Buka konten ini
BATAM (BP) – Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terjadi dinilai pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental investasi nasional. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan bahwa pergerakan pasar modal sangat dipengaruhi tingkat kepercayaan (trust) pelaku pasar.
“IHSG memang sempat turun signifikan, namun kemudian kembali menguat. Ini menunjukkan ada faktor lain yang memengaruhi pasar dan tidak sepenuhnya berkorelasi langsung dengan fundamental investasi,” ujar Todotua, Kamis (29/1) malam, di Batam.
Menurutnya, dinamika pasar saham kerap dipengaruhi sentimen jangka pendek, termasuk isu transparansi dan persepsi investor.
Meski demikian, pemerintah terus memantau perkembangan pasar serta memastikan stabilitas iklim investasi tetap terjaga.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga daya saing investasi melalui perbaikan regulasi, penyederhanaan perizinan, serta penguatan kebijakan fiskal dan nonfiskal. Langkah tersebut ditempuh agar iklim investasi tetap kondusif dan biaya produksi dapat ditekan.
“Dengan daya saing yang baik, biaya produksi bisa ditekan sehingga harga yang diterima konsumen tidak menjadi mahal,” katanya.
Todotua menambahkan, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara dengan tingkat konsumsi terbesar keempat di dunia. Karena itu, konsolidasi kebijakan lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen sebagaimana dicanangkan pemerintah.
Dari sisi capaian, realisasi investasi nasional pada 2025 tercatat melampaui target. Dari target Rp1.905 triliun, realisasi mencapai Rp1.931 triliun atau sekitar 103 persen.
Untuk 2026, pemerintah menaikkan target realisasi investasi menjadi Rp2.250 triliun.
Meski tantangan dinilai cukup besar, pemerintah optimistis target tersebut dapat dicapai.
Namun, pemerintah menegaskan tidak hanya mengejar besaran investasi semata, melainkan juga kualitas investasi yang masuk.
“Yang kita kejar bukan hanya besarannya, tetapi kualitasnya. Investasi yang berkualitas dan berdaya saing akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Todotua.
Investasi yang berkualitas dinilai mampu menjaga biaya produksi tetap kompetitif, tidak membebani konsumen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah pun terus melakukan konsolidasi kebijakan untuk menekan biaya investasi dan produksi di Indonesia.
OJK Perketat Aturan Pasar Saham
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan komitmennya untuk memperkuat transparansi, tata kelola, dan integritas pasar modal Indonesia sejalan dengan sejumlah persyaratan yang disampaikan Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat daya saing pasar modal nasional di tingkat global.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi. Salah satunya melalui publikasi data kepemilikan saham secara lebih komprehensif di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mulai diterapkan sejak awal Januari 2026.
“Publikasi tersebut mencakup pengungkapan kepemilikan saham di atas dan di bawah lima persen berdasarkan kategori investor. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas informasi dan mendukung pengambilan keputusan investor,” ujar Mahendra, Jumat (30/1).
Selain itu, OJK juga berkomitmen memenuhi permintaan tambahan dari MSCI terkait penyediaan informasi kepemilikan saham dengan porsi di bawah lima persen yang dilengkapi kategori investor dan struktur kepemilikan.
Seluruh pengungkapan tersebut akan diselaraskan dengan praktik terbaik internasional (best practices).
“Kami berkomitmen memenuhi seluruh penyesuaian tersebut sesuai dengan best practice internasional,” kata Mahendra.
Dalam upaya memperkuat struktur pasar, SRO pasar modal juga akan menerbitkan ketentuan mengenai free float minimum sebesar 15 persen dengan penerapan transparansi yang memadai.
OJK akan memperketat pengawasan atas implementasi kebijakan tersebut, termasuk penetapan kebijakan keluar (exit policy) bagi emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
Terkait aspek keterbukaan kepemilikan, OJK juga akan meminta SRO menyediakan data pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) emiten pasar modal kepada MSCI sebagai bagian dari penguatan transparansi.
Mahendra menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi berkelanjutan OJK untuk memperkuat integritas, transparansi, dan kualitas pasar modal Indonesia.
Proses ini akan dikawal melalui koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Ini merupakan komitmen kami untuk mengawal secara langsung agar seluruh proses berjalan efektif dan tepat waktu,” ujarnya.
Menurut Mahendra, masukan dari MSCI merupakan sinyal positif bagi pasar modal Indonesia. Hal itu menunjukkan MSCI masih memiliki minat memasukkan saham-saham emiten Indonesia ke dalam indeks global, sekaligus menegaskan pasar modal Indonesia tetap memiliki daya tarik bagi investor internasional.
Terkait pergerakan IHSG, OJK menegaskan terus memantau dinamika pasar secara berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai faktor risiko, baik domestik maupun global.
Untuk menjaga stabilitas pasar, OJK bersama BEI telah menyiapkan sejumlah instrumen kebijakan, antara lain mekanisme pembelian kembali saham (buyback) tanpa RUPS, penghentian sementara perdagangan (trading halt), serta penyesuaian batasan auto rejection bawah (ARB).
Sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan, OJK menegaskan komitmennya menjaga kepastian kebijakan dan konsistensi reformasi agar pasar modal Indonesia tetap kredibel, stabil, dan kompetitif di tengah dinamika global. (*)
Reporter : ARJUNA – AZIS MAULANA
Editor : RATNA IRTATIK