Batam Di Ambang Krisis Air Bersih

Kota Batam menghadapi ancaman serius krisis air bersih. Penyusutan muka air waduk, kerusakan daerah tangkapan air (DTA), serta meningkatnya konsumsi air yang tidak diimbangi dengan pengelolaan berkelanjutan, menjadi indikator kuat bahwa Batam mulai memasuki fase darurat air bersih. Teriakan warga di sejumlah wilayah yang mengalami “kekeringan” pasokan air bersih, kian nyaring terdengar dan menuntut solusi segera.

SEJUMLAH warga Batam di beberapa kecamatan kembali dibuat menderita akibat krisis air bersih yang tak kunjung teratasi. Janji Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam untuk memprioritaskan persoalan air bersih sebagai salah satu dari 15 program utama, hingga kini belum tuntas. Hampir satu tahun berlalu, keluhan warga makin nyaring.

Di sejumlah kawasan, air bersih bukan lagi kebutuhan rutin, melainkan barang langka yang hanya hadir sesekali melalui mobil tangki yang kualitasnya dipertanyakan, sudah diolah atau langsung diambil dari sumber air baku.

Di Tanjung Sengkuang dan Batu Merah, Kecamatan Batuampar, aliran air bersih dilaporkan mati total selama berhari-hari. Warga terpaksa bertahan dengan suplai air dari truk tangki yang datang tidak menentu dan jumlahnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan harian ratusan kepala keluarga.

“Ini sudah hari ketujuh air tidak mengalir sama sekali. Terakhir mengalir Selasa malam pekan lalu, lalu Rabu pagi mati total,” ujar Wati, warga Tanjung Sengkuang, Selasa (20/1).
Wati mengaku, warga tidak mendapat pemberitahuan resmi terkait gangguan pasokan air, baik soal kebocoran pipa, penghentian distribusi, maupun rencana perbaikan.

“Tahu-tahu air mati. Call center juga tidak pernah merespons warga, termasuk permintaan air tangki, kecuali lewat RT atau RW,” katanya.

Saat ini, warga sepenuhnya bergantung pada air tangki yang datang paling cepat dua hingga tiga hari sekali. Itu pun jumlahnya terbatas. Dalam satu RT yang dihuni ratusan kepala keluarga, air yang datang hanya tiga atau empat mobil tangki.

Situasi ini memukul keras kehidupan rumah tangga. Bagi keluarga dengan empat hingga enam anggota, kebutuhan air menjadi persoalan serius. Tidak sedikit warga terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air atau menggunakan jasa laundry karena tidak memungkinkan mencuci di rumah.

“Keluarga saya lima orang. Minimal butuh tiga sampai empat drum air per hari. Tapi yang didapat sering kali tidak cukup,” kata Wati lagi.

Masalah lain muncul pada pola distribusi air tangki yang dinilai tidak merata. Ada warga yang hanya memperoleh tiga hingga empat drum untuk kebutuhan dua hari, sementara warga lain dapat mengisi toren berkapasitas lebih dari 1.000 liter. Ketimpangan ini kerap memicu gesekan di tengah masyarakat yang sama-sama berada dalam kondisi kekurangan.

“Rata-rata warga kesulitan air, jadi wajar tensi naik,” ujarnya.

Warga lainnya, Adi, menyoroti belum optimalnya fungsi tangki ozon di Lubukbaja yang selama puluhan tahun menjadi penopang pasokan air bagi Batuampar dan Bengkong. Ia mengingatkan kembali peninjauan langsung Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, beberapa bulan lalu, yang saat itu menekankan pentingnya optimalisasi tangki tersebut. Namun, hingga kini, tangki itu disebut tidak pernah diisi penuh.

“Katanya kalau diisi penuh, aliran ke permukiman baru di Nagoya terganggu. Padahal dulu, era ATB, tangki itu bisa mencukupi Batuampar dan Bengkong. Sekarang justru kawasan lama dikorbankan demi wilayah baru,” ujar Adi, ketus.

Gangguan pasokan air, kata dia, semakin sering terjadi. Bahkan, di Sengkuang Dalam, Kelurahan Tanjungsengkuang, ada wilayah yang dilaporkan tidak dialiri air bersih selama berbulan-bulan.

“Sekitar tiga bulan hanya mengandalkan air tangki. Warga sangat lelah,” katanya.

Adi menegaskan suplai air menggunakan mobil tangki bukan solusi jangka panjang. Selain tidak berkelanjutan, tidak semua warga memiliki fasilitas penampungan air seperti toren.

“Air ini kebutuhan mendesak, tidak bisa ditunda. Kami minta solusi cepat, bukan hanya suplai tangki yang tidak kontinu,” ujarnya.

Warga juga mempertanyakan alasan keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan terkait lambannya penggantian pipa, padahal rencana tersebut sudah disosialisasikan sejak setahun lalu.

Menurut Adi, keterbatasan anggaran hanya dalih yang sulit diterima karena air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga sudah seharunya menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran.

“Dulu, zaman ATB kalau pipa bocor cepat ditangani karena ada sistem SCADA. Sekarang, kondisinya jauh berbeda. Katanya punya teknologi serupa, mana? ” tanyanya.

Sementara Julaeni, warga Bengkong yang terdampak krisis air bersih, mengungkapkan, pengajuan bantuan air tangki tidak dapat dilakukan secara cepat. Permintaan harus melalui RT.

Namun, ketika pasokan air benar-benar habis pada hari yang sama, pengiriman air baru dilakukan keesokan harinya. Kondisi ini membuat warga berada dalam situasi darurat.
Di sisi lain, volume air dalam satu mobil tangki kerap tidak mencukupi kebutuhan seluruh warga. Akibatnya, distribusi air darurat justru memicu persoalan baru di tengah masyarakat.

“Air datang besoknya, itu pun tidak cukup. Akhirnya sebagian dapat, sebagian tidak. Antarwarga malah bertengkar rebutan air. Ini kebutuhan dasar, tapi justru menimbulkan konflik baru. Kalau begini terus, potensi konflik sosial bisa meluas,” ujar Julaeni.

Tanpa perbaikan sistem dis­tribusi dan solusi jangka panjang yang permanen, krisis air bersih dikhawatirkan terus meluas dan meninggalkan dampak sosial yang lebih serius.
Keluhan juga disampaikan Surya, warga Perumahan Marina, Sekupang. Ia menyebut aliran air di tempat tinggalnya sudah lama tidak normal.

“Kalau pun mengalir, biasanya malam hari. Itu sangat mengganggu kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.

Surya juga menagih janji pemerintah yang berulang kali disampaikan soal penyelesaian persoalan air bersih. “Janji itu belum terbukti. Warga sudah terlalu lama menderita,” katanya.

Warga mendesak BP Batam segera mengambil langkah konkret dan terukur, mulai dari percepatan penggantian pipa hingga pembenahan menyeluruh sistem distribusi. Tanpa itu, krisis air bersih dikhawatirkan akan semakin meluas dan memperdalam penderitaan masyarakat.

“Ini harus segera diselesaikan. Jangan pilih kasih. Daerah lain lancar, padahal sama-sama bayar tiap bulan,” tegasnya.

Hutan Digunduli, Waduk Sekarat, Pasokan Rentan
Batam selama ini hanya mengandalkan waduk sebagai sumber air baku, tanpa dukungan sungai besar maupun mata air pegunungan. Ketergantungan tunggal tersebut membuat pasokan air bersih semakin rentan, terutama di tengah laju pertumbuhan penduduk dan ekspansi industri yang terus meningkat.

Berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia, Batam tidak memiliki sungai besar maupun sumber mata air alami. Seluruh kebutuhan air bersih, baik untuk rumah tangga maupun sektor industri, sepenuhnya bergantung pada waduk tadah hujan. Ketika curah hujan menurun atau tekanan konsumsi meningkat, sistem ini menjadi sangat rentan.

Pada saat bersamaan, jumlah penduduk dan pelanggan air minum terus bertambah setiap tahun. Tekanan terhadap ketersediaan air baku pun tak terelakkan, terlebih ketika kapasitas waduk tidak diimbangi dengan penambahan sumber air baru yang berkelanjutan.

Sehingga, krisis air bersih di Kota Batam tak lagi bisa dibaca sebagai gangguan teknis semata. Di balik keran yang kering dan distribusi air yang kerap tersendat, tersimpan persoalan struktural yang jauh lebih dalam: kerusakan hutan lindung dan runtuhnya fungsi daerah tangkapan air (DTA) yang selama ini menjadi penyangga utama waduk-waduk Batam. Kerusakan itu terang bederang dan terkesan dibiarkan karena izin diberikan, tanpa pengawasan yang terukur.

Peringatan keras kini datang dari kalangan akademisi, pelaku industri manufaktur, hingga pelaku industri pariwisata. Keduanya menilai krisis air bersih bukan hanya ancaman ekologis, tetapi juga bom waktu ekonomi yang berpotensi merusak daya saing dan citra Batam sebagai kota industri dan destinasi wisata.

Akademisi sekaligus pakar lingkungan, Ir. Prastiwo Anggoro, menegaskan bahwa keterkaitan antara rusaknya hutan lindung dan krisis air bersih bersifat langsung dan empiris. Hilangnya tutupan vegetasi menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air hujan. Akibatnya, limpasan permukaan meningkat, banjir lebih mudah terjadi, sementara cadangan air di waduk justru gagal terisi secara optimal.

“Ketika hutan digunduli, air hujan tidak lagi diserap tanah. Runoff meningkat, banjir mudah terjadi, tetapi waduk kekurangan pasokan air baku,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pola ini telah berulang di berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Sumatera Barat. Menurutnya, Batam kini berada di jalur risiko yang sama apabila kerusakan lingkungan tidak segera dihentikan.

Sebagai pulau kecil, Batam memiliki daerah aliran sungai (DAS) yang pendek dan terbatas. Hampir seluruh sumber air baku bergantung pada air hujan. Ketika fungsi DTA melemah, kota ini akan menghadapi dua ekstrem sekaligus: banjir saat musim hujan dan kekeringan berkepanjangan saat kemarau.

“Luas hutan lindung Batam kini tersisa sekitar 20 ribu hektare, dan kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Rehabilitasi DTA bahkan sudah masuk kategori kode merah,” tegas Prastiwo.

Batam Pos sempat menyusuri area hutan Duriangkang dengan mengambil rute dari depan pos seberang Perumahan Mega Legenda. Hasilnya, hutan tampak lembat dari luar namun hancur di dalam. Sepanjang jalan yang jaraknya kurang lebih 2 km menembus hingga bibir dam, kiri kanan jalan berubah menjadi tanaman singkong dan tanaman hortikultura lainnya. Hutan hanya tersisa tipis di tepi dam.

Ironisnya, krisis ekologis ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi Batam yang melesat di atas rata-rata nasional. Industri terus bertambah, penduduk meningkat, dan kebutuhan air melonjak dari tahun ke tahun. Tekanan terhadap air baku semakin berat ketika Batam mulai menarik industri berintensitas air tinggi, seperti data center.

“Ketika permintaan naik, sementara pasokan stagnan atau bahkan menurun, krisis air bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan,” ujarnya.

Prastiwo menilai Batam perlu belajar dari Singapura, bukan semata soal teknologi pengolahan air, tetapi ketegasan menjaga DTA, efisiensi penggunaan air, serta penegakan hukum tanpa kompromi terhadap perusakan lingkungan. Tanpa langkah tegas di hulu, solusi teknis di hilir hanya akan bersifat tambal sulam.

Dampak krisis air bersih juga mulai dirasakan langsung oleh sektor pariwisata. Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam, Teddy Hermansyah, menyebut air bersih sebagai kebutuhan fundamental bagi industri hotel dan restoran.

“Air itu urat nadi operasional, selain listrik. Kalau air terganggu, layanan ikut terganggu dan biaya usaha melonjak,” katanya.

Teddy mengingatkan pengalaman beberapa tahun lalu, ketika pasokan air terganggu dan banyak hotel terpaksa membeli air tangki dengan kualitas yang tidak selalu layak. Situasi tersebut memicu keluhan tamu dan menurunkan tingkat kepuasan wisatawan.

“Dalam kondisi krisis, pelaku usaha tidak bisa berhenti beroperasi. Akhirnya mencari air alternatif dengan harga mahal, distribusinya lama, dan kualitasnya belum tentu terjamin,” ujarnya.

Menurut Teddy, situasi ini berisiko besar terhadap citra Batam sebagai destinasi wisata. Dalam industri pariwisata, kenyamanan menjadi kunci utama, dan ketersediaan air bersih selama 24 jam adalah syarat mutlak.

“Gangguan layanan dasar seperti air langsung memengaruhi persepsi wisatawan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut reputasi kota,” tegasnya.

Mengingat besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah, PHRI berharap pemerintah dan pengelola air menempatkan isu air bersih sebagai agenda strategis lintas sektor. Perlindungan kawasan hulu, pemulihan DTA, hingga pembenahan sistem distribusi di hilir dinilai harus berjalan beriringan.

Tanpa perubahan arah kebijakan yang tegas dan berkelanjutan, krisis air bersih dikhawatirkan tidak lagi bersifat sementara, melainkan menjadi masalah permanen yang membayangi masa depan Batam.

Kerusakan DTA dan Tekanan Kepentingan Disorot
Di balik keluhan warga yang airnya tak mengalir berhari-hari hingga berminggu-minggu, tersimpan persoalan mendasar berupa rusaknya daerah tangkapan air (DTA) waduk yang selama ini menjadi tumpuan utama pasokan air baku.

Founder Akar Bhumi Indonesia (ABI), Hendrik Hermawan, menilai persoalan air di Batam tidak lagi dapat dibaca sebatas gangguan teknis distribusi. Menurutnya, krisis ini telah masuk ke wilayah kebijakan publik yang bersinggungan langsung dengan kepentingan ekonomi dan lemahnya pengawasan lingkungan.

“Ini bukan sekadar soal pipa bocor atau kurangnya produksi air. Ini soal sumber air baku yang rusak. Air seharusnya dilindungi dari aktivitas-aktivitas yang tidak mendukung ketahanan waduk,” ujar Hendrik.

Ia bahkan menyinggung adanya dugaan tekanan terhadap pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait kawasan waduk. Hendrik mempertanyakan keberanian negara dalam menjaga kawasan vital sumber air dari kepentingan tertentu.

“Ini juga perlu dikoreksi sebagai masukan untuk pemerintah. Kita tahu pemerintah tidak berdiri di ruang hampa, ada tekanan. Tekanan dari mana? Apakah dari pengusaha, sehingga muncul kebijakan-kebijakan yang justru mengizinkan aktivitas tidak ramah lingkungan di kawasan air?” katanya.

ABI telah melakukan pemantauan terhadap daerah tangkapan air waduk di Batam sejak 2021. Pemantauan dilakukan melalui verifikasi lapangan, dokumentasi foto dan video, serta pencatatan aktivitas manusia yang berpotensi merusak fungsi ekologis kawasan.
Fokus pemantauan diarahkan ke Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi, dua waduk yang dinilai paling vital bagi pasokan air bersih Batam.

“Duriangkang menyuplai hampir 70 persen kebutuhan air bersih Kota Batam. Kalau Duriangkang terganggu, Batam bisa lumpuh. Sementara Tembesi dulu adalah waduk terakhir yang relatif bertahan sebelum adanya Waduk Sei Gong,” jelas Hendrik.

Namun hingga kini, kata dia, status operasional Waduk Sei Gong juga perlu diklarifikasi secara terbuka, sudah berproduksi atau tidak.

Berdasarkan hasil pemantauan ABI, kawasan DTA Waduk Duriangkang mengalami tekanan berat. Berbagai aktivitas ditemukan, mulai dari pertanian, okupasi warga berupa bangunan liar, hingga keberadaan peternakan babi yang sebagian kini disebut berpindah ke wilayah Tembesi.

“Di kawasan Dam Duriangkang, khususnya Tanjung Kasam, kami menemukan okupasi masyarakat yang sebenarnya sudah pernah ditertibkan. Bahkan beberapa kasusnya telah diproses secara pidana,” ujar Hendrik.

Menurutnya, persoalan krusial bukan hanya pada penertiban awal, melainkan lemahnya pengawasan pascapenertiban. “Orang diusir, setelah itu dibiarkan. Pelan-pelan masuk lagi. Pola ini terus berulang,” katanya.

ABI menilai kondisi paling mengkhawatirkan saat ini justru berada di Waduk Tembesi. Dengan luas daerah tangkapan air sekitar 800 hingga 820 hektare, tekanan terhadap kawasan ini dinilai sangat tinggi.

Di wilayah tersebut, ABI menemukan beragam aktivitas berisiko tinggi, mulai dari pertanian, usaha pemecahan batu, bekas tambak, hingga pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan industri.

“Kami juga mencatat adanya pelepasan kawasan hutan di wilayah Dam Nongsa, terakhir pada Desember 2024, menjelang Pilkada,” ungkap Hendrik.

Selain itu, ABI beberapa kali melaporkan praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar di kawasan DTA Tembesi, lengkap dengan bukti foto dan video. Aktivitas pertanian di kawasan tangkapan air juga dinilai berbahaya karena penggunaan pestisida yang berpotensi mencemari waduk.

“Pestisida itu masuk ke waduk, memicu pertumbuhan eceng gondok, menurunkan kualitas air baku, dan pada akhirnya masyarakat yang menanggung dampaknya,” ujarnya.

ABI juga menyoroti dampak lanjutan dari pengosongan kawasan Rempang yang dinilai berpotensi memperparah tekanan terhadap DTA waduk. Menurut Hendrik, terjadi pergeseran penduduk ke kawasan-kawasan terlarang.

“Kami melihat perpindahan masyarakat ke DTA seperti Tembesi, Duriangkang, dan Sei Gong. Sekarang bahkan mulai marak pembukaan lahan pertanian di DTA Waduk Sei Gong dan Dam Sei Ladi,” katanya.

Ia menilai magnet investasi Batam telah mendorong arus urbanisasi besar-besaran yang tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan. Akibatnya, kawasan hutan dan daerah tangkapan air menjadi sasaran okupasi baru.

“Pendatang bukan hanya menambah persoalan sosial, tapi juga menggerus daya tampung lingkungan. Mereka akhirnya masuk ke kawasan terlarang untuk tempat tinggal,” ujarnya.
Padahal, Batam telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 yang secara tegas melarang pendudukan kawasan waduk dan daerah tangkapan air.

Menjawab pertanyaan mengenai langkah konkret penyelamatan sumber air Batam, Hendrik menegaskan pentingnya mengkritisi peran BP Batam secara terbuka.

“Nanti coba juga di-cross-check ke BP Batam. Saya mendapat informasi BP Batam memiliki kerja sama dengan pihak tertentu untuk pengamanan, baik dari aspek hukum, pemeriksaan, maupun pengawasan DTA. Tapi faktanya, mengapa kerusakan masih terus terjadi?” ujarnya.

ABI menyampaikan sejumlah rekomendasi konkret, di antaranya penegakan hukum tegas tanpa kompromi terhadap seluruh bentuk kerusakan lingkungan di kawasan DTA.

Penertiban dan pengosongan total okupasi liar, seperti di Tanjung Kasam dan Dam Duriangkang, harus disertai rehabilitasi kawasan, bukan sekadar pengusiran.

Rekomendasi lainnya meliputi reboisasi dan penanaman kembali pohon, pencabutan Penetapan Lokasi (PL) di kawasan DTA dan hutan, penghentian pelepasan kawasan hutan di area tangkapan air waduk, serta pembentukan satuan tugas khusus lintas sektor yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil.

“Kita harus membentuk Satgas. Pemerintah tidak akan kuat jika berjalan sendiri. Banyak kebijakan dipengaruhi kepentingan tertentu. Yang dipertaruhkan ini bukan proyek atau investasi, melainkan masa depan Kota Batam dan masyarakatnya. Kalau DTA rusak, krisis air bersih tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.

Alih Fungsi Lahan dan Pencemaran Jadi Ancaman
Di tempat terpisah, Ir. Sudra Irawan, dosen Politeknik Negeri Batam yang juga tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Batam, melayangkan peringatan terkait ancaman krisis air bersih di Batam. Menurutnya, pertumbuhan pesat permintaan air, baik dari sektor rumah tangga maupun industri, sudah mendekati, bahkan berpotensi melampaui, kapasitas hidrologis daerah tangkapan air (DTA) yang dimiliki Batam.

“Jika ketersediaan air tahunan dibandingkan dengan kebutuhan sektoral, terlihat adanya defisit signifikan apabila pengelolaan DTA tidak diperkuat dan sumber air tidak didiversifikasi,” ujarnya, Senin (19/1).

Sudra menjelaskan, terdapat dua faktor lingkungan utama yang mendorong penurunan kualitas dan ketahanan sumber daya air di Batam. Faktor pertama adalah konversi lahan serta menyusutnya tutupan hutan di kawasan daerah tangkapan air.

“Pembukaan lahan untuk perumahan, industri, hingga aktivitas penebangan meningkatkan erosi dan sedimentasi. Pada akhirnya, kondisi ini memperburuk kualitas air baku di waduk dan sungai,” jelasnya.

Faktor kedua adalah pencemaran. Limbah domestik yang belum diolah secara memadai, ditambah buangan industri, memberikan beban tambahan berupa nutrien dan kontaminan. Pada kondisi tertentu, limpasan tersebut memicu ledakan alga, meningkatkan kekeruhan, dan menurunkan kualitas air secara episodik, baik pada musim hujan maupun kemarau.

“Kombinasi erosi dan pencemaran ini bekerja secara kumulatif. Dampaknya tidak selalu langsung terasa, tetapi semakin berat dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Jika kerusakan daerah tangkapan air terus dibiarkan, Sudra memaparkan sejumlah skenario terburuk yang realistis. Sedimentasi yang berlangsung cepat dapat memangkas umur layanan waduk. Gangguan kualitas air berpotensi terjadi lebih sering dan meluas, sehingga mengancam layanan distribusi air bersih serta kesehatan publik.

Di kawasan pesisir, penurunan muka air tanah akibat ekstraksi berlebih juga berisiko memicu intrusi air laut, yang menjadikan air tanah bersifat payau dan tidak layak konsumsi. Konsekuensi lain yang tak kalah berat adalah meningkatnya biaya pengolahan air, bahkan kebutuhan investasi besar untuk sumber alternatif seperti desalinasi, impor air, atau teknologi pengolahan tingkat lanjut.

“Secara agregat, ini berarti menurunnya ketahanan pasokan air bagi lebih dari satu juta penduduk Batam sekaligus melemahnya daya dukung ekonomi kota,” jelasnya.

Menurut Sudra, kunci solusi terletak pada langkah simultan di sisi pasokan dan permintaan. Prioritas mendesak adalah menjaga dan merehabilitasi daerah tangkapan air melalui penegakan zonasi, restorasi kawasan, serta reboisasi sabuk tangkapan air.

Pada saat yang sama, kapasitas pengelolaan limbah domestik dan industri perlu ditingkatkan melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal serta pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah.

Modernisasi jaringan distribusi air untuk menekan kebocoran atau non-revenue water juga menjadi pekerjaan rumah penting. Upaya ini perlu disertai pengembangan sumber air alternatif, seperti pemanenan air hujan, peningkatan cadangan waduk kecil, hingga kajian kelayakan desalinasi dan pemanfaatan ulang air secara terpilih.

“Semua itu harus ditopang dengan sistem pemantauan kualitas dan kuantitas air secara real-time agar keputusan dapat diambil secara cepat dan tepat,” katanya.

Sudra kemudian menyinggung pengalaman Singapura sebagai contoh yang relevan bagi wilayah kepulauan seperti Batam. Negara tersebut membangun strategi portofolio air yang jelas dengan menggabungkan perlindungan catchment area, pemanfaatan ulang air, desalinasi, serta impor air, didukung investasi jangka panjang dan tata kelola terpadu.

“Batam bisa mengadopsi prinsip serupa. Lindungi terlebih dahulu kapasitas tangkapan lokal karena paling murah secara sosial dan ekologis, kembangkan reuse untuk industri agar tekanan terhadap air minum berkurang, lalu kaji desalinasi skala kecil secara terukur,” ujarnya.

Namun demikian, Sudra menegaskan teknologi saja tidak cukup. Komunikasi publik yang konsisten untuk membangun kepercayaan terhadap teknologi pemanfaatan ulang air, serta insentif riset, dan inovasi lokal, menjadi faktor penentu agar solusi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan skala dan karakter Batam.

Di tengah pertumbuhan kota yang tak terelakkan, air bersih kini menjadi penanda batas. Peringatan dari kajian daya dukung ini menegaskan satu hal: masa depan Batam sangat bergantung pada seberapa cepat dan seberapa serius upaya menjaga sumber air dilakukan hari ini.

Perbaikan Tak Selesai Dalam Waktu Dekat
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengakui persoalan distribusi air di sejumlah kawasan seperti Bengkong dan Batuampar belum dapat diselesaikan secara permanen dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran disebut sebagai kendala utama.

Saat ini, terdapat 18 titik stress area dalam jaringan distribusi air Batam. Pada tahun berjalan, BP Batam baru mampu menangani delapan titik, sementara sepuluh lainnya akan diselesaikan secara bertahap.

“Ini pekerjaan bertahap. Tidak bisa selesai dalam satu waktu karena pos anggarannya tersebar di masing-masing kedeputian. Dukungan tambahan sudah kami sampaikan di forum DPR RI,” ujar Amsakar, Jumat (16/1).

Kendala teknis juga muncul dalam pengoperasian tangki Ozon. Berdasarkan analisis teknis, pembukaan aliran dari tangki tersebut berpotensi mengalihkan pasokan ke kawasan lama, namun menutup aliran ke wilayah perumahan baru.

“Kalau tangki itu dibuka, wilayah lama tetap dapat air, tetapi wilayah baru bisa tidak teraliri,” katanya.

Menjelang Imlek, Ramadan, dan Idulfitri, BP Batam menyiapkan langkah antisipasi guna menjaga stabilitas pasokan. Namun, perbaikan menyeluruh sistem air diakui belum dapat dirampungkan dalam waktu dekat.

ABHu Klaim Belum Krisis, tapi Waspada
Sementara itu, Corporate Communications PT ABHu, Ginda Alamsyah, menjelaskan, saat ini, terdapat tujuh waduk yang dioperasikan PT ABHu, yakni Waduk Sei Harapan, Nongsa, Sei Ladi, Mukakuning, Duriangkang, Tembesi, dan Rempang. Ketujuh waduk tersebut menopang sistem air pipa SPAM Batam dengan total kapasitas produksi sekitar 4.500 liter per detik.

“Dengan kapasitas tersebut, ketersediaan air baku pada prinsipnya masih mencukupi,” kata Ginda, Selasa (20/1).

Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Pertumbuhan penduduk serta peningkatan jumlah pelanggan air minum setiap tahun menuntut langkah strategis yang lebih terencana, baik dalam menjaga keberlanjutan waduk eksisting maupun menambah cadangan air baku baru, termasuk perlindungan kawasan resapan air.

Terkait isu penurunan elevasi muka air waduk, Ginda menyampaikan bahwa berdasarkan data per 18 Januari, penurunan masih berada dalam batas kendali operasional. Secara rata-rata, penurunan muka air waduk berada pada kisaran 0,15 hingga 0,29 meter.

Meski demikian, dua waduk tercatat mengalami penurunan lebih signifikan. Waduk Mukakuning mengalami penurunan sekitar 2,24 meter, sementara Waduk Sei Harapan turun sekitar 0,62 meter.

“Kondisi ini tentu menjadi perhatian karena jika tren penurunan berlanjut, dapat memengaruhi kapasitas tampungan air waduk,” katanya.

Ginda menambahkan, PT ABHu terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi waduk dengan berpedoman pada Pola Operasi Waduk. Koordinasi juga dilakukan secara berkelanjutan dengan PT Air Batam Hilir (ABHi) serta BP Batam–Badan Usaha SPAM Batam, khususnya dalam pengendalian outflow agar cadangan air tetap terjaga.

Tantangan lain yang dihadapi pengelola adalah meningkatnya tingkat kekeruhan air baku, terutama saat cuaca ekstrem. Kekeruhan ini berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan kimia dalam proses pengolahan serta menambah risiko gangguan mikrobiologis.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT ABHu melakukan pemantauan kualitas air secara rutin melalui uji laboratorium berkala, sekaligus berkoordinasi lintas instansi dalam pengawasan DTA.

Seluruh Water Treatment Plant (WTP) SPAM Batam, lanjut Ginda, tetap beroperasi sesuai standar dan mampu menghasilkan air minum yang memenuhi ketentuan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Pengujian kualitas air waduk dilakukan secara rutin sebulan sekali di lokasi intake dan area genangan, mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menanggapi keluhan masyarakat terkait pasokan air yang kerap terganggu, Ginda menegaskan persoalan utama saat ini lebih dominan berada pada aspek distribusi dan keterbatasan infrastruktur jaringan, bukan pada ketersediaan air baku.

“Pembangunan sistem air minum membutuhkan investasi besar dan dilakukan secara bertahap, seiring dengan pertumbuhan wilayah dan pelanggan,” ujarnya.

Dalam menghadapi potensi musim kering ekstrem, BP Batam–BU SPAM bersama PT ABHi dan PT ABHu telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, antara lain melalui interkoneksi antarwaduk serta program revitalisasi instalasi pengolahan air. Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan berdasarkan master plan BP Batam, mencakup revitalisasi pompa, filter, serta jaringan perpipaan distribusi.

Upaya menekan kebocoran dan pemborosan air juga terus dilakukan. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi pengaturan tekanan air sesuai kebutuhan pelanggan, rehabilitasi pipa tua atau rusak, penertiban sambungan ilegal, serta percepatan perbaikan kebocoran saat terdeteksi. Pengelola juga mengusulkan pemasangan meter District Meter Zone (DMZ) serta relokasi pipa-pipa yang rawan bocor.

“Langkah-langkah ini kami harapkan dapat menurunkan tingkat kehilangan air dan meningkatkan keandalan layanan air minum secara berkelanjutan,” kata Ginda.

Selain penguatan teknis dan koordinasi antarlembaga, PT ABHu juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam penghematan air. Edukasi penggunaan air secara bijak terus dilakukan, mulai dari mematikan keran saat tidak digunakan hingga memperbaiki instalasi rumah tangga yang bocor. (***)

Reporter : YASHINTA – M SYAKBAN – ARJUNA – AZIS MAULANA -EUSEBIUS SARA – RENGGA YULIANDRA
Editor : RATNA IRTATIK