah rata-rata harga pasar guna menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang periode peningkatan konsumsi.
Bulog juga membuka ruang penyesuaian distribusi apabila terjadi lonjakan permintaan.
“Kami siap menyesuaikan suplai jika terjadi lonjakan permintaan di lapangan. Langkah ini untuk mencegah gejolak harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap mudah diakses,” ujarnya.
Secara terpisah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut GPM sebagai bagian dari gerakan nasional untuk memastikan negara hadir dalam menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
“GPM menjadi gerakan nasional karena merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat,” ujarnya.
Sepanjang 2025, Pemprov Kepri telah melaksanakan GPM sebanyak 79 kali di seluruh kabupaten dan kota. Pada 2026, pelaksanaan ditargetkan 69 kali dengan pola yang lebih terarah dan kolaboratif.
Menurut Ansar, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Bulog, distributor pangan, dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan kelompok profesi untuk berpartisipasi, terutama menjelang hari besar keagamaan yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi.
“Dengan keterlibatan semua pihak, kita berharap inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” katanya. (*)
LAPORAN : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK