Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Anambas telah berjalan selama satu tahun. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Hingga kini, terdapat tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif menjalankan program MBG, masing-masing berlokasi di Air Asuk, Piabung, dan Tarempa Barat.
Selama setahun pelaksanaannya, MBG dinilai berjalan cukup baik dan secara rutin menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran, pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari proses penyediaan bahan pangan hingga dampaknya bagi masyarakat.
Hasil evaluasi tersebut menegaskan seluruh SPPG diwajibkan menggunakan bahan pangan yang bersumber dari masyarakat lokal. Komoditas tersebut meliputi ikan, ayam, telur, serta bahan pangan lainnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Arcan Iskandar, mengatakan kebijakan tersebut telah ditegaskan kepada seluruh pengelola SPPG.
“Kemarin sudah dibentuk Satgas MBG. Dari situ kami tegaskan bahan pangan harus dari lokal, tidak boleh mengambil dari luar,” ujar Arcan, Senin (2/2).
Menurut Arcan, kebijakan penggunaan bahan pangan lokal wajib disetujui dan dijalankan oleh seluruh SPPG. Langkah ini bertujuan mendorong perputaran ekonomi masyarakat Anambas.
Ia menilai, jika bahan pangan dibeli dari masyarakat setempat, maka manfaat program MBG tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga petani, nelayan, dan peternak lokal.
“Selain tenaga kerja harus dari lokal, bahan pangannya juga. Jadi ekonomi bisa berputar,” tegas Arcan.
Meski demikian, Arcan mengakui hingga saat ini pihaknya belum memiliki data pasti terkait jumlah bahan pangan lokal yang telah terserap melalui program MBG.
Pendataan tersebut akan mulai dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan kepala SPPG di masing-masing wilayah.
“Nanti kami minta kepala SPPG menyerahkan data. Proses pembeliannya juga akan kami awasi,” kata Arcan.
Ia menambahkan, pendataan ini penting untuk mengetahui jumlah kebutuhan bahan pangan MBG sekaligus memetakan ketersediaan pangan masyarakat ke depan.
Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat memastikan pasokan bahan pangan masyarakat umum tidak terganggu oleh operasional SPPG.
Arcan mencontohkan, pada awal Januari lalu sempat terjadi kekosongan sejumlah bahan pangan, seperti telur dan ayam, di pasaran.
Ia menegaskan tidak ingin kekosongan tersebut disebabkan oleh pelaksanaan program MBG. Karena itu, ke depan akan dilakukan pemisahan data antara kebutuhan pangan masyarakat dan kebutuhan pangan untuk MBG.
“Seperti kemarin telur dan ayam sempat kosong. Kami tidak ingin itu terjadi karena MBG. Artinya, dari data nanti akan dipisahkan mana untuk masyarakat dan mana untuk MBG,” pungkas Arcan. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GUSTIA BENNY