Buka konten ini
BATAM (BP) – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan publik atas sikap emosionalnya saat menghadapi aksi unjuk rasa warga Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, di depan Kantor BP Batam, Kamis (22/1) lalu. Aksi tersebut digelar untuk memprotes krisis air bersih di depan Kantor BP Batam, pekan lalu.
Amsakar mengakui reaksi tersebut di luar kebiasaannya selama berkarier di pemerintahan. Ia menegaskan, peristiwa itu merupakan kali pertama dirinya menunjukkan sikap emosional saat berhadapan dengan massa.
“Selama 27 tahun ini (mengabdi di pemerintahan), pernah enggak saya seperti itu,” tanya Amsakar ketika ditanyai wartawan di Kantor DPRD Batam, Rabu (28/1) siang.
Sejumlah wartawan menjawab, “Enggak.”
Amsakar menekankan, sepanjang 27 tahun sebagai birokrat hingga pemimpin di pemerintahan, dirinya tidak pernah merespons aksi massa dengan emosi seperti yang terjadi dalam demonstrasi warga Tanjung Sengkuang tersebut.
Saat ditanya pemicu sikap emosionalnya, Amsakar mengaku telah melakukan evaluasi dan mencoba memahami berbagai bentuk aksi yang selama ini ia hadapi. Namun, menurutnya, aksi kali ini memiliki pola yang berbeda.
“Yang ini agak aneh. Saya setiap saat menerima rekan-rekan mahasiswa. Forum yang paling tepat itu dialog. Biasanya kalau demo sudah menyampaikan pendapat, kita respons, lalu ada petisi,” ujarnya.
Menurut Amsakar, ketika pemerintah sedang berbicara dan membuka ruang komunikasi, forum yang tepat semestinya berbentuk audiensi.
“Kalau kita sedang berbicara, forumnya audiensi,” kata dia.
Di tengah polemik tersebut, Amsakar menyebut pihaknya kini fokus melakukan langkah konkret di lapangan. Ia mengaku telah menginstruksikan jajaran BP Batam untuk turun langsung ke wilayah-wilayah yang terdampak krisis air bersih.
“Semalam saya minta Bu Tuty (Deputi Pelayanan Umum) hari Jumat bersama Pak Yus untuk turun ke Tanjung Uma. Kemarin juga ada tim pendahuluan yang turun ke Tiban, Taman Sari Hijau,” katanya.
Amsakar menyebut, saat ini terdapat sekitar 18 titik wilayah di Batam yang mengalami kesulitan air bersih. Seluruh titik tersebut mulai didatangi tim BP Batam agar kondisi di lapangan dapat dilihat secara langsung dan penanganannya disesuaikan dengan kebutuhan warga.
“Kalau harus diangkut tujuh truk, ya tujuh truk,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa BP Batam mengklaim tengah menggeser pendekatan dari sekadar respons administratif menuju penanganan langsung di lapangan, di tengah meningkatnya tekanan publik akibat krisis air bersih yang berkepanjangan di sejumlah wilayah Kota Batam.
Namun, pernyataan Amsakar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang masih dirasakan sebagian warga di lapangan, khususnya di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja.
Ketua RT 01 RW 04 Tanjung Uma, Priyono, mengatakan krisis air bersih di wilayahnya belum juga teratasi sejak pergantian pengelola ke Air Batam Hilir (ABH). Selama berbulan-bulan, warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Untuk air harian, kami beli ke warga lain yang airnya masih mengalir. Harganya Rp15 ribu per drum,” kata Priyono kepada Batam Pos, Rabu (28/1) siang.
Menurutnya, air bersih di wilayah tersebut sudah lama tidak mengalir. Berbagai upaya pengaduan telah dilakukan, baik ke pihak ABH maupun BP Batam, namun hingga kini belum membuahkan solusi konkret.
“Saya sudah beberapa kali datang mengadu ke ABH maupun ke BP Batam, tetapi belum ada penyelesaian,” ujarnya.
Priyono menyebut BP Batam sempat turun ke lokasi, terakhir pada Desember 2025 lalu. Namun, hingga kini warga masih harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Ia menambahkan, krisis air bersih hampir merata dirasakan warga di Kelurahan Tanjung Uma. Namun, distribusi air melalui mobil tangki tidak sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah.
“Kalau yang di darat, lori air masih bisa masuk. Tetapi kami yang di pelantar setelah pasar, lori tidak mau masuk,” ungkapnya.
Sementara itu, di wilayah Sengkuang yang sebelumnya air mulai mengalir usai aksi unjuk rasa pekan lalu, awal pekan ini kembali mengeluhkan air yang ngadat. Misalnya, di wilayah Kampung Lama Tanjung Sengkuang.
“Habis demo itu air kalau dini hari mengalir, meskipun hanya sekitar 4–5 jam, tetapi itu cukup untuk ditampung. Namun, dua hari ini mulai ngadat lagi,” kata Siti, salah satu warga.
Ia berharap, meski belum mengalir normal, setidaknya tekanan aliran air dikencangkan pada malam hari sehingga warga bisa menampung seperlunya.
Kondisi sedikit berbeda disampaikan Ketua RW 02 Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Moddin Liwang. Ia menyebut pasokan air bersih di wilayahnya mulai kembali normal usai aksi demonstrasi di depan Kantor BP Batam pekan lalu.
“Kalau di RW 02 sudah aman,” katanya singkat saat dihubungi.
19 Akun Sebar Ujaran Kebencian Usai Demo Air
Subdirektorat (Subdit) Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengidentifikasi sebanyak 19 akun media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) usai aksi unjuk rasa terkait krisis air bersih di Batam, pekan lalu.
Ujaran kebencian tersebut ditujukan kepada Wakil Kepala BP Batam dan ditemukan melalui kolom komentar di sejumlah platform media sosial.
Kepala Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Arif Mahari, mengatakan patroli siber dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Dari hasil pemantauan, polisi menemukan 19 akun yang diduga menyebarkan ujaran kebencian.
“Selama tiga hari patroli siber, kami menemukan 19 akun yang melakukan ujaran kebencian melalui kolom komentar.
Dari jumlah itu, dua akun merupakan akun palsu, sementara 17 lainnya akun asli,” ujar Arif, kemarin.
Ia menjelaskan, komentar-komentar tersebut mengandung unsur SARA dan ditujukan kepada Wakil Wali Kota Batam. Seluruh akun yang teridentifikasi diketahui berada di wilayah Batam dan Kepulauan Riau.
“Untuk akun, rata-rata berasal dari Batam,” tegasnya.
Arif merinci, pada hari pertama patroli siber, polisi menemukan 12 akun, sementara pada hari kedua ditemukan tujuh akun tambahan. Seluruh temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh tim siber Polda Kepri.
Selain itu, polisi juga menyoroti adanya narasi di media sosial yang dinilai telah dipelintir pascaunjuk rasa. Salah satunya terkait insiden yang digambarkan seolah-olah terjadi perebutan mikrofon saat aksi berlangsung.
“Kami melihat adanya penggiringan opini pascaunjuk rasa. Dibuat seolah-olah terjadi rebutan mikrofon, lalu dipelintir kembali, dan kemudian diikuti banyak komentar bernuansa SARA,” jelas Arif.
Sebagai langkah awal, polisi mengedepankan pendekatan edukatif terhadap pemilik akun.
Tim siber mengirimkan pesan langsung (direct message) kepada akun-akun yang terindikasi menyebarkan ujaran kebencian. Langkah tersebut dikenal sebagai Peringatan Virtual Polisi (PVP).
“Kami sampaikan melalui DM bahwa komentar yang disampaikan mengandung unsur SARA dan berpotensi melanggar hukum,” ujarnya.
Arif menegaskan patroli siber akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) memiliki kaitan erat dengan iklim perekonomian di daerah.
“Kalau situasi tidak kondusif, ekonomi juga bisa terganggu. Karena itu, masyarakat harus bijak bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi, terutama oleh isu-isu bernuansa SARA,” katanya.
Ia menekankan, masyarakat tetap diperbolehkan menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah. Namun, hal tersebut harus dilakukan secara santun dan tidak melanggar ketentuan hukum.
“Silakan menyampaikan kritik dan pendapat, tetapi jangan dengan ujaran kebencian atau SARA,” tegas Arif.
Menurutnya, penyebaran ujaran kebencian bernuansa SARA dapat dijerat Pasal 243 ayat (1) dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda hingga Rp400 juta.
“Saat ini kami masih mengedepankan edukasi. Namun, jika yang bersangkutan mengulangi perbuatannya, kami akan mendatangi langsung dan melakukan penindakan sesuai aturan,” ujarnya. (*)
Reporter : M. SYA’BAN – YASHINTA
Editor : RATNA IRTATIK