Buka konten ini
SEKUPANG (BP) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam terus meluas. Hingga awal Februari 2026, hampir seluruh madrasah di daerah ini telah merasakan manfaat program nasional tersebut.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Batam, Budi Dermawan, menyebutkan sebanyak 16.881 pelajar dari 168 madrasah telah menerima MBG. Jumlah itu mendekati total madrasah aktif di Batam yang mencapai 182 lembaga.
“Artinya, sebagian besar madrasah di Batam sudah menerima manfaat MBG. Ini menunjukkan program berjalan dan mulai merata,” ujar Budi.
Ia merinci, penerima MBG berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Terdiri atas 91 Raudhatul Athfal (RA), 39 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 25 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 13 Madrasah Aliyah (MA).
Menurut Budi, pelaksanaan MBG di madrasah tidak diseragamkan. Pola pembagian disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masing-masing satuan pendidikan agar program tepat sasaran dan efektif.
“Ada madrasah yang memilih MBG untuk sarapan, ada juga untuk makan siang. Bahkan madrasah berasrama pengaturannya berbeda. Semua dikoordinasikan dengan dapur penyedia,” jelasnya.
Kemenag Batam juga memastikan pengawasan dilakukan secara ketat. Hal itu menjadi perhatian serius setelah sempat muncul dugaan keracunan makanan di MAN 2 Batam pada November 2025 lalu. Budi menegaskan, kejadian tersebut telah ditangani cepat dan menyeluruh.
“Begitu ada laporan, langsung ditindaklanjuti. Madrasah melapor ke SPPG, sampel makanan diperiksa, dan penanganannya selesai saat itu juga. Ini menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang,” katanya. Di sisi lain, Budi mengakui masih terdapat kendala dalam sistem pendataan. Meski data penerima MBG seharusnya terintegrasi melalui aplikasi pemerintah pusat, hingga kini Kemenag Batam belum memperoleh akses ke sistem tersebut.
“Kami belum bisa login ke aplikasi pusat, jadi belum bisa menarik data langsung. Untuk sementara, pendataan dilakukan manual melalui Google Form yang disebarkan ke madrasah,” ujarnya.
Pendataan manual itu dilakukan pada 30 Januari hingga 6 Februari 2026 dan menjadi rujukan terbaru dalam memantau cakupan MBG di lingkungan madrasah.
“Kami ingin memastikan tidak ada madrasah yang tertinggal, sekaligus memudahkan evaluasi ke depan,” tambahnya. Kemenag Batam berharap akses ke sistem pusat segera dibuka, sehingga pelaksanaan dan pengawasan MBG di madrasah dapat dilakukan lebih optimal dan terintegrasi. (*)
Reporter : RENGGA YULIANDRA
Editor : GALIH ADI SAPUTRO