Buka konten ini
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pentingnya keterlibatan langsung Mitra dalam pelaksanaan operasional dapur Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG). Ia mengingatkan agar Mitra tidak hanya menerima insentif tanpa menjalankan tanggung jawab pengawasan di lapangan.
“Anda di rumah, cuma menyuruh pembantu atau siapa untuk melihat dapur, terus kongko-kongko dapat Rp6 juta sehari, itu keterlaluan,” ujar Nanik saat memberikan arahan di Pacitan, Sabtu (7/2).
Menurut Nanik, Mitra wajib memantau secara langsung tata kelola dapur SPPG setiap hari. Termasuk di dalamnya kesediaan menyediakan koki cadangan untuk mengawasi seluruh proses memasak apabila terjadi kesalahan teknis di lapangan.
Ia menegaskan, insentif sebesar Rp6 juta per hari yang diterima Mitra sudah mencakup biaya sewa peralatan dapur. Karena itu, Mitra diwajibkan menyiapkan peralatan dapur yang layak, berkualitas, dan seluruhnya dalam kondisi baru. Seluruh peralatan tersebut harus memenuhi standar dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, pembangunan dapur SPPG juga harus mengacu sepenuhnya pada Petunjuk Teknis (Juknis) BGN. Penilaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh Dinas Kesehatan dilakukan berdasarkan kesesuaian bangunan dapur dengan Juknis tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Dinkes akan meminta perbaikan hingga memenuhi standar yang ditetapkan.
Dalam aspek sumber daya manusia, Mitra diwajibkan merekrut relawan yang telah melalui tes kesehatan awal serta menjalani pemeriksaan kesehatan berkala setiap empat bulan sekali. Mitra juga berkewajiban mendaftarkan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Meski seleksi kesehatan dilakukan secara ketat, Nanik menegaskan bahwa Mitra tidak diperkenankan menolak calon relawan penyandang disabilitas selama dinyatakan sehat.
Namun demikian, Nanik mengingatkan Mitra agar tidak mengintervensi, mendominasi, apalagi menyetir dapur SPPG dalam penyusunan menu Makan Bergizi Gratis. Penyusunan menu sepenuhnya menjadi kewenangan ahli gizi.
“Masa makanan sudah disusun ahli gizi terus diambil alih. Ini yang sekarang viral. Ini intervensi. Yang pintar itu ahli gizi, bukan Anda. Kok malah mengatur ahli gizi,” tegasnya.
Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Nanik menegaskan pihaknya tidak akan ragu menutup dapur SPPG yang terbukti tidak jujur dalam pelaksanaan program.
“Yang kita suspend juga kalau Mitra tidak benar menggunakan anggaran Rp 10 ribu. Kita akan audit. Kalau tidak benar, kita suspend,” ujarnya.
Berdasarkan hasil investigasi tim BGN, Nanik mengungkapkan masih ditemukan praktik permainan anggaran belanja bahan baku oleh Mitra, bahkan ada yang diduga bekerja sama dengan oknum Kepala SPPG. Jika ditemukan intervensi dalam penentuan menu atau penggunaan bahan baku berkualitas rendah, sanksi tegas akan langsung dijatuhkan.
“Begitu saya menemukan Mitra mengintervensi menu dan belanja bahan baku kualitas nomor dua, saya akan langsung suspend satu minggu,” pungkasnya.
Penerima Ditargetkan Tembus 82,3 Juta Orang
Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 82,3 juta orang sebelum akhir 2026. Target tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (8/2).
Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan program MBG kepada lebih dari 60 juta penerima manfaat. Program tersebut menyasar anak-anak, ibu-ibu, hingga kelompok lanjut usia.
“Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai hari ini memberi makan kepada 60 juta lebih penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.
Menurutnya, capaian tersebut diraih dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kurun waktu kurang dari satu setengah tahun, MBG berkembang menjadi salah satu program perlindungan sosial terbesar di Indonesia.
“Dalam waktu kurang dari satu setengah tahun, kita sudah bisa memberi makan kepada 60 juta anak-anak, ibu-ibu, dan orang-orang tua,” tambahnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini. Ia optimistis cakupan penerima MBG akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang berhak menerima manfaat.
“Dan insyaallah sebelum akhir tahun 2026 ini, kita akan sampai 82,3 juta yang berhak,” tegasnya.
Sebelumnya, sepanjang tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Prabowo telah tersalurkan kepada 55 juta penerima manfaat per Senin (5/1).
Prabowo juga mengklaim Indonesia mampu mencapai angka tersebut hanya dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai perbandingan, Brasil baru mampu menyalurkan program makan gratis kepada sekitar 40 juta penerima manfaat setelah 11 tahun pelaksanaan.
Ia kemudian mengungkapkan latar belakang lahirnya kebijakan tersebut. Menurut Prabowo, ide MBG muncul dari kegelisahannya melihat anak-anak di pedesaan yang usianya menjelang remaja, tetapi kondisi fisiknya tidak mencerminkan usia akibat kekurangan gizi.
Berangkat dari pengalaman itu, Prabowo mengaku melakukan kajian dan studi kebijakan ke berbagai negara terkait pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu negara yang menjadi rujukan adalah India, yang memprioritaskan anggaran negara untuk program makan bergizi bagi kelompok rentan. (***)
LAPORAN: JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK