Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat untuk menetapkan awal Ramadan. Tahun ini, awal puasa diperkirakan berbeda dengan sebagian organisasi keagamaan. Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag, Arsad Hidayat, menyampaikan adanya potensi perbedaan awal puasa. Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan jatuh pada 18 Februari 2026. Sementara pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) kemungkinan baru memulai puasa pada 19 Februari 2026. Kepastian akan ditentukan melalui sidang isbat yang digelar pada 17 Februari 2026.
“Perbedaan awal puasa adalah hal biasa dan tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan itu sebuah keniscayaan karena metode yang digunakan berbeda,” jelas Arsad.
Dalam penentuan kalender Hijriyah, beberapa pihak menggunakan metode hisab dan rukyat. Muhammadiyah, misalnya, tahun ini memakai Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT). Penggunaan KHGT memperkenalkan istilah hilal global dan hilal lokal. Hilal global merujuk pada kemunculan hilal di penjuru dunia, sedangkan hilal lokal adalah hilal yang terpantau di masing-masing negara.
Kemenag menggelar sidang isbat sebagai forum musyawarah bagi seluruh organisasi masyarakat Islam untuk menentukan awal puasa.
Arsad menambahkan, masjid kembali dibuka untuk pemudik saat Lebaran. Tahun lalu, sekitar 6.500 pemudik memanfaatkan masjid sebagai tempat beristirahat.
Kemenag meminta agar masjid di jalur mudik tetap dibuka, termasuk masjid dari Jakarta hingga Cirebon, dari Cirebon ke Garut, serta masjid di jalur mudik di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmat, mengingatkan masyarakat untuk menjaga suasana Ramadan penuh kegembiraan. “Intinya, harus saling menghormati. Yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa,” tegasnya, terkait polemik restoran dan warung yang tetap buka saat siang hari.
Angkutan Lebaran Siap Layani Pemudik
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan angkutan Lebaran berupa bus gratis hingga diskon tiket. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan pemerintah telah berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2026.
Kemenhub menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengaturan angkutan Lebaran. Koordinasi juga dilakukan dengan Korlantas Polri, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, serta instansi terkait lainnya. Pengaturan angkutan disesuaikan dengan kebijakan work from anywhere (WFA) dan stimulus ekonomi pemerintah.
“Kami melakukan ramp check atau uji kelayakan sarana transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. Kesiapan jalan tol dan arteri juga diperiksa,” ujar Menhub.
Program mudik gratis disiapkan untuk 34 provinsi dengan 401 unit bus, serta tiket gratis bagi 50 ribu penumpang kelas ekonomi. Sementara itu, mudik gratis kereta api di Pulau Jawa menargetkan 28.182 penumpang untuk jalur utara, tengah, dan selatan. (*)
LAPORAN : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK