Buka konten ini
KANTOR Keamanan Nasional Kepresidenan Korea Selatan pada Selasa (27/1) mengutuk peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB dan mendesak Pyongyang untuk segera menghentikan provokasi.
Kantor keamanan mengadakan pertemuan keamanan darurat dengan para pejabat militer tak lama setelah Korea Utara menembakkan beberapa rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur.
“Peluncuran rudal balistik Korea Utara adalah tindakan provokatif yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB,” kata kantor itu dalam sebuah pernyataan, seraya menyerukan Pyongyang untuk segera menghentikan tindakan tersebut.
Kepala Staf Gabungan mengatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari daerah di utara Pyongyang sekitar pukul 15.50 waktu setempat, menambahkan bahwa rudal-rudal tersebut meluncur sekitar 350 kilometer. Otoritas Korea Selatan dan AS sedang menganalisis detail pasti dari peluncuran tersebut.
Peluncuran rudal Korea Utara dan langkah-langkah respons Korea Selatan telah dilaporkan kepada Presiden Lee Jae Myung.
Peluncuran tersebut terjadi ketika Pyongyang secara luas diperkirakan akan mengadakan kongres pertama partai berkuasa dalam lima tahun pada awal bulan depan, sebuah acara yang diharapkan akan menguraikan arah kebijakan utama Korea Utara di bidang pertahanan, diplomasi, dan ekonomi.
Korea Utara terakhir kali menembakkan rudal balistik ke Laut Timur pada 4 Januari, ketika Presiden Lee bersiap untuk berangkat ke Beijing untuk pembicaraan puncak dengan Presiden China Xi Jinping.
Korea Utara kemudian mengatakan peluncuran tersebut melibatkan uji coba rudal hipersonik, yang dihadiri oleh pemimpin Kim Jong-un. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY