Buka konten ini
BATAM KOTA (BP) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat fondasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program pembinaan, pelatihan, hingga dukungan permodalan guna mendorong pelaku usaha naik kelas dan berdaya saing.
Sepanjang tahun lalu, Dinas Koperasi dan UMKM Batam mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 juta untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan, serta pembinaan usaha. Program peningkatan kapasitas tersebut dipastikan berlanjut pada 2026.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Batam, Salim, menjelaskan pengembangan usaha dilakukan secara bertahap, mulai dari peningkatan keterampilan hingga fasilitasi legalitas usaha.
“Pengembangan usaha kami lakukan melalui pelatihan dan bimtek. Selain itu, kami juga memfasilitasi perizinan seperti NIB, DRT, P-IRT, hingga hak kekayaan intelektual (HKI). Semua kami bantu fasilitasi,” ujarnya, Jumat (30/1).
Selain penguatan kapasitas, Pemko Batam menyiapkan dukungan permodalan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Melalui program dana bergulir, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan hingga Rp150 juta per usaha. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada akhir bulan ini.
Di samping itu, terdapat program prioritas Wali Kota Batam dengan plafon pinjaman Rp20 juta per UMKM. Namun, realisasinya diakui belum maksimal.
Minat pelaku usaha terhadap pembiayaan terbilang tinggi. Dalam periode Juni hingga Desember, tercatat 1.105 pemohon mengajukan pembiayaan. Namun, proses seleksi dan kendala administratif perbankan membuat realisasinya berjalan lambat. Hingga akhir tahun, baru 19 pemohon yang menandatangani akad pembiayaan.
“Ke depan, pada 2026 kami upayakan bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah. Sebelumnya dengan Bank Mandiri, sekarang kami coba dengan bank daerah agar akses pembiayaan lebih optimal dan UMKM benar-benar bisa naik kelas,” jelasnya.
Peran BLUD tidak hanya sebagai penyalur dana bergulir. Fasilitas tersebut juga difungsikan sebagai pusat layanan terpadu UMKM, mulai dari desain kemasan, produksi kemasan, hingga pencetakan mockup produk. Untuk produksi skala besar, pelaku usaha difasilitasi bekerja sama dengan percetakan di luar daerah.
BLUD juga menyediakan pendampingan perizinan serta konsultasi usaha. Konsultan disiapkan untuk membantu pengembangan produk, manajemen, hingga strategi pemasaran. Lokasi tersebut sekaligus menjadi ruang display bagi produk UMKM binaan.
“Kami ingin UMKM tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Dari kemasan, legalitas, sampai pemasaran, semua kami dampingi,” kata Salim.
Selain pembinaan dan pembiayaan, Dinas Koperasi dan UMKM Batam aktif mengikutsertakan pelaku usaha dalam berbagai pameran, kegiatan, dan bazar guna memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing produk lokal.
Saat ini, jumlah UMKM binaan yang aktif dalam program pendampingan mencapai 2.174 pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan, hingga industri kemasan. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 40 ribu UMKM di Batam.
“Pembinaan akan terus kami lakukan secara berkelanjutan. Dengan dukungan pelatihan, legalitas, kemasan, akses pasar, dan pembiayaan, kami harap UMKM Batam semakin kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Yuni Moraza, menegaskan bahwa penguatan akses pembiayaan dan akses pasar masih menjadi dua tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM di daerah, termasuk di Batam dan Kepulauan Riau.
Hal itu disampaikan Helvi saat menghadiri pertemuan bersama pemangku kepentingan di Batam, Sabtu (29/1) malam. Ia menyebut pemerintah tengah mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk membangun ekosistem UMKM yang terintegrasi dengan pertumbuhan investasi.
“Selama ini ada dua tantangan besar: akses pembiayaan dan akses pasar. Pemerintah sudah menugaskan Himbara dan beberapa bank swasta nasional untuk penyiapan pembiayaan. Dalam konteks ini, BRI sebagai bank dengan pembiayaan UMKM terbesar di dunia berkomitmen membantu program ini,” ujarnya.
Kolaborasi dengan Kementerian Investasi dinilai krusial karena sektor investasi dan regulasi berada di bawah kewenangan kementerian tersebut. Sementara Kementerian UMKM berfokus pada penguatan pelaku usaha, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjalankan skema pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemerintah juga berencana menjadikan revitalisasi kawasan Jodoh sebagai proyek percontohan pengembangan UMKM mikro di Batam. Kawasan tersebut dinilai memiliki konsentrasi pelaku usaha kecil yang potensial untuk ditata dalam satu ekosistem terpadu.
Namun, persoalan offtaker atau penyerap produk masih menjadi tantangan tersendiri.
“Persoalannya, offtakernya siapa? Tidak mudah menyerap produk itu. Karena itu kami minta partisipasi pengusaha-pengusaha Batam. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri, perlu kolaborasi dengan BUMD dan BP Batam,” tambah Helvi.
Terkait pembiayaan, Helvi memastikan pemerintah terus memberikan kemudahan melalui skema KUR. Pinjaman hingga Rp100 juta dapat diakses tanpa agunan. Bahkan dalam kebijakan terbaru, pemerintah tetap memberikan subsidi bunga bagi UMKM yang melakukan perpanjangan pembiayaan, termasuk pada perpanjangan ketiga.
“Sekarang tetap disubsidi pemerintah. Dan ketika mereka masih bertumbuh serta memerlukan KUR, perpanjangan juga tidak ada masalah, tidak ada batas waktunya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaku UMKM memanfaatkan kemudahan tersebut secara bijak. Pemerintah juga telah menyiapkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai sarana pendampingan.
Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, Himbara, serta dukungan dunia usaha, penguatan UMKM di Batam dapat berjalan seiring dengan capaian investasi yang terus meningkat.
“Batam sudah melampaui target investasi. Kenapa tidak bisa membawa yang mikro ini ikut naik? Saya yakin, dengan ekosistem yang disepakati bersama, ini bisa terwujud,” tutur Helvi. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : GALIH ADI SAPUTRO