Buka konten ini
BATAM (BP) – Kota Batam selama ini kerap diposisikan sebagai etalase keberhasilan industrialisasi nasional. Statusnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) membuat Batam identik dengan pertumbuhan ekonomi, arus investasi asing, serta penyerapan tenaga kerja. Namun, di balik citra tersebut, tersimpan persoalan kemiskinan perkotaan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam statistik resmi.
Secara administratif, capaian ekonomi Batam kerap dibaca sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan perlindungan sosial. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi rentan, berada di ambang garis kemiskinan, dan mudah terjerembap ketika terjadi guncangan ekonomi. Kemiskinan perkotaan di Batam kerap bersifat laten—tidak selalu tampak, tetapi nyata dirasakan.
Persoalan itu diakui Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. Menurutnya, karakter kemiskinan di wilayah perkotaan memang berbeda dengan kemiskinan di pedesaan, sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang juga berbeda.
“Ya jelas beda, kemiskinan di kota dan desa,” kata Saifullah Yusuf saat berada di Batam, Selasa (20/1).
Ia menjelaskan, terdapat tiga pilar utama dalam mengatasi kemiskinan, yakni pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Seluruh intervensi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga penerima manfaat.
“Kalau usia produktif, bisa diberikan bantuan modal atau keterampilan. Kalau usia sekolah, ya wajib sekolah. Semua tergantung situasi dan kondisi setiap individu,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kota Batam pada November 2025 tercatat sebesar 3,81 persen atau sekitar 68.040 jiwa. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, dengan jumlah penduduk Batam yang telah melampaui satu juta jiwa, persentase tersebut tetap merepresentasikan puluhan ribu warga miskin perkotaan. Di luar itu, terdapat kelompok rentan yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat mudah jatuh miskin ketika terjadi perlambatan ekonomi atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
Karakter kemiskinan di Batam bersifat dinamis dan kerap tersembunyi. Kelompok rentan umumnya berasal dari buruh kontrak, pekerja galangan, pekerja sektor jasa informal, hingga keluarga migran domestik yang menggantungkan hidup pada industri dan jasa. Pola kerja tidak tetap, kontrak jangka pendek, serta minimnya jaminan pendapatan membuat kelompok ini sangat rentan mengalami penurunan kesejahteraan secara tiba-tiba.
Kerentanan tersebut diperparah oleh tingginya mobilitas penduduk. Banyak warga miskin dan rentan di Batam tidak memiliki administrasi kependudukan yang mutakhir atau masih ber-KTP daerah asal. Akibatnya, mereka tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan terlewat dari berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Kemiskinan perkotaan di Batam juga tidak selalu hadir dalam bentuk kemiskinan ekstrem. Ia lebih sering muncul sebagai kemiskinan fungsional—keluarga dengan penghasilan pas-pasan yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi layak, pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga hunian yang aman dan manusiawi. Dalam banyak kasus, satu krisis saja cukup untuk mendorong keluarga jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.
Menanggapi karakter Batam sebagai kota industri, Saifullah Yusuf membuka ruang kolaborasi dengan sektor industri. Ia menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam mencegah kerentanan sosial.
“Bisa kerja sama dengan industri. Misalnya, saya dengar wali kota Batam dan gubernur sudah membuat perjanjian kerja sama dengan industri, sehingga lulusan SMA bisa diserap oleh industri di sini,” katanya.
Pendekatan tersebut dinilai relevan bagi Batam, di mana akses terhadap pekerjaan yang stabil menjadi faktor penentu utama kesejahteraan warga. Tantangan ke depan adalah memastikan seluruh kelompok rentan, termasuk mereka yang belum tercatat dalam sistem, tidak tertinggal dari skema perlindungan sosial nasional. (*)
Reporter : ARJUNA – YASHINTA
Editor : RATNA IRTATIK