Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran anggota Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/1). Dalam susunan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dipercaya menduduki posisi Ketua Harian DEN. Di tengah prosesi pelantikan, muncul pula kabar bahwa Presiden Prabowo tengah mempertimbangkan perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Keanggotaan DEN terdiri atas unsur pemerintah dan para pemangku kepentingan. Sebagai Ketua Harian, Bahlil membawahi sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta akademisi Mohamad Fadhil Hasan yang juga dikenal sebagai salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Usai pelantikan, Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan dan pelantikan DEN merupakan wujud keseriusan Presiden dalam menjalankan agenda prioritas nasional. Menurutnya, isu kedaulatan, ketahanan, dan swasembada energi menjadi fokus utama yang memerlukan perumusan kebijakan secara kolektif melalui DEN.
Ia juga mengungkapkan arahan Presiden terkait ketahanan energi nasional yang saat ini hanya mampu bertahan sekitar 21 hari. Bahlil optimistis daya tahan tersebut dapat ditingkatkan hingga mencapai tiga bulan, salah satunya melalui pembangunan fasilitas penyimpanan energi.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan energi nasional. Setelah mencatat kemajuan dalam swasembada pangan dalam waktu relatif singkat, pemerintah kini menargetkan pencapaian swasembada energi.
Prasetyo berharap keberadaan DEN mampu mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, seperti peningkatan lifting minyak, dan pengembangan energi baru dan terbarukan.
Di sisi lain, beredar informasi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet. Isu mencuat soal kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan usai Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur BI, disertai spekulasi masuknya Budi Djiwandono ke kabinet. Prasetyo membenarkan posisi Wamenkeu kosong, namun menegaskan belum ada keputusan Istana karena proses di BI masih berjalan. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO