Buka konten ini
Di saat ekonomi global bergejolak, Batam justru mencetak lompatan pertumbuhan. Investasi mengalir deras, industri berdenyut dan angka-angka statistik tampak meyakinkan. Namun, di balik euforia itu, ketergantungan pada rantai pasok dunia dan serapan tenaga kerja yang tertinggal menjadi tantangan yang tak boleh diabaikan.
KETIKA perekonomian global masih dibayangi pengetatan likuiditas, perlambatan manufaktur, serta reposisi rantai pasok dunia, Batam justru mencatat capaian yang melampaui ekspektasi. Sepanjang 2025, realisasi investasi riil di kota industri ini mencapai Rp69,30 triliun, atau sekitar 15 persen di atas target tahunan sebesar Rp60 triliun.
Di atas kertas, capaian tersebut tampak impresif. Angka itu merefleksikan aktivitas ekonomi yang benar-benar bergerak di lapangan: belanja modal industri meningkat, mesin dan fasilitas produksi bertambah, serta kapasitas usaha pelaku industri mengalami pendalaman atau capital deepening.
Namun, pertanyaan kunci tetap mengemuka. Seberapa berkelanjutan momentum ini di tengah tekanan global? Apakah investasi yang masuk telah mengakar pada ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja, penguatan UMKM, dan peningkatan nilai tambah? Atau, justru masih bertumpu pada ekspansi terbatas yang rentan terhadap guncangan eksternal?
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, Eko Aprianto, tak menampik bahwa perekonomian Batam menunjukkan tren yang solid sepanjang 2025. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 5,17 persen pada Triwulan I, meningkat menjadi 6,66 persen pada Triwulan II, dan mencapai puncak 6,89 persen pada Triwulan III 2025 secara year on year (y-on-y).
“Ini menunjukkan momentum pertumbuhan ekonomi Batam semakin menguat dan relatif konsisten sepanjang tahun,” ujar Eko, Senin (26/1).
Kontributor utama pertumbuhan tersebut berasal dari sektor sekunder yang mencakup industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan pengelolaan sampah, serta sektor konstruksi. Pada Triwulan III 2025, sektor ini menyumbang andil pertumbuhan sebesar 5,23 persen (y-on-y), jauh melampaui sektor primer yang hanya berkontribusi 0,13 persen maupun sektor tersier sebesar 1,53 persen.
Dari sisi kesejahteraan, sektor industri tetap menjadi tulang punggung ekonomi Batam. Kehadiran perusahaan manufaktur berskala internasional mendorong standar Upah Minimum Kota (UMK) Batam menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
“Daya beli masyarakat relatif kuat dan ini tercermin dari inflasi Batam yang masih terjaga serta penurunan angka kemiskinan,” kata Eko.
Ia menambahkan, kekuatan ekonomi Batam juga tercermin dari pesatnya pertumbuhan sektor konstruksi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh dua digit, yakni 12,17 persen pada Triwulan III 2025 (y-on-y). Capaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang masih sangat tinggi.
Meski demikian, ketergantungan Batam terhadap rantai pasok global menjadi kerentanan yang perlu dimitigasi. Kebijakan tarif impor luar negeri, dinamika geopolitik, serta efisiensi anggaran pemerintah menjadi faktor eksternal yang berpotensi menekan kinerja industri Batam ke depan.
“Tantangan utama ke depan adalah menjaga stabilitas iklim investasi agar sektor industri tetap berjalan di tengah fluktuasi ekonomi global,” pungkasnya.
Dengan kontribusi mencapai 71,54 persen terhadap total PDRB nonmigas Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan III 2025, Batam kini bukan hanya menjadi mesin utama ekonomi provinsi, tetapi juga penentu arah masa depan ekonomi regional. Mimpi Batam untuk terus terbang tinggi tampak nyata dan pasti, namun membutuhkan fondasi yang semakin inklusif dan tangguh agar mampu bertahan menghadapi anomali ekonomi dunia.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menilai capaian investasi Batam sepanjang tahun lalu mencerminkan penguatan fundamental ekonomi kawasan. Menurutnya, pertumbuhan investasi Batam tidak semata didorong proyek-proyek baru, tetapi juga ekspansi dan pendalaman kapasitas pelaku usaha yang telah lama beroperasi.
“Yang tercermin adalah uang yang benar-benar bekerja di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas,” katanya, Rabu (21/1).
Percepatan realisasi pada paruh kedua 2025 menandai meningkatnya belanja modal industri. Batam, kata dia, kini memasuki fase capital deepening, yakni investasi pada mesin, teknologi, dan fasilitas produksi yang meningkatkan produktivitas serta daya saing.
Data menunjukkan realisasi investasi melonjak dari Rp54,7 triliun pada Triwulan III menjadi Rp69,30 triliun pada akhir tahun. Pengukuran dilakukan terhadap investasi yang telah diwujudkan dalam aset produktif, bukan sekadar komitmen administratif.
Secara struktural, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyebut komposisi investasi Batam semakin matang, baik dari sisi negara asal maupun sektor usaha.
Sepanjang 2025, Singapura masih menjadi sumber utama investasi, disusul Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Malaysia, Hong Kong (RRT), Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Swiss, dan Prancis.
“Komposisi negara dan sektor tersebut menunjukkan Batam semakin terintegrasi dalam rantai pasok regional dan global,” katanya.
Lonjakan PMDN dan Reinvestasi Industri
Penguatan investasi Batam tidak hanya ditopang Penanaman Modal Asing (PMA), tetapi juga lonjakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyebut realisasi investasi berdasarkan laporan nasional mencapai Rp44,01 triliun, melampaui target Rp36,99 triliun atau setara 118,97 persen.
Secara year on year, PMDN melonjak 125,90 persen dari Rp8,16 triliun pada 2024 menjadi Rp18,43 triliun pada 2025. Pada periode yang sama, PMA meningkat menjadi Rp25,58 triliun.
“Lonjakan PMDN mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik serta kuatnya reinvestasi pelaku usaha nasional. Ini menjadi penyangga penting di tengah volatilitas ekonomi global,” ujar Fary.
Ia menambahkan, faktor utama capaian tersebut meliputi reinvestasi industri eksisting, pergeseran rantai pasok global, serta layanan perizinan yang cepat dan pasti. “Investor yang sudah ada memilih menambah kapasitas, bukan pindah lokasi,” katanya.
BP Batam, lanjut Fary, bersikap selektif dalam menerima investasi. Fokusnya bukan pada kuantitas proyek, melainkan dampak nyata: beroperasi, menyerap tenaga kerja, dan memberi nilai tambah. Strategi yang ditempuh meliputi diversifikasi sektor, pendalaman industri, serta penyediaan layanan investor premium.
“Batam diposisikan sebagai trusted partner (mitra terpercaya), bukan sekadar regulator,” ujarnya.
Namun, di balik capaian tersebut, tantangan struktural tetap membayangi. Isu krusial seperti ketersediaan air baku, energi, tata kelola lahan, hingga kualitas tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah.
BP Batam menyatakan telah menyiapkan sejumlah solusi, mulai dari restrukturisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) dan penerapan teknologi pintar, diversifikasi energi dan transisi hijau, hingga digitalisasi pengelolaan lahan untuk memperkuat kepastian hukum.
Ke depan, BP Batam memproyeksikan arah pembangunan jangka panjang menuju “Advanced Industrial and Digital City” di tingkat ASEAN berbasis manufaktur canggih, pusat data, industri hijau, logistik global, serta talenta kelas dunia.
Namun, efektivitas implementasi kebijakan tersebut akan menjadi penentu. Tanpa pembenahan layanan dasar dan kepastian regulasi, daya tarik investasi berisiko tergerus, terutama ketika arus modal global semakin selektif.
Dunia Usaha Optimistis tapi Tetap Waspada
Ketua Kadin Batam, Roma Nasir Hutabarat, menilai ekonomi Batam dalam empat tahun terakhir tumbuh progresif dan mampu pulih cepat pascapandemi Covid-19.
“Ini menunjukkan secara fundamental ekonomi Batam cukup kuat,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan Batam perlu mewaspadai dinamika geopolitik global, terutama kondisi ekonomi negara pasar utama seperti Singapura, China, dan Amerika Serikat.
“Jika ekonomi global merosot cukup dalam, pasti berpengaruh terhadap Batam. Namun, saya masih optimistis 2026 akan melanjutkan pertumbuhan 2025. Kalaupun terkoreksi, saya yakin tidak terlalu dalam,” ujarnya.
Pelaku usaha lokal turut merasakan dampak pertumbuhan tersebut, tercermin dari signifikannya lonjakan PMDN. Sektor unggulan Batam masih didominasi industri pengolahan, konstruksi, serta jasa perdagangan dan pariwisata.
Meski begitu, dunia usaha masih mengeluhkan birokrasi perizinan yang belum sepenuhnya efisien. Roma berharap penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan lebih besar dalam perizinan dapat mempercepat perbaikan iklim usaha.
“Mungkin saat ini masih masa transisi, tetapi pemerintah harus menjamin kondisi akan semakin membaik pada tahun ini,” katanya.
Apindo Sorot Tingginya Harga Energi & Minimnya Tenaga Terampil
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam mengapresiasi capaian realisasi investasi Batam sepanjang 2025 yang menembus Rp69,30 triliun, atau sekitar 15 persen di atas target tahunan sebesar Rp60 triliun. Capaian ini dinilai menjadi sinyal positif bagi dunia usaha, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian pasar internasional yang masih membayangi.
Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid, menyebut realisasi investasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor yang masih terjaga terhadap Batam sebagai kawasan industri dan investasi strategis. Menurutnya, capaian itu tidak terlepas dari kerja kolektif berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga lembaga pengelola kawasan.
“Pertama tentu kita apresiasi capaian investasi setinggi itu di Batam. Ini menunjukkan Batam masih dipercaya investor. Kita mengapresiasi semua pihak yang sudah bekerja keras mewujudkannya,” ujar Rafki, Senin (27/1).
Rafki menilai, masuknya investasi dalam skala besar hampir pasti berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Selain meningkatkan kapasitas produksi industri, arus modal tersebut juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru dalam jumlah signifikan.
“Investasi yang masuk akan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi di Batam. Kalau kenaikannya signifikan seperti ini, tentu lapangan pekerjaan baru yang terbuka juga relatif besar,” katanya.
Di tengah pelemahan ekonomi global, Batam dinilai masih memiliki daya tarik yang sulit disaingi. Posisi geografis yang berdekatan langsung dengan Singapura dan Malaysia, serta berada di jalur perdagangan internasional, disebut menjadi keunggulan struktural yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Indonesia.
“Faktor strategis Batam sebagai kawasan yang dekat dengan Singapura dan Malaysia itu menjadi keunggulan utama. Walaupun ada tekanan global, Batam tetap menarik bagi investor,” ujarnya.
Namun demikian, Rafki mengingatkan bahwa Batam tidak bergerak di ruang hampa. Persaingan kawasan industri di tingkat regional kian ketat, terutama dari Johor, Malaysia, yang dalam beberapa tahun terakhir mencatat pertumbuhan investasi sangat agresif.
“Negara tetangga seperti Johor berkembang sangat cepat. Ini menjadi tantangan serius bagi Batam agar tidak kalah bersaing,” katanya.
Dari perspektif pelaku usaha, Rafki mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi. Salah satu yang paling krusial adalah tingginya harga energi, baik gas maupun listrik, yang dinilai masih memberatkan industri, baik yang sudah beroperasi maupun calon investor.
“Harga energi masih mahal dan ini cukup memberatkan pelaku usaha di Batam,” ujarnya.
Selain itu, ketersediaan tenaga kerja terampil dan tenaga ahli juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk keahlian tertentu, perusahaan masih harus merekrut tenaga kerja dari luar Batam, bahkan hingga ke luar negeri.
“Tenaga terampil dan tenaga ahli untuk pekerjaan tertentu masih kurang. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia industri,” kata Rafki.
Terkait sektor logistik dan pasokan air, Rafki menyebut dunia usaha relatif tidak banyak mengeluhkan. Meski demikian, persoalan air bersih masih kerap menjadi keluhan masyarakat dan perlu menjadi perhatian dalam jangka panjang.
Melihat ke depan, Apindo menilai keberlanjutan investasi di Batam masih dibayangi sejumlah risiko eksternal, mulai dari konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga potensi perang tarif yang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ini dinilai cukup sensitif bagi Batam yang sebagian besar industrinya berorientasi ekspor.
“Batam ini sekitar 90 persen industrinya berorientasi ekspor. Jika pasar global bergejolak atau tidak menentu, dampaknya akan sangat besar bagi dunia usaha di Batam,” jelasnya.
Untuk menjaga momentum investasi, Apindo mendorong percepatan implementasi regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, yang dinilai masih menemui kendala di tingkat pelaksanaan.
“Kami merekomendasikan agar perizinan segera dipermudah. Implementasi PP 25 dan PP 28 Tahun 2025 harus dipercepat karena masih ada pelaku usaha yang mengeluhkan hambatan perizinan akibat belum siapnya implementasi aturan tersebut,” tegas Rafki.
Ia juga meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait agar segera melimpahkan kewenangan sesuai amanat PP kepada BP Batam, sekaligus mendorong BP Batam menyiapkan regulasi turunan agar pelaksanaan di lapangan berjalan cepat, konsisten, dan efektif.
Selain perizinan, Rafki menilai Batam perlu menyiapkan insentif tambahan serta terus memperbaiki iklim usaha dan kualitas infrastruktur agar mampu bersaing dengan kawasan industri regional.
“Insentif perlu dipikirkan kembali, iklim usaha harus terus ditingkatkan, dan infrastruktur yang sudah ada harus terus di-upgrade. Persaingan kita berat, sementara investasi yang masuk ke Johor jauh lebih besar dibanding Batam,” pungkasnya.
Pentingnya Integrasi Wilayah Penyangga
Capaian realisasi investasi Batam sepanjang 2025 dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun ini. Arus investasi yang terus menguat tidak hanya mendorong aktivitas industri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.
Tokoh masyarakat Kota Batam, Amat Tantoso, menyebut tingginya realisasi investasi tersebut sebagai sinyal positif bahwa Batam masih berada di jalur yang tepat sebagai kawasan industri dan perdagangan strategis.
“Kita sangat menyambut baik pertumbuhan ini. Apalagi dalam dua tahun terakhir, lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia,” ujar Amat.
Menurut Amat, dampak investasi tidak berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi semata. Perubahan nyata juga terlihat pada wajah kota dan kualitas layanan publik. Pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga fasilitas penunjang aktivitas ekonomi, dinilai terus menunjukkan kemajuan signifikan.
“Jalan sudah bagus, pelabuhan juga berkembang, pelayanan semakin baik. Bahkan ada informasi ekspor ke Cina sekarang bisa dilakukan langsung tanpa melalui Singapura,” kata Amat yang juga menjabat sebagai Ketua Afiliasi Penukaran Valuta Asing (APVA).
Ia menilai, kemajuan tersebut memperkuat posisi Batam dalam rantai perdagangan internasional sekaligus meningkatkan efisiensi logistik bagi pelaku usaha. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin memadai, Batam dinilai kian siap bersaing dengan kawasan industri di negara tetangga.
Namun demikian, Amat mengingatkan bahwa derasnya investasi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan dan terbukanya peluang kerja membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan kompetensi tenaga kerja, terutama di tengah perkembangan teknologi yang kian cepat.
“Dengan tingkat kesejahteraan yang semakin baik, tuntutan juga makin tinggi. Sekarang ini banyak yang bekerja sambil kuliah, berbeda dengan zaman saya dulu,” ungkapnya.
Ia menilai, generasi muda Batam perlu terus meningkatkan keterampilan dan pendidikan agar mampu mengisi peluang kerja yang tercipta, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat lokal.
Lebih jauh, Amat menyoroti perlunya pembangunan Batam yang terintegrasi dengan wilayah penyangga di sekitarnya, seperti Bintan dan Karimun. Keterbatasan lahan di Batam dinilai menjadi tantangan ke depan yang harus diantisipasi dengan pengembangan kawasan sekitar yang masih memiliki potensi besar.
“Batam sudah sangat maju dan lahannya juga mulai terbatas. Karena itu, pembangunan harus diiringi dengan daerah sekitar. Bintan dan Karimun punya potensi besar untuk dikembangkan,” tutupnya.
Menurut Amat, sinergi Batam–Bintan–Karimun bukan hanya penting untuk menjaga kesinambungan investasi, tetapi juga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi regional yang lebih seimbang dan berkelanjutan.
PR Besar: Investasi dan Lapangan Kerja Belum Beriringan
Meski arus investasi meningkat pesat, Kepala BPS Batam, Eko Aprianto mengakui besarnya modal masuk tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Hal ini lantaran sebagian besar investasi yang masuk ke Batam bersifat padat modal, seperti pembangunan infrastruktur, pusat data (data center), dan industri teknologi tinggi.
“Investasi-investasi ini sangat besar kontribusinya terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak semuanya membutuhkan banyak tenaga kerja manusia,” jelasnya.
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025 menunjukkan terjadinya pergeseran struktur penyerapan tenaga kerja di Batam. Sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan porsi 56,27 persen, melampaui sektor industri yang menyerap 40,70 persen tenaga kerja.
Ironisnya, meskipun industri menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, sektor jasa—yang banyak bersifat informal—justru menampung lebih banyak pekerja dengan kualitas pekerjaan yang relatif lebih rendah.
Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam pada Agustus 2025 tercatat sebesar 7,57 persen atau sekitar 49,93 ribu orang. Angka ini turun 0,11 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja di Batam, sekitar tujuh hingga delapan orang masih menganggur,” terang Eko.
Namun, penurunan TPT tersebut dibarengi dengan melemahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Agustus 2025, TPAK Batam tercatat sebesar 68,70 persen, turun 1,13 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan menyusutnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi.
Dari sisi kesejahteraan, sektor industri tetap menjadi tulang punggung ekonomi Batam. Kehadiran perusahaan manufaktur berskala internasional mendorong Upah Minimum Kota (UMK) Batam menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
“Daya beli masyarakat relatif kuat. Hal itu tercermin dari inflasi Batam yang masih terjaga serta tren penurunan angka kemiskinan,” kata Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kota Batam pada Maret 2025 tercatat sebesar 3,81 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada Desember 2025 Batam mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,68 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,6. Inflasi month to month (m-to-m) tercatat sebesar 1,14 persen.
Inflasi y-on-y tersebut dipicu oleh kenaikan harga di seluruh kelompok pengeluaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 18,03 persen, disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,17 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 3,38 persen.
Secara regional, Batam mencatat inflasi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau, melampaui Kota Tanjungpinang yang sebesar 2,75 persen dan Kabupaten Karimun 2,72 persen. Secara nasional, inflasi Batam berada di peringkat ke-35 tertinggi dari 150 kota inflasi, sementara inflasi nasional tercatat sebesar 2,92 persen.
Stabilitas Inflasi dan Digitalisasi Jadi Penopang
Laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) yang mayoritas disumbang oleh kinerja perekonomian Kota Batam, terus menunjukkan performa solid di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto, menyebut capaian tersebut merupakan buah dari konsistensi sektor-sektor utama yang bergerak dinamis dan saling menopang.
Industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, serta perdagangan masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kinerja sektor-sektor ini diperkuat oleh derasnya arus investasi dan solidnya ekspor, yang menjaga mesin pertumbuhan tetap berputar.
“Dari sisi pengeluaran, investasi, net ekspor, serta konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Kepri,” ujar Rony.
Tak hanya tumbuh cepat, ekonomi Kepri juga bergerak relatif stabil. Tekanan harga yang kerap menjadi bayang-bayang di tengah akselerasi pertumbuhan mampu dikelola dengan baik. Hingga November 2025, inflasi Kepri tercatat sebesar 0,23 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 2,31 persen secara kumulatif (year to date/ytd), dengan inflasi tahunan mencapai 3,00 persen (year on year/yoy). Angka ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Rony menjelaskan, terkendalinya inflasi tidak terlepas dari konsistensi pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Strategi 4K—keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan—dinilai efektif meredam gejolak harga.
“Sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan secara berkelanjutan terbukti mampu menjaga stabilitas harga di Kepri,” katanya.
Di sektor keuangan, stabilitas sistem juga tetap terjaga. Fungsi intermediasi perbankan menunjukkan kinerja positif, tercermin dari pertumbuhan kredit, aset, dan Dana Pihak Ketiga (DPK), di tengah rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang tetap rendah. Kondisi ini membuka ruang pembiayaan yang sehat bagi dunia usaha dan masyarakat.
Dampak pertumbuhan ekonomi pun mulai terasa pada kesejahteraan warga. Tingkat kemiskinan tercatat menurun, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan. Namun demikian, BI Kepri mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius, terutama meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta rasio gini yang mencerminkan ketimpangan.
Pada sisi sistem pembayaran, BI Kepri memastikan kelancaran transaksi masyarakat, khususnya pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Melalui program SERUNAI 2025, uang layak edar disiapkan dengan total penukaran mencapai Rp2,01 miliar.
Seiring itu, digitalisasi sistem pembayaran terus dipercepat melalui perluasan akseptansi QRIS, termasuk pengembangan QRIS lintas negara guna mendukung sektor pariwisata. Rony mencatat, jumlah pengguna dan merchant QRIS di Kepri terus meningkat, diikuti lonjakan volume dan nilai transaksi.
Transformasi digital ini turut menjadi katalis kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sepanjang 2025, BI Kepri mendorong penguatan UMKM melalui tiga pilar utama, yakni korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan.
Melalui ajang Gebyar Melayu Pesisir (GMP), tercatat komitmen ekspor UMKM mencapai Rp1,4 miliar, dengan total penjualan Rp12,85 miliar serta kesepakatan pembiayaan sebesar Rp3,25 miliar. Sementara Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) membukukan penjualan UMKM lebih dari Rp2,7 miliar, pembiayaan Rp2,19 miliar, serta pengumpulan wakaf digital sebesar Rp50,15 juta.
Lonjakan transaksi digital juga terlihat pada Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL) yang mencatat 140.026 transaksi QRIS dengan nilai transaksi UMKM mencapai Rp253,6 juta, melonjak lebih dari 400 persen dibandingkan penyelenggaraan tahun 2023. Bahkan di wilayah terluar seperti Belakang Padang, festival digital Berlayar berhasil membukukan 49.076 transaksi QRIS hanya dalam dua hari.
Menatap 2026, tantangan global masih membayangi perekonomian. Namun peluang dinilai tetap terbuka, seiring tren penurunan suku bunga, meningkatnya kepastian regulasi, serta penguatan promosi investasi. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kepri berada di kisaran 6,5–7,3 persen pada 2025 dan 6,4–7,2 persen pada 2026, dengan inflasi tetap terjaga dalam sasaran nasional.
“Kami optimistis, dengan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, pertumbuhan ekonomi Kepri dapat terus dijaga agar kuat, berkelanjutan, dan inklusif,” pungkas Rony. (***)
Reporter : ARJUNA – M SYA’BAN – RENGGA YULIANDRA – AZIS MAULANA – YASHINTA – YOFI YUHENDRI – EUSEBIUS SARA
Editor : RATNA IRTATIK