Buka konten ini
BATAM (BP) – Tumpahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kapal Landing Craft Tank (LCT) Mutiara Garlib Samudera di perairan Pulau Dangas, Sekupang, memukul keras kehidupan nelayan Kota Batam. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Batam, Muslimin, menyebut sedikitnya sekitar 7.000 nelayan di enam kecamatan terdampak langsung akibat pencemaran laut tersebut.
Enam kecamatan yang terdampak yakni Sekupang, Belakang Padang, Bulang, Lubuk Baja (Tanjung Uma), Batu Ampar, serta Batu Besar–Nongsa. Namun, dampak paling parah dirasakan nelayan di wilayah Sekupang dan Belakang Padang.
“Kalau dijumlahkan sekitar 7.000-an nelayan. Tapi yang betul-betul terdampak parah itu Sekupang dan Belakang Padang,” ujar Muslimin, Senin (9/2).
Dampak paling nyata dirasakan nelayan dingkis, ikan musiman bernilai ekonomi tinggi yang biasanya panen menjelang Imlek. Namun, tumpahan limbah justru terjadi pada momen krusial tersebut.
“Kelong mereka kosong. Minyak itu mengalir ke jaring dan tiang-tiang kayu. Dingkis sangat sensitif. Begitu tercium bau minyak, ikan tidak mau masuk,” tegasnya.
Menurut Muslimin, kondisi saat ini bukan lagi penurunan produksi, melainkan nihil hasil tangkapan bagi banyak nelayan. “Bukan turun lagi, tapi memang sudah tidak ada hasil,” katanya.
HNSI memperkirakan produksi dingkis tahun ini anjlok hingga 70 persen dibandingkan tahun lalu. “Paling hanya 30 persen, itu pun belum tentu. Tahun lalu sehari bisa ratusan kilogram, bahkan sampai ton. Sekarang belum ada yang dapat seperti itu,” ujarnya.
Tak hanya nelayan musiman, nelayan harian juga terdampak. Limbah minyak mengalir mengikuti pasang surut, menempel di bebatuan serta perairan dangkal.
“Kalau air surut, minyak menempel di batu-batu. Begitu pasang, naik lagi. Dampaknya bukan sebentar, bisa dua sampai tiga tahun baru pulih,” katanya.
Muslimin menilai penanganan awal tumpahan limbah B3 terkesan terlambat. Oil boom baru dipasang beberapa jam setelah kejadian, sementara limbah sudah lebih dulu menyebar ke perairan sekitar.
“Waktu pertama tumpah, oil boom belum ada. Sudah menyebar baru dipasang. Berapa karung yang pecah, kita juga tidak tahu,” tegasnya.
Menurutnya, pemasangan oil boom tidak akan efektif jika limbah sudah terlepas dan menyebar luas. “Kalau sudah keluar, mana bisa ditahan lagi dengan oil boom,” ujarnya.
HNSI menuntut tanggung jawab penuh dari pemilik kapal, termasuk pemberian kompensasi nyata bagi nelayan yang terdampak, bukan sekadar janji atau alasan kelalaian.
“Mereka lalai, tapi nelayan yang menanggung dampaknya. Harus ada kompensasi. Nelayan sekarang tidak dapat rezeki,” kata Muslimin.
Ia mengungkapkan HNSI telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dan saat ini tengah dilakukan pendataan nelayan terdampak. Namun hingga kini, belum ada kejelasan dari pihak perusahaan.
“Kami belum tahu apakah perusahaan punya asuransi atau tidak. Baru sebatas kata-kata. Nelayan butuh bukti, bukan janji,” tegasnya.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Batam, HNSI juga mendesak agar pihak perusahaan hadir langsung, bukan diwakili.
“Kalau diwakili, tidak bisa ambil keputusan. Harus yang bertanggung jawab hadir dan bertemu nelayan,” ujarnya.
HNSI berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama pemerintah daerah, serius menangani pemulihan perairan Dangas agar nelayan bisa kembali melaut dengan aman dan berkelanjutan.
“Yang paling penting sekarang kompensasi nyata. Nelayan sudah mengeluh semua, baik nelayan dingkis maupun nelayan harian. Dampaknya besar sekali,” pungkas Muslimin.
Seorang nelayan dingkis di perairan Sekupang, Syarif, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut nelayan nyaris tidak memperoleh hasil tangkapan.
“Bukan turun lagi, Bang. Ini sudah tidak ada hasil. Biasanya sehari bisa ratusan kilo, sekarang jauh berkurang,” ujarnya.
Padahal, menjelang Imlek merupakan masa panen utama nelayan dingkis. Harga dingkis kini sudah mencapai Rp300 ribu per kilogram dan diperkirakan menembus Rp500 ribu per kilogram saat Imlek. Namun, tingginya harga tidak berdampak bagi nelayan karena ikan sulit didapat.
“Harga naik karena ikannya tidak ada, bukan karena hasil banyak,” tuturnya.
Sementara itu, Dinas Perikanan Kota Batam mencatat sedikitnya enam kelompok nelayan terdampak akibat pencemaran tersebut.
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, mengatakan kelompok nelayan terdampak berasal dari wilayah Sekupang dan Belakang Padang yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas penangkapan ikan di perairan Dangas.
“Di Sekupang dan Belakang Padang memang ada beberapa kelompok. Untuk ikan dingkis sendiri, itu bukan ditangkap, tetapi masuk ke kelong. Kalau dingkis sedang banyak, biasanya di wilayah Belakang Padang dan Pulau Pecong,” ujar Yudi, Senin (9/2).
Meski titik pencemaran berada di Pantai Dangas, nelayan terdampak tidak hanya berasal dari kawasan tersebut. Banyak nelayan dari wilayah lain yang juga mencari ikan di perairan Dangas.
“Yang terdampak langsung itu Pantai Dangas. Tapi nelayan yang biasa melaut di sana ada juga dari Belakang Padang, bahkan dari Mentaru. Itu sudah kami data,” katanya.
Berdasarkan pendataan sementara, enam kelompok nelayan tersebut berasal dari berbagai komunitas, termasuk nelayan yang tergabung dalam HNSI serta kelompok nelayan tradisional Belakang Padang.
“Setidaknya sudah ada enam kelompok dari Belakang Padang dan Sekupang. Jumlah orangnya masih bervariasi dan terus kami data,” jelas Yudi.
Ia menyebut satu kelompok nelayan bisa terdiri atas cukup banyak orang. Namun, hingga kini pendataan lanjutan masih dilakukan untuk memastikan jumlah nelayan yang terdampak secara ekonomi.
Untuk sementara, para nelayan masih tetap melaut sambil menunggu proses penanganan pencemaran dilakukan oleh pihak terkait.
“Mereka masih mencari ikan sambil menunggu penanganannya,” ujarnya.
Terkait kapal yang diduga menjadi sumber tumpahan limbah, Yudi memastikan kapal tersebut telah dipindahkan dari lokasi kejadian. Selanjutnya, penanganan dampak lingkungan menjadi kewenangan DLH.
“Nanti akan ada penanganan lanjutan, termasuk pemeriksaan dampak lingkungan. Itu ditangani DLH,” katanya.
Yudi menegaskan seluruh data kerugian nelayan, dampak lingkungan, serta kondisi ekosistem laut akan dihimpun dan dikoordinasikan melalui DLH.
“Betul, pengecekan kerugian dan ekosistem nanti di DLH. Semua disatukan di sana,” tutupnya. (*)
Reporter : RENGGA YULIANDRA – M. SYA’BAN
Editor : RATNA IRTATIK